Penanganan Banjir Masih Prioritas

bontangpost.id – Musibah banjir yang menyerang Kota Taman pada 8-9 November lalu masih menjadi momok. Pasalnya bila tidak segera ditangani kejadian itu akan terus menghantui warga Bontang. Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase menyatakan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan banjir.

“Penanganan banjir masih menjadi prioritas utama dari Pemkot Bontang,” kata Basri.

Menurutnya persoalan ini dapat diselesaikan. Tentunya dengan sinergitas antara beberapa stakeholder. Eksekutif mempunyai peran untuk merancang program penyelesaian banjir. Di samping itu legislator juga ikut andil sesuai tupoksinya. Ia menilai ego masing-masing pihak harus diturunkan.

“Ini demi masyarakat. Supaya tidak menjadi korban terus-menerus,” ucapnya.

Politikus PKB ini juga akan memperjuangkan penyusunan masterplan penanganan banjir dapat terlaksana di tahun depan. Nantinya kajian ini bakal menjadi acuan pemerintah untuk menyusun langkah strategis menuntaskan banjir. Baik dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.

“Kami akan alokasikan penyusunan masterplan di 2022. Jadi tahun depan harus jalan,” tutur dia.

Diketahui sesungguhnya penyusunan masterplan diajukan di pergeseran anggaran tahun ini. Dengan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Tetapi langkah itu dipandang kurang pas oleh legislator. Mengingat dengan waktu singkat khawatir kajian tidak dapat maksimal. Sesungguhnya pemkot memiliki masterplan penanganan banjir sejak 2004 silam. Namun kajian induk kini perlu direview. Lantanran hanya berisi DAS Bontang. Belum termasuk DAS Guntung.

Tak hanya itu, masyarakat juga diharapkan ikut mendukung setiap program pemerintah. Salah satunya jika ada lankah relokasi. Terkhusus warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Mengingat bangunan permukiman itu dapat menghambat arus air sungai ketika menuju ke hilir.

“Bagi masyarakat kami mohon untuk kooperatif bila nanti ada penertiban. Sebab tujuan utamanya Bontang bebas dari banjir,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, banjir kali ini menyasar enam kelurahan. Mencakup Guntung, Kanaan, Gunung Telihan, Satimpo, Gunung Elai, dan Api-Api. Tersebar di 57 RT dari enam kelurahan tersebut. Adapun jumlah keluarga terdampak mencapai 2.262 atau 7.921 jiwa.

Menurutnya sebelumnya BPBD telah mendapatkan informasi terkait status kewaspadaan banjir ini satu hari sebelum kejadian. Dari BNPB dan BMKG. Bahkan, pihaknya langsung menyebarkan kabar ini kepada seluruh lurah dan camat. “Peringatan sudah ada memang dan itu kami informasikan sebagai langkah antisipasi,” kata Kepala BPBD Ahmad Yani.

Jika ditilik ancaman banjir di Bontang ini terjadi dalam siklus dua tahun. 2015 silam banjir kiriman ini terjadi pada 4 Februari. Enam kelurahan terkena imbas saat itu yakni Api-Api, Gunung Elai, Bontang Baru, Gunung Telihan, Kanaan, dan Bontang Kuala. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa.

Dua tahun berselang kembali diserang banjir. Bontang diguyur hujan deras berturut-turut sejak 19-20 November, kala itu. Enam kelurahan kembali menjadi korban yakni Gunung Telihan, Kanaan, Satimpo, Gunung Elai, Api-api, dan Bontang Baru.

Puncak terparah terjadi di 2019. Bahkan selama periodesasi 34 tahun sebelumnya kejadian ini termasuk paling parah. Menyerang 8 kelurahan yang ada di Bontang. Meliputi Kelurahan Gunung Telihan, Kanaan, Satimpo, Api-api, Gunung Elai, Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, dan Guntung. Tercatat 10.065 jiwa menjadi korban banjir luapan sungai.

“Kalau tahun ini tidak separah 2019 lalu. Saat itu sudah material lumpur yang terbawa luapan air. Akibatnya sarana BPBD tidak bisa bergerak,” pungkasnya. (*/ak)