bontangpost.id – Langkah proteksi dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) pada 11 Januari mendatang menjadi perhatian legislator. Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta kepada Pemkot Bontang untuk dapat mengupayakan pemberian vaksin prioritas bagi tenaga pengajar dan kesehatan.
“Ini menyangkut keamanan. Supaya tidak ada kasus tambahan ketika PTM dimulai,” kata Agus Haris.
Meski hingga kini kuota vaksin belum diketahui secara persis. Mengingat pembahasan masih digodok pemerintah pusat. Terlepas itu, DPRD meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan kuota vaksin secara maksimal.
“Komunikasikan dengan pemerintah pusat cepat,” pintanya.
Akan tetapi ada solusi lain jika jumlah yang disalurkan terbatas. Politikus Partai Gerindra ini memandang Pemkot bisa membeli vaksin melalui APBD Bontang. Pasalnya, DPRD dan Pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar 20 persen. Dari jumlah keseluruhan postur APBD 2021.
“Soal anggaran bisa disiasati kalau kurang. Sisanya bisa menggunakan APBD Bontang,” ucapnya.
Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Agus juga berharap segera mendata jumlah pengajar. Baik yang di sekolah negeri maupun swasta. Data ini yang bisa diteruskan ketika memohon kuota vaksin bagi Bontang.
Agus pun telah menunjuk Komisi I untuk terjun langsung mengawasi kebijakan sehubungan PTM ini. Sebab, Komisi I merupakan mitra dari Disdikbud serta Dinas Kesehatan (Diskes). Segala aspek menyangkut perumusan PTM harus diketahui oleh Komisi I DPRD.
“Jadi sebelum 5 Januari semua detail terkait PTM harus sudah rinci,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Agus Haris juga meminta Pemkot untuk menerbitkan Perwali sehubungan hal itu. Ia berpendapat regulasi itu menjadi acuan untuk membagi tugas dan peran dari pihak yang terlibat. Mulai dari Disdikbud, Satgas Penanganan Covid-19, hingga komite sekolah.
“Perwali ini bertujuan supaya saat teknis nanti tidak ada yang disalahkan bila terjadi sesuatu. Semua pada tupoksinya masing-masing. Harus ada SOP saat PTM dimulai,” kata Agus Haris.
Dijelaskan dia, pemulaian PTM ini dirasa mendesak. Supaya tidak terjadi penurunan kualitas pendidikan. Sebab selama kurun 10 bulan, pelajar di Bontang memperoleh ilmu secara daring. Baik dari jenjang PAUD hingga SMA.
“Secara otomatis daya transfer ilmu secara daring ini tidak maksimal. Berbeda ketika dilakukan dengan tatap muka,” terangnya.
Terpenting, ialah penerapan protokol kesehatan. Tujuannya untuk memproteksi keselamatan anak dan tenaga pengajar saat PTM. Sekolah pun harus menaati dan menyediakan sarana penunjuang. Baik tempat cuci tangan, alat pengukuran suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk, hingga disinfeksi rutin. (*/ak)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: