bontangpost.id – Wali Kota Bontang Basri Rase melakukan kunjungan kerja ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kunjungan itu bertujuan untuk konsultasi mengenai program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting (Tengkes).
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), BKKBN, Nopian Andusti, menyambut baik kedatangan wali kota.
“Mari, diskusikan mengenai stunting, yang saat ini jadi isu strategis,” ujar Nopian membuka pertemuan.
Nopian sangat mengapresiasi penuh atas tercapainya target-target program Bangga Kencana yang berhasil diraih Bontang.
“Selanjutnya, saya titip untuk memperhatikan penyerapan dana alokasi khusus,” kata Nopian.
Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2023, Bontang berhasil mencapai seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Bangga Kencana.
Mulai dari capaian peserta KB aktif sebesar 57,7 persen, Peserta Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PA MKJP) 44,2 persen, unmet need 14,8 persen, median usia kawin pertama di usia 23, Indeks Pembangunan Keluarga i-Bangga mencapai 65,31 persen, serta informasi program Bangga Kencana mencapai 82,63 persen.
Dalam kesempatan itu, Basri Rase melaporkan pelaksanaan program Bangga Kencana di Bontang telah selesai menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar.
Selanjutnya, tahap atau proses penandatanganan peraturan wali kota yang saat ini berproses pada bagian hukum.
Menyoal Raperda Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, Basri menyebut telah diharmonisasi di Kemenkumham.
Selanjutnya dikatakan, angka prevalensi stunting di Kota Bontang mengalami penurunan 5,3 persen, yang berarti cukup signifikan dari 26,3 persen pada 2021 menjadi 21 persen saat ini.
Dari total 40.420 jumlah keluarga di Kota Bontang, terdapat 6.509 keluarga berisiko stunting.
“Ada yang perlu dikaji, di Kota Bontang daerah yang paling tinggi angka stuntingnya itu daerah sekitar perusahaan, ada juga daerah selatan. Semakin jauh dari perusahaan, semakin kecil angka stuntingnya. Tetapi saya tidak bisa judge bahwa ini akibat emisi yang ditimbulkan perusahaan. Saya minta teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian,” ungkap Basri.
Pemkot Bontang berkomitmen menurunkan angka stunting dengan berbagai langkah.
Digerakkan melalui intervensi dengan melibatkan banyak pihak, baik dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga masyarakat, pihak swasta, hingga para kader di masyarakat.
Basri memaparkan berbagai upaya penurunan stunting lewat program inovasi dilakukan, salah satunya inovasi ‘Pro Gegas’ (Protein Cegah Stunting) yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang.
Program yang dilaksanakan mulai 15 juni 2023 tersebut berupa pemberian protein dengan dua telur per anak per hari dengan intervensi selama tiga bulan.
Menyasar enam anak baduta/balita stunting di Kelurahan Berbas Pantai, di mana pemberian makanan tambahan langsung dikelola kader Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Diluncurkan pula SIRINDU, yang merupakan aplikasi inisiasi Dinas Kesehatan Kota Bontang dibantu Diskominfo.
Aplikasi ini bertujuan mencatat sasaran balita dan ibu hamil melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan wilayah faskes.
Lebih lanjut, Program Manager Sekretariat Stunting, Soedibyo Alimoeso, yang hadir mendampingi Nopian, menyebutkan bahwa risiko stunting di Kota Bontang cukup rendah karena angka Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan angka kelahiran remaja relatif rendah.
“Semoga prevalensi stuntingnya bisa turun lagi di bawah 20 persen, artinya kondisi stuntingnya medium. Jangan hanya pertumbuhannya yang dipantau, tapi juga perkembangannya, keduanya tidak terpisahkan,” pesan Soedibyo.
Di sisi lain, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN, Wahidah Paheng, menilai potensi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kota Bontang cukup tinggi.
“Ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan sebaran UPPKA. Potensial sekali untuk menggaet mitra-mitra berupa CSR dari perusahaan. Penting untuk UPPKA memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena itu adalah hal pertama yang ditanyakan oleh mitra,” tutur Wahidah.
Selain itu, Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, BKKBan, dr Ni Luh Gede Sukardiasih, mengusulkan agar Kota Bontang dapat membentuk sekolah lansia.
Dirinya menargetkan satu kecamatan satu sekolah lansia di seluruh Indonesia.
“Tujuan dari sekolah lansia adalah membentuk lansia menjadi sehat, cerdas, mandiri, aktif, dan bermartabat. Kami juga memiliki Aplikasi Go-Lantang, kami harap dapat dipromosikan di daerah,” ungkap Ni Luh.
Usulan ini ditanggapi positif Wali Kota Basri. “Saya sangat tertarik, betul jangan anggap lansia lemah. Kami segera susun dan laksanakan programnya,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Basri didampingi perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Balitbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas KPPP, serta Dinas Ketenagakerjaan. (*)
