Bandara Tutup, Pesawat Gagal Mendarat di APT Pranoto

BANDARA APT Pranoto Samarinda mesti terus berbenah dan menggeliat. Rute-rute baru dibuka. Sayangnya, geliat perkembangan bandara dengan runway sepanjang 2.250 meter itu terganggu dengan lampu lintasan pesawat. Ditambah cuaca buruk yang acap melanda ibu kota Kaltim dan sekitarnya, beberapa penerbangan mengalami hambatan.

Senin (14/1), cuaca buruk juga melanda Kota Tepian. Dampaknya, dua burung besi milik Garuda Indonesia dan Batik Air tak bisa mendarat tepat waktu di APT Pranoto. Keduanya harus divert ke Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

Kejadian serupa kembali terjadi Rabu (16/1). Pesawat Boeing 737-900ER dengan nomor register PK-LPY milik Lion Air dengan nomor penerbangan JT666, rute Surabaya-Samarinda, seharusnya tiba pukul 17.15 Wita. Pesawat yang dijadwalkan berangkat pukul 14.45 WIB, disebut Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Dodi Dharma Cahyadi, memang sempat mengalami delayed. “Cuaca di sana (Surabaya) sedang hujan deras. Keterlambatan sekitar 30 menit,” ujarnya.

Awan tebal menggantung di langit ibu kota Kaltim sejak siang. Disebut Dodi, hal itu tentu memengaruhi jarak pandang pilot. “Karena pesawat yang datang itu menggunakan penglihatan manual, artinya benar-benar pilot harus jeli,” sebut Dodi.

Menurutnya, faktor belum adanya lampu runway, jadi masalah utama dalam penerbangan malam. “Intinya saya harus cerewet, ini kan bicara keselamatan,” tegasnya. Namun, faktor lain yang membuat pesawat tujuan Samarinda itu terpaksa divert (pengalihan) ke Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, pukul 18.00 Wita, karena APT Pranoto sudah tak beroperasi jam segitu.

“Atas petunjuk petugas air traffic control (ATC). Karena memang sudah tidak memungkinkan untuk memaksakan mendarat,” tegas Dodi yang mengaku sedang berada di Jakarta.

Dodi kembali menegaskan, masalah lampu runway adalah hal paling mendesak saat ini. Hari ini, Dodi juga memaparkan ke jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), perihal masalah tiga pesawat yang sempat divert ke Balikpapan.

“Kasihan penumpang kalau masalah ini tidak cepat diselesaikan,” tegasnya. Selebihnya, Dodi menilai, belum ada yang mengalahkan masalah lampu lintasan pesawat saat ini. “Artinya kan sangat mendesak,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong tidak menampik cuaca yang menyelimuti Samarinda sangat buruk kemarin. Sehingga membuat jarak pandang hanya 1 km. “Jadi, semata-mata karena cuaca. Tidak memungkinkan untuk mendarat. Apalagi hujan disertai kabut gelap,” jelas dia.

Kepala Seksi (Kasi) Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU APT Pranoto Dwi Muji Raharjo turut membenarkan kabar tersebut. “Memang terlambat dari Surabaya. Di sana cuaca juga buruk (Surabaya),” ujarnya.

Dia mengaku, pilot telah menyampaikan bahwa pendaratan di Samarinda akan terlambat. mereka meminta izin mendarat pukul 18.25 Wita. “Sudah kami beri izin. Tapi, ketika pesawat ingin mendarat. Kabut tebal mengganggu pandangan pilot,” kata dia.

Kala itu, lanjut dia, hujan dan kabut tebal. Sehingga, landasan kurang tampak jika dilihat dari udara. Sesuai prosedur, pesawat pun melintas. Untuk melihat kondisi landasan. “Pilot memutuskan mendarat di bandara terdekat. Karena tidak yakin mendarat dengan pandangan terbatas. Itu sudah sesuai prosedur,” sebut Muji. “Saya melihat sendiri, kabut sangat tebal,” pungkasnya.

Meski masalah lampu runway sangat mendesak, namun tampaknya belum akan menemui solusi. Sebab, biaya pengadaan lampu runway sekitar Rp 12 miliar tak dianggarkan di APBN. Wacana penyerahan pengelolaan bandara pada PT Angkasa Pura (AP) I pun belum juga terealisasi. Padahal, bandara kebanggaan Samarinda tersebut harusnya sudah dikelola PT AP I bulan ini.

