Buntut Daftar di Golkar, Pengurus PDIP Bontang Terancam Sanksi Nonaktif hingga PAW

bontangpost.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Safaruddin angkat suara setelah rombongan DPC PDI Perjuangan Bontang mendatangi kantor DPD II Golkar. Untuk mengantar Agus Suhadi yang notabene sekretaris DPC PDI-P Bontang melamar bacalon wawali di partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Ini sudah menyalahi mekanisme partai. Apalagi, tidak ada komunikasi sebelumnya terkait itu,” kata Safaruddin.

Kondisi ini bisa membuat publik bertanya. Di saat PDIP membuka penjaringan, justru rombongan itu melakukan manuver yang tak pantas ke parpol lain.

Safaruddin mengancam seluruh struktural partai yang ikut dalam kegiatan tersebut bakal mendapatkan sanksi. Mulai dari penonaktifan hingga pergantian antarwaktu.

“Pastinya ada sanksi. Apalagi, sebagian justru memakai baju partai,” ucapnya.

Sementara, Agus Suhadi mengakui sebelumnya tidak ada komunikasi dengan DPD. Ia pun telah mencabut formulir pendaftaran tersebut. “Kami mengikut arahan pimpinan,” tutur dia.

Ia pun meminta maaf atas kondisi yang terjadi. Selanjutnya, akan tunduk terhadap apa yang menjadi arahan dari DPD. Agus pun tidak berkomentar terhadap potensi sanksi yang bakal diberikan DPD.

“Saya tidak comment kalau soal itu (potensi sanksi),” terangnya.

Pengamat politik Universitas Mulawarman, Budiman mengatakan, sanksi itu bisa saja terjadi. Sebab, tiap partai memiliki ketentuan sendiri. Baik diatur dalam AD/ART maupun yang lainnya. Menurutnya, ini terjadi kesalahan komunikasi di lingkup internal.

Ia menduga, ada manuver di internal partai yang melaporkan kondisi tersebut. Karena jika melihat calon yang ada di PDI Perjuangan, tidak hanya berembus satu nama.

“Bisa juga ada pihak lain yang mengambil kesempatan ini,” ungkapnya.

Sehubungan potensi sanksi, kemungkinan akan diambil. Namun segala sesuatu bergantung dari DPP, tanpa melalui DPC maupun DPD.

“Bisa saja DPP berkata lain. Beda kalau ancaman ini datang dari DPP,” ulas dia.

Dalam pandangannya, Ketua DPC PDI Perjuangan Bontang Maming masih bisa melakukan lobi kepada DPP. Sehubungan dengan masalah ini. Manuver itu dilakukan agar sanksi ini tidak terjadi. Apalagi jika sampai terkena ancaman PAW dari legislator.

“Segala kemungkinan mungkin saja terjadi,” ujarnya. (ak)