Pemkab Optimistis Maksimalkan Potensi PAD

Cari Celah saat Keuangan Daerah Anjlok

SANGATTA  –  Ekonomi Kutim masih belum bisa bangkit sepenuhnya hingga tahun depan. Fiskal pemerintah bakal berjalan dengan berbagai senjata alternatif, karena perkiraan APBD 2018 masih belum jumbo. Salah satunya, melalui bantuan uang pinjaman Rp 350 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengaku, ekonomi saat ini masih belum stabil. Menjadikan banyak pemangkasan keuangan, sehingga menyusahkan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program.

“Keterbatasan keuangan akibat pemangkasan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah,” kata dia.

Dia mengungkapkan, pemkab pusing mencari uang untuk menopang program daerah akibat usulan anggaran dipangkas pemerintah pusat. “Uang minus itu yang membuat bingung kami harus mencarinya ke mana. Jadi kami harus memaklumi,” sebutnya.

Adapun keuangan dalam APBD Perubahan 2017 yang tercatat senilai Rp 2,9 triliun, merupakan angka yang sudah fix. “Tinggal bagaimana kegiatannya yang perlu dibahas lebih lanjut. Sebab setelah ini, akan ada pembahasan antara tim anggaran DPRD dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” urai dia.

KUPA dan PPAS 2017 yang masih dibahas, ujarnya, harus memperhatikan kegiatan prioritas supaya berbagai kepentingan mendasar masyarakat bisa dipenuhi. Seperti peningkatan infrastruktur kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan air bersih, maupun untuk kecukupan listrik masyarakat di seantero Kutim.

Dalam pendapatan daerah, lanjut Kasmidi, pemkab akan selalu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara berkala. “Akan dilakukan evaluasi sistem pemungutan pajak, menetapkan surat penetapan pajak, dan meningkatkan kualitas SDM di pemerintahan, khususnya dalam penanganan pajak itu,” ujar dia.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah menyatakan, sekitar 70 proyek bakal digarap pada 2018 melalui uang pinjaman Rp 350 miliar dari Kementerian Keuangan.

“Proyek infrastruktur dasar yang akan jadi prioritas, dengan melalui semacam proposal program kerja untuk diajukan sebelum pencairan dana kegiatan. Setelah itu, baru proyek bisa dijalankan,” ujarnya. (hd/mon)