Opsinya adalah diusulkan lagi pada APBN Perubahan. Atau melalui kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor. Meski harus berkoordinasi dengan Kemenhub selaku pihak berwenang terhadap bandara.

Isran Noor mengaku, sudah berkomunikasi dengan Menhub Budi Karya Sumadi. Bahkan, pihak kementerian bersedia membiayai segala kekurangan di Bandara APT Pranoto.

“Seperti perpanjangan runway, perluasan terminal, apron, dan lampu runway. Mereka yang akan membiayai. Pemda (pemerintah daerah) sudah banyak mengeluarkan anggaran, mungkin Rp 2 triliun. Dari pembebasan lahan hingga pembangunan,” ujarnya.

Sehingga, untuk memenuhi kekurangan itu, pemprov tidak menganggarkan sama sekali. Namun, informasi yang diterimanya, hal ini sudah menjadi evaluasi Kemenhub. “Saya pun tidak bisa mendesak. Itu urusan Kemenhub. Mereka yang lebih tahu. Kan untuk keselamatan manusia,” jelas dia.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin menyebut, gubernur bisa mengambil kebijakan untuk memenuhi kebutuhan di Bandara APT Pranoto. “Karena runway memang belum diserahkan pada kementerian. Tidak ada alasan untuk tidak. Apalagi untuk kepentingan fasilitas dan peningkatan pelayanan,” katanya.

Dia juga menilai, kementerian menangani setengah hati. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah meminta menyerahkan sepenuhnya pada PT AP I. Apakah tindak lanjut MoU antara angkasa pura dan pemprov sudah berjalan.

“Saya tidak mengetahui secara pasti. Begitu pula kelanjutan penyerahan dan pembangunan fasilitas runway pada Kemenhub. Kan belum diserahkan pada kementerian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadishub Kaltim Salman Lumoindong membenarkan bahwa biaya lampu runway APT Pranoto tak terakomodasi dalam APBN. Dia tidak mengetahui persis penyebabnya. Namun, pihaknya sedang memikirkan opsi alternatif. Untuk mencegah terjadinya lagi pesawat gagal berangkat atau gagal mendarat. Lantaran tidak mendukungnya penerangan pada lintasan bandara tersebut.

Jika memungkinkan, pihaknya berencana menggunakan lampu dari Bandara Temindung. Namun, itu pun tidak memadai. Bahkan tidak memenuhi syarat. “Tetap harus lampu runway. Jadi, mutlak harus diadakan dengan anggaran Rp 12 miliar. Sudah cukup untuk memenuhi syarat penerbangan malam,” katanya.

Informasinya yang diterimanya, UPBU APT Pranoto sedang berupaya menagih kepada Kemenhub. Bahkan, UPBU mencoba merevisi usulan ke kementerian.

“Apalagi yang diperlukan tidak banyak (Rp 12 miliar). Semoga pihak UPBU bisa memperjuangkan. Jadi, tahun ini dapat diadakan lampu runway-nya,” pungkas Salman.

Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU APT Pranoto Dwi Muji Raharjo membenarkan bahwa pihaknya sedang merevisi usulan tersebut. “Kami melihat dari sisi kebutuhan peningkatan keselamatan penerbangan. Kami berupaya menyampaikan pada Kemenhub. Supaya pengadaannya (lampu runway) menjadi prioritas,” akunya.

Dia tidak menampik, wacana pengalihan pengelolaan bandara kepada PT AP I membuat anggaran pengadaan lampu runway dialihkan Kemenhub untuk bandara lain yang membutuhkan. “Kan rencananya per Januari pengelolaan sudah dialihkan. Tapi, pada pelaksanaannya, ada proses yang harus dilalui untuk legalitasnya. Saya tidak begitu tahu,” ujar dia.

“Siapa tahu dapat diakomodasi melalui APBN perubahan. Itu upaya kami, hanya itu jalur yang bisa kami tempuh. Tidak mungkin melalui cara lain, takutnya malah salah,” tutup dia. (*/dra*/dq/dwi/k15/kpg)