Kepala Kesbangpol: LPj Parpol Langsung ke BPK

Soal Dugaan LPj Fiktif Ketua PDIP Kutim

SANGATTA – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Abdul Kader (Kesbangpol) Kutim, memastikan PDIP menerima dana bantuan keuangan parpol dari Pemkab setiap tahun. Kendati demikian, pelaporan dan verifikasi terhadap laporan tersebut dilakukan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

“Kalau PDIP setiap tahun menerima. Sama dengan partai yang memiliki kursi lainnya. Namun besarannya saya tidak ingat. Datanya ada di kantor,” kata  Abdul Kader saat dihubungi, Rabu (10/5) kemarin.

Sebagai leading sektor, Kesbangpol bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap parpol yang akan menerima bantuan. Ketika dianggap memenuhi syarat, maka dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening parpol.

“Sesuai peraturan LPj itu langsung disampaikan ke BPK. Namun biasanya ada parpol yang menitipkan ke kami untuk diantarkan ke BPK, di Samarinda. Nah jika ada yang seperti itu, maka kami akan bantu,” terangnya.

Itu sebabnya, dia menyampaikan pihaknya tidak berwenang untuk memastikan apakah ada LPj fiktif atau terdapat keganjilan.

“Kalau untuk itu silakan tanyakan ke Inspektorat yang biasanya melakukan audit,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kutai Timur (Kutim), Agiel Suwarno belum bisa ditemui wartawan. Pria yang dilaporkan ke polisi karena diduga membuat Laporan Pertanggunjawab (LPj) fiktif terkait bantuan dana parpol itu masih sulit ditemui. Kediamannya di Jalan Pinang Dalam, RT 22 Desa Sangatta Utara, juga tampak kosong. Saat disambangi ke kantornya, pria yang juga duduk sebagai Anggota DPRD Kutim itu tidak ditemui. Salah seorang staff yang bekerja di sana mengatakan Agiel tengah bertugas ke daerah pedalaman sejak Selasa (8/5) lalu.

“Iya memang sulit, dari kemarin nomor teleponnya tidak bisa dihubungi,” ujarnya.

Seperti diketahui, Agiel dilaporkan oleh Sekretaris DPC PDIP Kutim, Suyono. Agiel diduga menyampaikan Lpj Fiktif.

Pj Kanit Tipikor Polres Kutim Iptu Abdul Rauf membenarkan adanya laporan tersebut. Bahkan pihaknya telah memanggil pelapor dan dimintai keterangan.

“Benar ada laporan yang kami terima,” kata Abdul Rauf, Selasa (9/5) lalu.

Saat ini pihaknya juga tengah meminta keterangan dari saksi-saksi pelapor. Kemudian juga berkoordinasi dengan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim. “Kami juga telah bersurat ke Inspektorat Pemkab Kutim untuk meminta apakah ada hasil audit  yang dilakukan,” tandasnya. (hd)