Penduduk IKN Bakal Diatur, Tidak Ada Warga Miskin dan Stunting di Ibu Kota Baru

bontangpost.id – Migrasi atau perpindahan penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diatur secara ketat.

Dalam konsep pembangunan kependudukan IKN, salah satunya adalah membatasi jumlah penduduk.

Pada tahun 2045, IKN direncanakan memiliki maksimal 2 juta jiwa yang akan “diseleksi” melalui regulasi kependudukan khusus.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menyampaikan kebijakan kependudukan di IKN dalam Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Melalui Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 di Semarang, Kamis (27/6).

Konsep pembangunan kependudukan IKN akan dilaksanakan melalui empat strategi utama: tidak ada lagi kelahiran stunting, jumlah penduduk maksimal 2 juta pada 2045, 0 persen kemiskinan pada 2035, dan penduduk berpenghasilan tinggi pada 2045.

Dengan demikian, hanya penduduk berkualitas tinggi yang akan bermukim di IKN. Namun, strategi tersebut memunculkan pertanyaan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lalu Makhripudin.

Makhripudin mempertanyakan strategi pembatasan jumlah penduduk hingga 2045 sebanyak 2 juta jiwa, terutama mengingat IKN merupakan daerah inklusif yang tidak membatasi masyarakat untuk masuk ke wilayah ibu kota baru ini.

“Kalau ada orang miskin yang ingin masuk menjadi warga IKN, apakah dia akan dilarang? Atau ada jenis filter tertentu yang akan diterapkan?” tanyanya dalam seminar tersebut.

Dia juga mempertanyakan bagaimana Otorita IKN akan mengawasi kelahiran stunting dan kemiskinan ekstrem agar dapat mencapai target tersebut.

“Orang-orang yang miskin atau kurang sehat mungkin akan melahirkan bayi stunting. Bagaimana IKN akan memfilter hal ini? Seperti apa rencana konkret mereka?” lanjutnya.

Suwito menyampaikan bahwa saat ini jumlah eksisting penduduk di IKN sekitar 200 ribu orang. Meskipun migrasi menjadi penduduk IKN masih mudah saat ini, Otorita IKN mulai melakukan kehati-hatian, seperti membatasi pendirian bangunan liar.

Hanya 25 persen wilayah yang akan terbangun untuk fasilitas umum dan sosial, termasuk hunian.

Melalui Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK), akan diatur mekanisme migrasi penduduk di IKN dengan baik. Otorita IKN sedang membangun kemandirian masyarakat, dan dengan peningkatan pengetahuan, diharapkan pertumbuhan penduduk alami akan stabil.

Suwito menekankan bahwa kebijakan IKN bebas stunting bukan berarti tidak ada stunting di IKN saat ini. Angka stunting di Kecamatan Sepaku yang masuk dalam delineasi IKN masih relatif tinggi.

Namun, pihaknya bertekad tidak ada lagi kelahiran bayi stunting di masa depan, termasuk dengan mencapai target 0 persen kemiskinan pada 2035 dan penduduk berpenghasilan tinggi pada 2045.

“Saat ini, kami sedang mengembangkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan. Alhamdulillah, dalam beberapa kesempatan sudah dibantu oleh BKKBN dan kami sudah menandatangani MoU dengan BKKBN untuk bersama menangani stunting. Harapan kami, mulai sekarang tidak boleh ada lagi kelahiran stunting di wilayah IKN,” paparnya.

Suwito juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Korea Selatan saat berkunjung ke sana. Pertumbuhan penduduk di Korea Selatan relatif minim dengan angka kelahiran yang rendah.

Dia yakin bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka tingkat penghasilan juga akan relatif tinggi.

“Maka pertumbuhan penduduk akan bisa dibatasi dan distabilkan, dengan target maksimal 2 juta pada 2045 dan seterusnya, kecuali untuk migrasi penduduk yang harus diatur dengan ketat,” jelasnya.

Target nol kemiskinan pada 2035 juga telah diupayakan oleh Otorita IKN melalui berbagai penguatan keterampilan kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri.

“Ekonomi di wilayah IKN tumbuh sangat bagus, termasuk bidang pendidikan yang kami genjot bagi masyarakat atau siswa di wilayah IKN,” pungkas Suwito. (*)