bontangpost.id – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang diminta memprioritaskan putra-putri daerah dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Maret ini. Untuk memastikan agar posisi yang dibutuhkan itu diisi sosok yang benar-benar ingin mengabdi di Bontang.
Usulan ini disampaikan Komisi I DPRD Bontang. Kala menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama BKPSDM Bontang di sekretariat dewan, Senin (1/3/2021) siang.
“Kami berharap warga Bontang yang didahulukan. Mau itu untuk CPNS atau PPPK. Juga kalau bisa, pemberkasan awal harus dibawa langsung (offline), jadi bisa diminimalisir orang luar daerah,” kata Raking, disela-sela rapat.
Menanggapi usulan itu, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan, pihaknya bakal mengupayakan usulan tersebut. Selama tidak ada aturan rekrutmen yang dilanggar.
Ada dua tahapan seleksi CPNS dan PPPK dilakukan. Pertama, seleksi administrasi atau pemberkasan. Di sinilah BKPSDM berusaha menjaring putra-putri asli Bontang. Misalnya untuk formasi guru. Nantinya ada syarat berupa bukti sertifikasi yang diterbitkan oleh Disdikbud atau Kemendikbud RI.
Juga, mereka yang ingin mendaftar CASN Maret ini, diminta melampirkan pakta integritas. Ini guna memastikan, calon yang mendaftar benar-benar mengabdi di Bontang. Bukan beberapa tahun mengabdi, lantas minta dimutasi ke kota tertentu.
“Dalam bahasa dewan tadi kan ada semacam kearifan lokal. Di syarat administratif kami rencana usulkan nanti 20 tahun tandatangani pakta integritas,” ujarnya.
“Intinya, kami coba tegakkan kearifan lokal tapi tidak labrak regulasi pusat,” lanjut Sudi.
“Kearifan lokal” itu hanya sampai pada tahap administrasi. Sementara ketika tahap uji kompetensi sudah jadi kewenangan panitia seleksi (pansel) pusat. Ini meliputi soal yang akan diujikan, hingga penentuan passing grade.
“Kalau sudah di uji kompetensi sudah bukan kewenangan kami. Tapi panselnas,” bebernya.
Sebagai informasi, Pemkot Bontang melalui BKPSDM mengusulkan 491 formasi CASN 2021. Terdiri dari 156 CPNS yakni tenaga kesehatan 51, dan tenaga teknis 105. Kemudian 335 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terdiri dari guru agama 30, tenaga kesehatan 67, dan tenaga teknis 80 orang. (*)
