Komisi I Nilai Kebijakan Wali Kota Sudah Tepat Tidak merumahkan Non PNS

Komisi I Beri Apresiasi Terkait Non PNS yang Batal Dirumahkan

BONTANG – Komisi I DPRD Bontang mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bontang yang tak jadi merumahkan para pegawai non PNS. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai sangat bijaksana dengan dasar manusiawi.

Karena selama ada kajian bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus merumahkan sekira 700-an tenaga Non PNS, semua anggota DPRD tidak menyetujuinya.

Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, dari awal pihaknya tidak setuju jika pemerintah akan merumahkan sebagian tenaga non PNS. Meskipun memang, dirinya juga tak menampik bahwa beban kerja dengan jumlah tenaga dinilai tidak seimbang. “Tetapi jika opsi merumahkan terjadi, maka akan timbul dampak sosial yang lebih buruk di masyarakat,” jelasnya, Sabtu (14/1) kemarin.

Belum lagi, lanjut dia, akan ada penambahan pengangguran di Bontang. Sementara di perusahaan tidak ada proyek-proyek yaang menerima tenaga kerja.

Untuk itu, terkait pengurangan gaji yang dilakukan pemerintah bagi para non PNS memang disesuaikan dengan kondisi keuangan APBD 2017. “Kami apresiasi langkah yang diambil wali kota,” ujarnya.

Sebenarnya, kelebihan jumlah tenaga dengan beban kerja sudah terjadi dari tahun sebelumnya. Dan hal ini dianggap terlanjur karena mereka sudah bekerja lama. Oleh sebab itu, Agus mengharapkan agar tidak ada penerimaan tenaga non PNS lagi, karena akan berakibat seperti ini.

“Ketika keuangan sedang memperihatinkan, akhirnya langkah tidak populer yang harus diambil, dan ini karena memang sudah terlanjur banyak para tenaga non PNS di Bontang,” tuturnya.

Agus hanya mengimbau kepada tenaga non PNS agar bisa memahami kondisi keuangan saat ini. Mereka harus bersyukur karena tidak jadi dirumahkan sehingga bekerjalah dengan baik agar tidak mendapat penilaian miring.

“Karena bekerja di pemerintah ini untuk pelayanan masyarakat, maka layani dengan baik dan jangan biarkan masyarakat menunggu,” pungkasnya.(mga)