Organisasi Kedaerahan Tidak Boleh Berpolitik

Sebagai organisasi sosial kemasyarakat, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (Ikapakarti) Kaltim diharapkan tidak terlibat secara kelembagaan dalam pemilihan gubernur. Pasalnya, keikutsertaan secara kelembagaan dalam pemilihan gubernur akan mengganggu stabilitas internal organisasi.

“Ikapakarti itu lembaga kedaerahan. Di organisasi ini anggotanya beragam status sosial, perjuangan politik, partai, jadi tidak boleh  berpolitik. Tapi anggotanya, silahkan berpolitik,” kata Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, Sabtu (21/1) lalu.

Organisasi tersebut memiliki anggota yang menjadi anggota legislatif, beragam partai, dan warga biasa. Keragaman tersebut mesti dipelihara, jangan sampai terpecah karena pengurus organisasi mendukung calon tertentu.

“Saya masuk di PDKT Kaltim. Tapi tidak membawa organisasi untuk mendukung saya. Begitu juga dengan Ikapakarti, jaga kebersamaan, jangan sampai dalam musyawarah daerah merekomendasikan kandidat tertentu,” imbuhnya.

Dia menegaskan, seluruh organisasi kedaerahan adalah pilar yang menopang pembangunan Samarinda. Perbedaan mestinya dijadikan modal untuk bahu membahu membangun Kota Tepian. Karenanya, tidak boleh ada organisasi daerah yang mendukung satu calon tertentu, sehingga keharmonisan internal organisasi tetap terjaga.

Soal dukungan dari suku Jawa, dia optimis akan mendapatkan banyak suara dari suku mayoritas di Kaltim tersebut. Pasalnya, istri dan keluarganya banyak yang berasal dari Yogyakarya. “Namanya orang politik harus optimis menang. Saya tidak melarang warga Samarinda memilih kandidat lain. Tapi mudah-mudahan banyak memilih saya,” harapnya.

Hal senada  disampaikan Ketua Ikapakarti Kaltim, Rusmadi. Secara kelembagaan, organisasi tersebut tidak boleh mendukung calon tertentu dalam pemilihan gubernur. Pengurus organisasi harus memegang spirit para pendiri, organisasi menjadi wadah perjuangan, dan penampung aspirasi anggota.

Ikapakarti memegang spirit guyub rukun, maknanya organisasi ini adalah non-partisan. Namun demikian, setiap anggota tidak boleh buta terhadap proses politik di Benua Etam. “Dengan kekuatan mayoritas masyarakat Jawa di Kaltim, harus menunjukkan kerukunan. Karena guyub rukun adalah nilai yang  mengedepankan kekuatan kebaikan dan kedamaian,” ungkapnya.

Selain itu, toto kromo yang dipegang teguh organisasi, kata Rusmadi, harus menjadi spirit organisasi dan anggota. Supaya anggota dan pengurus berpartisipasi aktif membangun daerah. Karenanya, partisipasi  mesti terlebih dahulu menciptakan kerukunan, baik secara internal organisasi maupun dengan kelompok sosial politik di Kaltim.

“Menjadi kewajiban bagi masyarakat khususnya anggota Ikapakarti untuk kerja, kerja, dan kerja. Tapi itu dilakukan setelah menciptakan kedamaian dan harmoni antar kelompok,” tegasnya. (*/um/drh)