SANGATTA- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, Bahrani Hasanal curhat kepada bupati Ismunandar terkait patisipasi masyarakat menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dia mengatakan sampai saat ini baru sekira 63 persen masyarakat Kutim bergabung BPJS. Padahal targetnya, paling minim mencapai 95 persen hingga akhir 2018 ini.
Padahal menjadi peserta BPJS merupakan kewajiban. Baik kaya maupun miskin. Jika tidak, ada sanksi yang mengintai.
“Paling tidak bisa mencapai 95 persen. Sekarang ini baru 63 persen. Padahal, 1 Januari 2019 ini wajib terdaftar dalam BPJS,” kata Bahrani, belum lama ini.
Katanya, Kutim jauh tertinggal dengan tetangga lainnya. Seperti Bontang, Kutai Barat, Balikpapan sudah tercapai sepenuhnya. Pun Samarinda tinggal menyusul. “Jadi tinggal kita (Kutim). Kota lainnya sudah semua,” kata mantan Dirut RSUD Kudungga itu.
Paling terbanyak katanya, yang belum bergabung dalam BPJS ialah Badan Usaha (BU), Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), dan aparat desa. “Kami harap pemerintah dapat menekan ini,” katanya.
Sekda Irawansyah membenarkan hal itu. Katanya termasuk pasukan kuning belum mendapatkan haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Padahal, mereka semua wajib tergabung.
“TK2D juga memang belum maksimal. Karena anggarannya hanya Rp 2 miliar. Baru 4 ribu orang. TK2D yang tidak mampu kami utamakan. Karena tidak semuanya,” katanya.
Sedangkan yang lainnya seperti aparatur desa, dirinya meminta kepada instansi terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk mengkoordinasikannya.
“Bapemas (BPMD) koordinasikan dengan desa. Aparatur desa buatkan, begitupun dengan perusahaan. Jadi 2019 nanti semua warga Kutim memiliki BPJS,” katanya. (dy)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
