Berebut Kursi Kepala Dinas

BONTANG – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah menerima puluhan berkas peserta yang bakal “bertarung” memperebutkan kursi pucuk pimpinan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua pansel JPT Pratama Agus Amir mengatakan, total pelamar didapatkan setelah proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan selama 15 hari. Termuat dalam pengumuman dengan nomor 09/Pansel-JPTPBontang/X/2018.

“Ada 30 peserta yang mengikuti seleksi JPT pertama kali ini dan dinyatakan lulus seleksi administrasi,” kata Agus Amir kepada Bontang Post, Jumat (19/10) kemarin.

Tujuh OPD tersebut meliputi Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang).

Adapun jabatan yang paling diincar oleh pejabat di lingkup Pemkot Bontang ialah posisi Kepala Disnaker (Kadisnaker). Totalnya mencapai 11 pelamar. Sementara paling sedikit peminatnya ialah posisi Kepala Diskes (Kadiskes) yakni hanya tiga pelamar. Dikatakan Agus, pansel nantinya akan memberikan penilaian administrasi. Agenda tahapan ini akan berlangsung pada 24 Oktober mendatang.

Setelah itu, uji kompetensi melalui asesmen center, penulisan makalah, presentasi, dan wawancara wajib dilalui oleh pelamar. Hal ini untuk mengerucutkan menjadi tiga orang di tiap posisi yang diperebutkan. Tahapan ini berlangsung mulai 1 hingga 14 November.

“Menurut aturan kemudian akan diambil tiga terbaik. Untuk diusulkan ke wali kota dan dimohonkan persetujuan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ucapnya.

Agus menuturkan, tiga aspek menjadi pertimbangan pansel selama proses seleksi. Meliputi administrasi, kompetensi, dan rekam jejak. “Puncaknya, pengumuman hasil akhir seleksi akan disampaikan pada 20 November nanti,” tukas Agus.

Sebagai informasi, dari tujuh formasi yang diperebutkan, tiga di antaranya ialah OPD baru. Meliputi Disnaker, DPPKB, serta Badan Pendapatan Daerah. Setelah peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah direvisi. Melalui sidang paripurna yang dihelat pada 7 September lalu. (ak)

Inspektorat Daerah
Muhammad Syaifullah
Enik Ruswati
Hariyadi
Rita Atin Widiarti
Yessy Waspo Prasetyo

Dinas Perhubungan (Dishub)
Karlina
Kamilan
Ambosaka
Heru Triarmojo
Srie Mariyatini
Porling
Zulkarnain
Eddy Forestwanto
Usman

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang)
Sudi Priyanto
Much Cholis Edy Prabowo
Amirudin
Sigit Alfian

Dinas Kesehatan (Diskes)
dr Bahauddin
drg Toetoek Pribadi Ekowati
Fitri Handayani

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Ahmad Aznem
Sudi Priyanto
Muhammad Syaifullah
Ririn Sari Dewi
Hariyadi
Heru Triarmojo
Anwar Sadat
Eka Dedy Anshariddin
Retno Febriaryanti
Zulkarnain
Eddy Forestwanto

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB
Karlina
Kamilan
Bahtiar Mabe
Rita Atin Widiarti
Sutrisno
drg Toetoek Pribadi Ekowati
Retno Febriaryanti
Jainuddin

Badan Pendapatan Daerah
Ahmad Aznem
Much Cholis Edy Prabowo
Enik Ruswati
Porling
Usman
Rafidah
Yessy Waspo Prasetyo
Sigit Alfian