Penetapan APBD Perubahan Molor? 

SAMARINDA – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 masih belum sampai pada titik temu. DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim belum satu suara terkait besaran pendapatan dan penggunaan anggaran di akhir tahun ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muspandi mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali bertemu dengan TPAD untuk membahas APBD Perubahan 2018. Selasa (8/7) kemarin, kedua belah pihak baru membahas pendapatan.

“Yang disepakati tadi (kemarin, Red.), pendapatan kurang lebih Rp 818 miliar. Itu sesuai dengan data yang kami terima. Besok (hari ini, Red.) baru dibahas sisi pengeluarannya,” ungkap anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Pendapatan sebesar Rp 818 miliar tersebut baru sebatas perkiraan. Dana itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). (lihat info grafis).

“DBH itu besarannya sekira Rp 120 miliar. Selebihnya itu dari PAD dan Silpa. Besaran Silpa itu kurang lebih Rp 341 miliar,” bebernya.

Secara keseluruhan, jika dihimpun dengan APBD murni dan APBD Perubahan 2018, maka anggaran Kaltim di tahun ini mencapai Rp 9,3 triliun.

“Jadi rinciannya di APBD Perubahan itu segitu. Soal nanti ada perubahan, mungkin hanya koreksi saja. Karena kemarin kami sudah selesai pembahasan di sisi pendapatan,” tutur Muspandi.

Disinggung adanya efisien anggaran di pemilihan gubernur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sebesar Rp 50 miliar, menurut dia, sisa anggaran tersebut akan dibahas di APBD 2019.

“Memang tadi waktu pembahasan pendapatan, itu belum disinggung. Mungkin itu nanti akan masuk di postur APBD 2019. Sebenarnya itu masih bisa dikoreksi,” ujarnya.

Karena itu, koreksi jumlah pendapatan di APBD Perubahan tersebut masih dapat dilakukan oleh DPRD dan TAPD. Sebab di pertemuan berikutnya, dewan dapat mempertanyakan laporan sisa anggaran dari KPU kepada tim anggaran pemerintah provinsi.

“Bisa kami ubah dan koreksi. Karena anggaran di KPU itu kan harusnya dipakai untuk calon dari jalur independen. Praktis kemarin tidak ada calon independen. Sementara alokasi anggaran sudah disediakan. Berarti ada Silpa yang cukup besar juga dari situ,” jelasnya.

Kata Muspandi, pertemuan hari ini akan membahas alokasi anggaran untuk proyek multiyears contract (MYC) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Khusus untuk BLUD, struktur pengalokasian dinilai sangat tinggi.

“Tetapi dari segi pendapatan, BLUD itu justru tidak ada. Belanjanya cukup besar. Ada Rp 139 miliar. Jadi itu yang akan kami bahas nanti di pertemuan besok,” ungkapnya. (*/um)

Data APBD Perubahan 2018
Pendapatan        : Rp 818 Miliar
Pengeluaran        : Rp 838 Miliar
Silpa                   : Rp 321 Miliar
Defisit                 : Rp 20 Miliar

Data APBD Murni 2018
APBD Murni                            : Rp 8,5 Triliun
Belanja Langsung                      : Rp 3,3 Triliun
Belanja Tidak Langsung            : Rp 5,2 Triliun

Sumber Data: DPRD Kaltim