Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 180 Miliar

SAMARINDA – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sekira Rp 180 miliar pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019. Dana tersebut dialokasikan bertahap untuk pelebaran dan perbaikan jalan menuju Bandar Udara (Bandara) Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Muhammad Taufik Fauzi mengatakan, proyek tersebut dianggarkan secara bertahap karena berstatus multiyears contract (MYC).

“Pemerintah pusat sudah menandatangani MYC dari simpang Lempake ke arah Sangatta sampai Bengalon. Sekarang sudah mulai dikerjakan. Kemarin waktu peresmian oleh Bapak Presiden, itu ada pembenahan-pembenahan,” ungkap Taufik, Selasa (20/11) kemarin.

Anggaran yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum itu telah digelontorkan pada 2018. Tahun depan, anggaran serta pengerjaan proyek tersebut akan berlanjut. “Proyek ini bukan dianggarkan lewat APBD. Semuanya dari APBN. Kami berharap proyek ini selesai lewat anggaran pusat,” katanya.

Disebutkan, perbaikan dan pelebaran jalan itu masih terkendala pembebasan lahan. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian dan otoritas terkait agar menyelesaikan masalah tersbesebut.

“Semuanya harus duduk bersama. Dalam hal ini pemerintah pusat diwakili Kementerian PU, Balai Wilayah Sungai, termasuk BBPJN (Badan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional). Tentunya juga Pemerintah Kota Samarinda dalam hal sosialisasi di masyarakat terkait lahan yang terkena pelebaran jalan,” imbuhnya.

Taufik berharap pada 2019, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah merampungkan pembebasan lahan. Khususnya di Jalan DI Panjaitan Samarinda.

Kata Taufik, proyek tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan pemerintah. Pasalnya, lalu lintas di jalan arteri tersebut akan dipadati pengendara yang hilir mudik ke Bandara APT Pranoto.

“Tadi waktu saya ke sini ada kecelakaan. Karena lebar jalannya kecil. Nanti akan padat pengedaranya. Apalagi ada pesawat-pesawat yang masuk di sini. Harapannya pelebaran jalan di Lempake segera dilaksanakan,” katanya.

Akibat lain dari kecilnya ruas jalan tersebut, jarak tempuh dari Samarinda menuju bandara membutuhkan waktu sekira satu jam. Apabila terjadi kemacetan karena kepadatan jalan dan banjir, maka waktunya akan lebih panjang.

“Saya saja mungkin satu jam setengah tadi. Padahal normalnya, bisa kurang dari itu. Karena jaraknya hanya 30 kilometer,” terangnya.

Terkait jalan alternatif, pihaknya telah mencanangkan pembukaan jalur di Sempaja hingga Bandara APT Pranoto. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pembebasan lahan.

“Itu sepanjang 15 kilometer ditambah dengan dua jembatan. Kurang lebih dengan jembatannya, dibutuhkan dana Rp 10 miliar. Di situ kami kerjakan pembukaan jalan sekitar 5 kilometer. Yang sudah rigit kurang lebih 400 meter,” ungkapnya.

Pembukaan jalan baru tersebut nonstatus dengan bentuk jalan arteri. Karenanya, dapat dianggarkan di APBD dan APBN. Pihaknya berharap, proyek itu menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. “Harapan Bapak Gubernur, anggarannya dari kementerian. Itu yang akan kami perjuangkan di Jakarta. Karena biayanya besar,” tutupnya. (*/um)