bontangpost.id – Awal Desember 2018, rapat anggota KONI Kaltim di Sangatta, Kutai Timur, memutuskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII bakal digelar di Berau pada November 2022. Waktu empat tahun dirasa cukup untuk menyiapkan segala hal. Seperti venue pertandingan dan akomodasi. Hingga tiba saatnya ajang empat tahunan itu digelar, pro-kontra muncul. Daerah dibuat gamang.
Sebelumnya, Porprov VII direncanakan digelar pada 12–23 November. Pengurus cabang olahraga dan atlet pun bersiap. Namun, agenda itu tiba-tiba memantik polemik ketika Ketua Umum PB Porprov Kaltim VII Sri Juniarsih bersurat kepada Gubernur Kaltim Isran Noor. Porprov diusulkan dilaksanakan pada 26 November sampai 7 Desember. Diundur dua pekan. Usulan itu diwarnai penolakan beberapa daerah.
Kadispora Samarinda Muslimin menuturkan, perubahan jadwal pertandingan yang mundur bakal berimbas terhadap pendanaan tiap daerah. Ditegaskan, PB Porprov bersama KONI Kaltim telah bersepakat bersama menetapkan jadwal pertandingan pada 12–23 November 2022. Itu pun disambut oleh masing-masing daerah dengan melakukan persiapan baik KONI maupun Dispora kabupaten/kota. “Artinya proses latihan, training center (TC) sampai kepada proses penganggaran,” tegasnya, Rabu (26/10).
Bahkan, tiap kabupaten/kota sudah berkontrak hingga memberikan down payment (DP) hotel, transportasi, dan konsumsi untuk pelaksanaan pada 12–23 November tersebut. Ketika ada perubahan dan jadwal pertandingan mundur, maka bakal bermasalah dengan kontrak yang sudah ditandatangani. “Kami berharap PB Porprov melihat dengan bijak, bahwa pelaksanaan multi-event itu sudah disepakati bersama,” jelasnya. Lanjut dia, seharusnya PB Porprov berkoordinasi dengan KONI Kaltim, KONI kabupaten/kota, dan Dispora di daerah. Karena ketiganya merupakan kunci agar pelaksanaan sukses dengan diikuti oleh tiap daerah.
“Ini ujug-ujug langsung bupati (bupati Berau) bikin surat ke gubernur. Harusnya kan ke KONI Kaltim, kemudian mereka akan mengundang KONI kabupaten/kota dan pemprov seluruh cabang olahraga untuk mengatur ulang,” sambungnya. Bila tetap kukuh mengubah jadwal pertandingan porprov, dia meminta tuan rumah menanggung seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh tiap daerah. Karena akhirnya merusak performa atlet yang dipersiapkan untuk bertanding.
“Yang seharusnya target tanggal 12 nanti mulai bertanding, tapi mundur lagi. Kalau temen-temen tidak mau rugi ya laksanakan sesuai jadwal. Kalau harus mundur konsekuensinya PB Porprov harus menanggung seluruh biaya. Seumpama akomodasi digratiskan ya tidak masalah,” ungkapnya. Dari Kota Bontang, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang juga telah bersepakat dengan beberapa daerah lain se-Kaltim. Sehubungan dengan wacana pemunduran pelaksanaan porprov.
Kadisdikpora Penajam Paser Utara (PPU) Alimuddin turut menyatakan penolakannya apabila porprov diundur. “PPU saja kalau ini mundur sehari, kami tidak akan berangkat,” kata Alimuddin. Dikonfirmasi kemarin, Kepala Dispopar Bontang Ahmad Aznem mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan rencana itu dan meminta agar porprov tetap dilaksanakan sesuai jadwal awal. “Ini merupakan hasil kesepakatan dengan beberapa daerah lain di Paser,” kata Aznem. Adapun pertimbangannya, kontingen Bontang sudah melakukan pembayaran uang muka akomodasi atlet dan official selama di venue pertandingan. Pun demikian dengan transportasi yang dipakai kontingen untuk berangkat dan pulang.
