Dewan Evaluasi Bantuan Seragam Sekolah

BONTANG – Dewan memperingatkan Pemkot Bontang sehubungan bantuan seragam sekolah. Ketua Komisi I DPRD Agus Haris menilai sebelumnya beberapa siswa yang tidak dapat menggunakan bantuan tersebut. Mengingat ukuran yang diperoleh tidak muat dipakai.

Sebab itu, ia meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait jeli dalam data yang didapatkan sekolah. Menurutnya, kejadian tahun lalu dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menyambut program di tahun ini.

“Seragam tidak dirasa manfaat bagi siswa karena ukurannya tidak cukup. Banyak yang tidak memakai,” kata Agus Haris.

Salah satu penyebab ialah lamanya proses pelelangan. Sementara terdapat pertumbuhan badan pelajar pun tiap bulannya. Hal itulah dipandang perlu langkah antisipasi.

“Kalau lelangnya lama seharusnya ukurannya ditambah. Supaya tidak kekecilan saat didistribusikan,” ujar dia.

Namun, Politikus Partai Gerindra ini meminta proses lelang tahun ini tidak panjang. Agar tidak berimbas pada pelaksanaan pembagian bantuan tersebut.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni membenarkan ada permasalahan pada bantuan seragam sekolah, dua tahun lalu. Lantas, ia meminta kepada tiap kepala sekolah untuk melaksanakan proses pengukuran secara cermat.

“Usahakan jahitnya di bontang supaya langsung diukur,” kata Neni.

Program bantuan perlengkapan sekolah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bontang. Selain itu, tertuang dalam misi pemerintah yakni Smart City.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Akhmad Suharto mengatakan saat ini tiga dokumen sudah masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Meliputi bantuan seragam sekolah, tas, dan buku.

“Untuk sepatu masih ada yang harus kami perbaiki dulu dokumennya,” kata Suharto.

Berkenaan pengukuran, masih menggunakan mekanisme lama. Nantinya, perusahaan pemenang lelang menggunakan contoh ukuran yang terdiri dari small, medium, large, extra large. Disdikbud mengingatkan pihak sekolah untuk mengukur dengan jeli. Agar dapat meminimalisir kesalahan ukuran.

“Tidak mungkin kami datang satu-persatu. Habis nanti waktunya untuk pengukuran kalau seperti itu,” ujar dia.

Ditaksir pendistribusian bantuan perlengkapan sekolah ini terjadi sebelum tahun ajaran pendidikan baru. Suharto menyebut bila pemenang tender ialah perusahaan besar maka durasi penjahitan tidak membutuhkan waktu lama. Dalam kontrak nantinya Disdikbud juga menyertakan batas waktu maksimal pengerjaan. (ak/prokal)