BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang masih menghadapi kekurangan anggaran lebih dari Rp100 miliar setelah pembahasan awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kondisi ini dipicu melesetnya perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) serta belum pastinya penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, mengatakan pihaknya masih merapatkan langkah penyesuaian anggaran guna menutup total kebutuhan efisiensi yang mencapai sekitar Rp150 miliar.
“Seratus miliar lebih yang kurang ini masih belum tertutupi. Kami masih rapatkan untuk memenuhi sampai target penyesuaian,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kebijakan pembintangan atau penundaan kegiatan akan difokuskan pada program pembangunan fisik yang bersumber dari APBD 2026. Sejumlah proyek menjadi opsi utama untuk ditunda pelaksanaannya.
“Totalnya ada lima kegiatan lebih yang sudah dibintangi,” terangnya.
Meski demikian, Neni belum merinci daftar kegiatan yang masuk dalam penundaan tahap terbaru. Ia menegaskan, jika kebutuhan efisiensi belum tercapai, maka tidak menutup kemungkinan ada tambahan program lain yang ikut dibintangi.
Pemkot memastikan sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
“Kami masih berharap adanya tambahan sumber pembiayaan dari sisa hasil lelang maupun dana kurang salur yang belum ditransfer pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sejumlah proyek yang terdampak penyesuaian antara lain revitalisasi Waduk Kanaan, pembangunan lapangan mini soccer di Berbas Pantai, pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Wali Kota, serta rencana pengadaan mess di Jakarta.
Revitalisasi Waduk Kanaan bahkan dirancang menggunakan skema multiyears dengan kebutuhan anggaran awal sekitar Rp50 miliar sebagai bagian dari upaya penanganan banjir.
Sementara itu, pembangunan mini soccer diproyeksikan menelan anggaran Rp13,8 miliar, pemasangan ACP Rp5 miliar, dan pengadaan mess di Jakarta sekitar Rp8 miliar.
Sebelumnya, sejumlah proyek di Bontang dipastikan tidak dapat dilaksanakan pada 2026 sebagai langkah menutup defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan pemerintah bersama DPRD perlu mengevaluasi kembali daftar belanja di tengah kondisi keuangan saat ini.
“Pemerintah dan DPRD harus mengevaluasi kembali daftar belanja di tengah kondisi efisiensi dan adanya defisit ini,” ujarnya. (*)