“Termasuk kalau diundur Desember itu sehubungan dengan SPJ akan terbatas waktunya karena mepet dengan tutup buku,” ucapnya. Dia pun mengingatkan hasil notulen rapat Dispopar se-Kaltim pada 22 Oktober lalu. Rapat itu yang menyatakan agar Porprov VII di Berau dilaksanakan sesuai jadwal awal. Karena berhubungan dengan persiapan yang telah dilakukan tiap kontingen. Penundaan justru akan memengaruhi biaya persiapan yang membengkak.
Menurut dia, jika tuan rumah tidak siap karena alasan venue dan peralatan tanding serta sarana penunjang lainnya, maka cabor yang dianggap belum siap bisa dipindahkan ke daerah lain. Dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai. Tentunya harus berkoordinasi dengan pemda setempat dan pengurus provinsi cabang olahraga tersebut. Masih dari notulen rapat yang disampaikan Aznem, meminta kepada PB Porprov untuk cabor yang dipertandingkan di Bidukbiduk sebaiknya dialihkan ke lokasi yang mudah terjangkau. Mengingat sebagian kontingen menggunakan transportasi darat. Sehingga apabila melanjutkan ke daerah tersebut sangat melelahkan dan butuh waktu lama untuk recovery.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur enggan berkomentar banyak. “Tunggu tanggapan Pak Gubernur (Isran Noor),” katanya. Ditanya soal kesepakatan penolakan pengunduran jadwal porprov, Agus juga enggan mengomentari hal tersebut. Dia memilih menunggu sikap Isran sebagai pemangku kepentingan.
Respons KONI
Diwawancarai terpisah, Ketua Tim Pengawas dan Pengarah (Wasrah) Porprov Berau Ego Arifin menuturkan, pihaknya masih mendalami penyebab mundurnya event tersebut. Sebab, saat ini belum jelas alasan utama tuan rumah ingin menunda perhelatan. “Tidak bisa berandai-andai. KONI Kaltim juga sedang membentuk tim dan akan datang langsung ke Berau. Mencari penyebab utama mundurnya jadwal apakah soal venue, kesiapan SDM, atau hal teknis lain,” kata Ego.
Disebutkan Ego, pihak KONI Kaltim belum mendapat informasi jelas dari PB Porprov terkait penundaan jadwal. Padahal yang bertanggung jawab penuh pelaksanaan empat tahunan ini ialah KONI Kaltim selaku induk organisasi olahraga Benua Etam. “Tim yang akan ke Berau bukan dari Wasrah. Mereka yang akan mendalami persoalan penundaan yang nantinya baru bisa disikapi oleh KONI Kaltim,” imbuhnya. Ditemui terpisah, Ketua Bidang Organisasi KONI Kaltim yang juga Sekretaris Tim Keabsahan Porprov Kaltim, Budhi Iriawan menyampaikan, seluruh daerah sudah mendaftarkan atlet yang akan berlaga. Namun masih ada beberapa catatan yang valid dan tidak.
“Semua daerah sudah memberikan data atlet, termasuk kontingen Balikpapan. Sejauh ini kami masih mengikuti jadwal awal karena belum ada keputusan resmi soal penundaan porprov,” ucap Budhi. Sementara itu, Ketua KONI Bontang Aminullah mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari KONI Kaltim terkait isu ini. Mengingat informasi yang diterima masih sebatas usulan dari PB Porprov. “Tunggu surat resmi dulu. Itu masih usulan belum tentu disetujui,” ungkapnya.
Tanggapan Gubernur Kaltim
Ditemui Kaltim Post (grup bontangpost.id) di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (26/10) malam, Isran Noor mengaku belum mengetahui bahwa pelaksanaan porprov di Berau diundur menjadi akhir November 2022. Akan tetapi, dia akan mempertimbangkan usulan PB Porprov yang meminta agar pelaksanaan kejuaraan olahraga empat tahunan ditunda. “Kalau dia (PB Porprov) ngusulkan, bisa dipertimbangkan. Bagus juga itu. Tapi nanti, belum saya pelajari,” ujarnya singkat. Untuk diketahui, Bupati Berau yang juga Ketua Umum PB Porprov Kaltim VII Sri Juniarsih bersurat kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.
