Pemilih Harus Cerdas Memilih

SAMARINDA – Salah satu persoalan serius yang menjadi sorotan publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 adalah money politic. Cara ini biasanya dilakukan pasangan calon (paslon) atau tim tertentu dengan memberikan sejumlah uang pada pemilih agar paslon tersebut dipilih.

Calon Gubernur Kaltim, Sofyan Hasdam menegaskan, dirinya bersama seluruh tim An-Nur akan melawan money politic. Menurutnya, politik uang adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat pemilih. Selain itu, praktik curang tersebut dianggap cara paslon membeli suara rakyat dengan cara yang tidak elegan.

“Kalau ada paslon yang memberikan uang Rp 200 ribu untuk membeli suara rakyat, maka dia hanya membayar rakyat Rp 40 ribu per tahun,” kata Sofyan, Senin (12/2) kemarin, di Rumah Pemenangan An-Nur di Jalan Pahlawan Samarinda.

Menurutnya, jika pemberian uang Rp 200 ribu untuk mendapatkan suara rakyat dibagi setiap bulan, maka paslon yang memberikan uang tersebut membayar rakyat Rp 3.333.

“Setelah memberikan uang itu, jika nanti terpilih paslon seperti itu akan lari dari tanggungjawabnya menyejahterakan rakyat. Karena sejak awal ia merasa telah membeli suara rakyat,” tegasnya.

Biasanya, lanjut dia, paslon yang menggalakkan politik uang tidak berani bersaing atas dasar visi, misi, dan program. Sedangkan rakyat yang memilih karena uang, akan dirugikan sebab selama lima tahun harus menderita.

“Dari awal sudah saya tegaskan, bahwa musuh demokrasi yang paling jelek adalah politik uang. Artinya apa? Politik uang harus kita lawan bersama,” ujarnya.

Sofyan menjamin, gagasan tersebut akan terlebih dahulu dijalankan timnya. Calon gubernur yang diusung Partai Golkar dan NasDem itu berpendapat, ia akan mengontrol timnya secara ketat agar tidak menjalankan politik uang.

“Tapi juga nanti akan ada kontrol ketat dari KPK. Saya yakin dengan adanya kerja sama antara Bawaslu dan KPK, akan sulit terjadi money politic,” katanya.

Disinggung soal pragmatisme pemilih Kaltim, Sofyan berpendapat, adanya budaya yang berkembang di masyarakat karena dipengaruhi pola politik yang diperagakan calon dan timnya. Jika semua paslon sejak awal sudah berkomitmen melawan politik uang, maka pilgub akan terbebas dari money politic.

“Mulai sekarang paslon dan timnya harus membangun budaya memilih bukan atas dasar uang, tetapi terlebih dahulu melihat visi, misi, program, kapasitas, dan kapabilitas paslon,” katanya. (*/um)