Makan Siang Gratis Tidak Cukup Rp 15 Ribu Per Anak

bontangpost.id – Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang kabinet memicu polemik. Sebab, belum ada penetapan pemenang pemilu oleh KPU.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pembahasan tersebut untuk menyiapkan pos anggaran pada APBN 2025. ”Itu namanya envelope, amplop (pos anggaran, Red),” katanya seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara kemarin (27/2/2024).

Bahkan, sebelumnya Airlangga menyebutkan anggaran untuk program makan siang gratis yang disiapkan pada pos anggaran APBN 2025. Anggarannya sebesar Rp 15 ribu per anak. Anggaran itu di luar anggaran untuk susu.

Di tempat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa anggaran program makan siang gratis mulai dihitung. Menurutnya, program itu bisa menjadi program penanggulangan stunting yang sebelumnya ditujukan untuk ibu dan bayi. ”Di atas balita ditambah dengan program makan siang,” katanya.

Kementerian Kesehatan memiliki pedoman konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang, yakni Isi Piringku. Dulu berupa program makan dengan mempertimbangkan gizi 4 sehat 5 sempurna. Seiring perkembangan, Kemenkes menilai program Isi Piringku lebih tepat. Sebab, program itu menggambarkan pedoman porsi makan dalam satu piring terdiri atas 50 persen buah dan sayur dan 50 persen sisanya karbohidrat dan protein. Kampanye itu menekankan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari.

Nah, jika anggaran makanan untuk memenuhi pedoman sesuai Isi Piringku atau kriteria cukup gizi, menurut Budi, tidak cukup hanya Rp 15.000. ”Sekarang saya tanya, kalau makan Rp 15.000 kenyang apa tidak? Kalau di Jogja mungkin cukup,” ungkapnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ikut angkat bicara soal pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet. Dibahasnya program itu, menurut dia, hanya untuk jaga-jaga. Itu langkah antisipasi agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada 2024 dan tidak putus di 2025.

”Dan itu kan masih nanti, bisa juga diatur di dalam APBN-P kan. APBN perubahan kan kalau memang nanti harus berubah, syukur-syukur kalau nggak berubah,” paparnya di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, lanjut dia, berupaya mengatur agar alokasi APBN berikutnya tetap kompatibel dengan APBN saat ini. Dengan begitu, tidak terdapat banyak hambatan ketika terjadi transisi pemerintahan.

”Sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini bisa smooth aja,” ucapnya.

Kendati demikian, Muhadjir menampik apabila pembahasan program makan siang gratis tersebut dinilai terlalu dini. Sebab, itu baru berupa pembahasan. Belum diketok oleh DPR.

Lalu, apakah besaran Rp 15 ribu cukup? Mengingat dalam kasus viral program penurunan stunting di Depok, Jawa Barat, dengan nilai lebih tinggi, yakni Rp 18 ribu, dinilai makanan yang diberikan kurang layak.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, pengalaman di Depok akan jadi catatan sebagai bagian dari pengalaman untuk nanti dievaluasi. Namun, yang jadi poin penting adalah keberlanjutan dari program penanganan pembangunan sumber daya manusia yang sudah dimulai dari sektor yang paling hulu. Mulai penertiban remaja putri untuk minum pil tambah darah sebagai upaya pencegahan anemia yang jadi salah satu faktor pencetus stunting. Lalu, bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak batita.

”Jadi ini tinggal teruskan aja kalau nanti itu memang betul,” katanya. Soal rencana besaran anggaran Rp 15 ribu pun dinilainya hanya perkara teknis. (dee/lyn/mia/fal/jpg/riz/kaltimpost)