Pilkada Kaltim Abaikan Isu Lingkungan, JATAM Pertanyakan Komitmen Calon Kepala Daerah

BONTANGPOST.ID, Samarinda – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang tampaknya masih minim perhatian pada isu lingkungan. Di Pilkada Kalimantan Timur, isu lingkungan jarang disorot dalam beberapa debat yang telah digelar.

Menanggapi hal ini, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mareta Sari, mengungkapkan bahwa kewenangan atas kebijakan izin pertambangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, kepala daerah terpilih di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya bertugas menjalankan kebijakan yang sudah ada.

“Visi dan misi calon kepala daerah di Kaltim umumnya kurang menonjolkan isu pertambangan, termasuk pemulihan pasca-tambang, masalah lubang tambang yang terbengkalai, hingga berbagai kasus yang belum pernah tuntas,” ujarnya kepada media.

Ia menambahkan bahwa para calon kepala daerah cenderung mengikuti regulasi dan arahan dari pusat. “Regulasi kebijakan dan rencana pembangunan jangka panjang membuat para calon kepala daerah enggan menentang kebijakan tersebut,” lanjutnya.

Beberapa calon kepala daerah memang mengusulkan alternatif pendapatan daerah dari sektor lain, seperti ekonomi berkelanjutan, pertanian, dan perikanan. Namun, Mareta masih meragukan efektivitas rencana tersebut jika lahan di Kaltim terus digunakan untuk pertambangan.

“Bagaimana mau dimanfaatkan jika sebagian besar lahan di Kaltim masih dikuasai tambang, perkebunan, bahkan tambang ilegal,” ujarnya.

Mareta juga menyebut salah satu pasangan calon gubernur Kaltim, misalnya, berencana mengembangkan UMKM dan memperkuat sektor pertanian. Namun, ia mempertanyakan keberhasilan rencana itu jika lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi tambang.

“Jika ruang hidup terus dikapling untuk pertambangan, di mana lokasi pertanian akan berkembang? Saat ini saja, jumlah rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian semakin sedikit karena keterbatasan lahan,” jelasnya.

JATAM menegaskan bahwa sektor ekonomi pertanian dan perikanan tidak mungkin berkembang berdampingan dengan pertambangan. “Pertanian dan perikanan berbasis pada alam, sedangkan pertambangan cenderung merusak lingkungan,” pungkasnya. (mrf/beb)