BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memastikan program Kartu Bontang Pintar (KBP) tetap menjadi prioritas meski di tengah tekanan fiskal daerah. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan KBP merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Taman.
“Program ini tetap jalan karena menjadi prioritas di sektor pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan menjadi fokus utama pembangunan daerah. Karena itu, program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap dipertahankan, meski kondisi keuangan daerah mengalami dinamika.
KBP diketahui merupakan bantuan pendidikan tunai untuk meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah siswa, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP. Bantuan ini digunakan untuk kebutuhan seperti LKS, alat tulis, hingga penunjang pendidikan lainnya.
Awalnya, bantuan direncanakan sebesar Rp1 juta per siswa dan ditargetkan berjalan pada awal 2026. Namun, akibat tekanan fiskal, nominalnya sempat disesuaikan menjadi sekitar Rp300 ribu per siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang, Abdu Safa Muha, memastikan program tersebut tidak dihapus. Saat ini, pelaksanaannya masih dalam tahap penyesuaian sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Program KBP tetap berjalan, tidak dihapus. Kami menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyeksi penurunan pendapatan daerah membuat pemerintah harus menata ulang skala prioritas agar program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tetap berjalan optimal.
“Masih kami bahas apakah ada penyesuaian lagi terhadap nominal bantuan atau tetap. Kode rekeningnya sudah kami siapkan,” pungkasnya. (*)
