Pastikan BLT Tanpa Makelar

Penerima BLT di Kelurahan Tanjung Laut Indah menunggu giliran dipanggil oleh petugas, kemarin.(Adiel Kundhara/KP)

bontangpost.id – Hasil pantuan Kaltim Post (induk Bontangpost.id), terjadi perbedaan satuan berat paket sembako pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid ketiga. Meskipun demikian, komponen wajib isi sembako sama. Meliputi beras, gula pasir, dan telur. Jika terdapat sisa anggaran maka kelurahan dapat menambahkan sembako lainnya.

Kelurahan Tanjung Laut Indah menyalurkan BLT kepada 1.685 penerima. Angka itu termasuk 180 kepala keluarga (KK) yang masuk sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Kami mengacu harga hasil survei yang dilakukan dinas terkait. Jadi di situ ada harga terendah dan tertinggi sebagai patokan kami,” kata Lurah Tanjung Laut Indah, Adnan.

Terdapat lima toko di Tanjung Laut Indah yang diberdayakan. Sebagai pemasok paket sembako. Ia menyebut pembelian ini tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. “Jadi kelurahan turun ke lapangan langsung,” ucapnya.

Proses penyaluran dimulai pada Kamis (9/7/2020) dan berakhir pada Sabtu (11/7/2020) mendatang. Skemanya tiap 11 RT dijadwal satu hari. Penerima wajib datang ke kelurahan untuk mengambil paket sembako seharga Rp 300 ribu dan uang tunai Rp 200 ribu.

“Tetapi ada masa tunggu hasil keputusan dengan warga selama empat hari pasca waktu akhir pengambilan. Tujuannya mengakomodasi penerima yang sedang tidak di Bontang,” bebernya.

Pengambilan pun dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lainnya. Syaratnya dengan membawa identitas berupa kartu keluarga dan KTP kepala keluarga.

Sementara Kelurahan Berbas Pantai membagikan BLT kepada 992 penerima. Lurah Berbas Pantai Muhammad Rendhy Maulia membenarkan, adanya acuan harga tertinggi dan terendah yang dipatok tim kota.

“Kebetulan di Berbas Pantai itu di bawah harga tertinggi,” sebutnya.

Sebelumnya, kelurahan mengumpulkan 15 pemilik toko. Tujuannya untuk menetapkan harga bersama. Mengingat tiap toko harga jual barang terjadi perbedaan.

“Kami telah rapat dan menyepakati harga sesuai dengan harga pasaran,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Rita Atin Widiarti membenarkan pihaknya sebelumnya melakukan survei ke toko yang telah ditunjuk kelurahan. Tujuannya untuk memantau ketersediaan barang dan harganya.

“Harga disesuaikan dengan kelurahan masing-masing. Kami hanya menyajikan hasil survei,” pungkasnya. (*/ak/rdh/kpg)

Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News

Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:


Exit mobile version