Surat permohonan itu berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar PB Porprov Kaltim VII pada Senin (24/10) tadi malam. Hal itu menunjuk surat keputusan Gubernur Kaltim tanggal 20 Februari 2020 Nomor 426.3/K.163/2020, perihal penetapan Kabupaten Berau sebagai tempat penyelenggaraan Porprov VII Kaltim tahun 2022, dan memerhatikan masih adanya beberapa kendala teknis dan non-teknis baik dari Kabupaten Berau sebagai tuan rumah, maupun peserta dari kabupaten/kota se-Kaltim. “Jadi porprov diusulkan akan dilaksanakan tanggal 26 November sampai 7 Desember. Sebelumnya direncanakan pada 12 November hingga 23 November,” jelas dalam surat permohonan Ketua Umum PB Porprov Sri Juniarsih.
Dijelaskan juga dalam surat permohonan itu, usulan pengunduran jadwal porprov karena pelbagai sebab. Mulai kendala teknis hingga nonteknis yang dialami Berau sebagai tuan rumah dan para peserta dari daerah lain. Kemudian, rapat terbatas itu juga memutuskan memindahkan venue empat cabor yang sejatinya digelar di Kecamatan Bidukbiduk, dialihkan ke Pulau Derawan. “Cabor itu di antaranya voli pantai, korfball pantai, bola tangan pantai,” jelasnya. Meski dengan segala persoalan yang ada, Sri Juniarsih yang juga bupati Berau memastikan kesiapan Berau untuk menghelat event empat tahunan ini di Bumi Batiwakkal. “Semua panitia dan seluruh SKPD terkait wajib mendukung dan melaksanakan percepatan persiapan sampai pelaksanaan,” tuturnya.
Ketua II Bidang Pertanding Porprov Kaltim La Ode Ilyas menambahkan, apabila hasil rapat tersebut disetujui gubernur Kaltim, maka pelaksanaannya ditetapkan pada 26 November hingga 7 Desember 2022 nanti. “Setelah nanti sudah ada jawaban dari gubernur, PB bersama dengan KONI provinsi menyampaikan secara terbuka, bahwa memang pengundurannya di 26 November. Karena di 12 November itu kami memang belum siap,” ungkap La Ode. Adapun pertimbangan kenapa PB Porprov ingin mengundurkan jadwal pelaksanaan porprov, yakni belum maksimalnya pengadaan pertandingan, kemudian masih ada beberapa persiapan lain yang belum siap, dan apabila dipaksakan pelaksanaan porprov tidak akan maksimal.
“Daripada mengecewakan orang banyak, jadi PB memutuskan dimundurkan waktunya, dari 12 November menjadi 26 November. Tidak jauh juga mundurnya, hanya sekitar 2 pekan. seharusnya ini juga tidak begitu berpengaruh,” tegasnya. Mengenai pemindahan venue empat cabang olahraga pantai, dari Bidukbiduk ke Pulau Derawan, diakui La Ode, tujuannya mengantisipasi dampak proyek perbaikan Jembatan Sambaliung. Maka, solusinya yakni mencari tempat yang sepadan dengan Bidukbiduk, sehingga diputuskan Pulau Derawan menjadi alternatif terakhir.
“Sementara dua cabor lainnya seperti dayung dan ski air tetap dipertandingkan di Bidukbiduk,” katanya. Kemudian juga jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Tanjung Redeb dan Pulau Derawan. Di sisi lain, pembangunan venue di Derawan tidak begitu besar dibanding di Bidukbiduk. “Karena di Bidukbiduk itu harus menebang pohon, menguruk lahan, kemudian menimbun pasir,” akunya. Dia juga memahami, dampak dari dipindahkannya empat cabor ke Derawan, membuat masyarakat Bidukbiduk merasa kecewa. Hanya, jika melihat kepentingan yang lebih besar, mau tidak mau itu dilakukan. “Selain karena faktor anggaran, juga jarak yang cukup jauh dari Tanjung Redeb menuju Bidukbiduk. Pasalnya, mayoritas kontingen yang berangkat melalui jalur darat dari daerahnya masing-masing,” bebernya.
Dia mengklaim. keputusan itu bukan keinginan sepihak dari PB Porprov, tetapi sudah ada kesepakatan bersama. Karena pada saat di Kabupaten Paser, ada dua permintaan yakni mereka tidak mau dimundurkan, dan minta penempatan di Bidukbiduk di evaluasi. “Dengan segala konsekuensinya, terpaksa kami akomodasi,” tutupnya. (asp/ak/abi/kip/riz/k8)
