Dianggap Aib, Keluarga Pecandu Enggan Melapor

SANGATTA – Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kutai Timur (Kutim) sudah menangani dan merebalitasi kurang lebih 120 pencandu narkoba. Jumlah itu terus meningkat sejak dibentuknya IPWL tahun 2015 silam.

Penanggung jawab Program IPLW Puskesmas Teluk Lingga Doris Novelyn mengungkapkan memang nampak ada peningkat di tiap tahun. Namun peserta rehabilitasi kebanyakan rujukan dari pasien reserse narkoba Polres Kutim. Dan kebanyakan mereka mempunyai latar belakang pekerja swasta ada juga yang pekerja dengan penghasilan tidak tetap.

“Kalau dari masyarkat sih ngak terlalu banyak. Itu kebanyakan dari Polres Kutim,” terang Doris di Ruang Kerjanya di Puskesmas Teluk Lingga, Rabu (7/2).

Dia mengungkapkan, pasien yang dirujuk kesini merupakan pemakai narkoba yang pernah ditangkap dan sudah menjalani masa tahanannya. Setelah bebas mereka difasilitasi oleh pihak polres ke IPLW untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi.

“Mulai penanganan di 2015 ada 11 orang, lalu 2016 meningkat dengan jumlah 60 dan terakhir 2017 kurang lebih ada 120 yang kebanyakan pemakai jenis sabu-sabu,” tuturnya.

Doris menerangkan, IPWL memang diperuntukan untuk seluruh warga kutim yang secara sukarela melaporkan diri atau anggota keluarga untuk diobati akibat candu narkoba. Namun dari masyarakat belum banyak yang melapor dan memanfaatkan program ini, karena kasus narkoba merupakan aib bagi keluarga.

“Dari kesadaran warga yang kurang dalam melapor hingga perasaan malu karena itu aib jika ada anggota kelurga yang terlibat,” katanya.

Sebagai informasi, IPWL dibentuk berdasarkan keputusan Menkes RI No. 18/Menkes/SK/VII/2012. Di Kutim sendiri ada tiga IPWL yaitu di Puskesmas Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara lalu di Muara Wahau dan terakhir di Kaliorang. Adapun layanan yang diberikan kepada pasien, awalnya pasien di assement atau diwawancara dengan didampingi keluarga. Hal itu dilakukan guna mengetahui tingkat ketergantungan narkoba yang dikonsumsi. Jika memang parah langsung diberikan surat rujukan untuk direhabilitas dan biaya gratis alias ditanggung pemerintah Kutim. (hd/*la)