Siasat di Balik Bimtek Masyarakat

BONTANGPOST.ID, Bontang – Tangkapan layar berisi ajakan untuk memilih Basri Rase pada kontestasi Pilkada Bontang beredar di WhatsApp, Sabtu, 31 Agustus 2024. Konten itu menyatakan bahwa anggota grup WhatsApp Bimtek Konten Kreator adalah orang yang akan dibantu oleh Basri dari segi kreatifitas. Narasi itu berisi harapan agar penghuni grup memilih “Sekali Lagi”.

“Kakak kakak semuaa .. mohon maaf sebelumnya , utk yg tergabung dalam grup ini adalah teman teman yang akan dibantu dari segi kreatifitas oleh pak basri rase, Harapannya agar teman teman Dsini utk memilih “Sekali lagi” ., karna yg kita butuhkan skrg adalah bukti nyata bukan janji . Ini kan nyata kita berangkat.” “Mohon bantuannya ya teman teman semua.”

“Sekali Lagi” merupakan jargon yang diusung Basri di Pilkada Bontang 2024. Berbeda dengan pencalonannya pada pilkada sebelumnya yang diusung oleh partai politik, PDIP dan PKB. Kali ini Basri maju lewat jalur perseorangan. Basri menggandeng pengusaha kuliner Bontang, Chusnul Dhihin.

Pengirim pesan di grup WhatsApp Bimtek Konten Kreator itu ditengarai merupakan simpatisan Basri. Kepada Bontang Post, Rahman, yang merupakan owner salah satu studio foto di Bontang ini mengakui, jika pesan yang beredar itu memang dikirim olehnya.

Kendati demikian, ia berdalih jika melakukannya atas inisiatif sendiri, bukan dari arahan orang lain maupun bakal calon wali kota yang disebut. “Saya peserta aja, (untuk teknis pelaksanaan bimtek) tanya sama pelaksana aja,” katanya, Minggu, 8 September 2024.

Penelusuran Bontang Post, bimbingan teknis (bimtek) yang dicantumkan sebagai nama grup WhatsApp itu merupakan bimtek yang diinisiasi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang. Khususnya di bidang ekonomi kreatif. Pelaksanaan kegiatan itu dijadwalkan berlangsung di Balikpapan pada 2-5 Oktober 2024.

Dimintai konfirmasi pada Senin, 9 September 2024, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dispoparekraf Bontang, Doddy Rosdian mengaku tak mengetahui perihal adanya peserta bimtek yang menyuruh peserta lainnya untuk memilih salah satu calon kepala daerah.

Ia menyayangkan kejadian tersebut mengingat program pemerintah dilarang disangkutpautkan dengan kepentingan politik. “Kami ini kan pemerintah netralitas hanya melaksanakan,” katanya.

Dijelaskan Doddy, bimtek yang bakal digelar itu memiliki tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Bontang, bukan untuk kampanye. Tindakan peserta tersebut dinilai salah karena menggunakan bimtek untuk berkampanye. Dia mengaku bakal menegur peserta tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemuda Dispoparekraf Bontang Idhamsyah mengatakan jauh sebelum memasuki tahun politik, program bimtek ini sudah lebih dulu masuk agenda kerja instansinya. “Di tahun sebelumnya tidak ada tuh bahasa seperti itu (untuk kampanye), hanya kebetulan dikait-kaitkan karena ini zamannya politik,” sebutnya. “Mungkin peserta itu belum mengerti dan hanya mendengar kalau program (bimtek) ini dari calon kepala daerah.”

Bimtek bermuatan politik ini bukan yang pertama kali mencuat. Sebelumnya Pemerintah Kota Bontang juga mendapatkan sorotan tajam. Lantaran gelaran bimtek rasa kampanye yang terjadi pada awal tahun ini.

Hal itu terjadi usai bocornya rekaman suara Udin Mulyono yang meminta dukungan ke peserta bimtek, agar memilih kembali Wali Kota Bontang, Basri. Bimtek yang dimaksud yakni bimtek bertajuk pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM bagi para ketua RT yang berasal dari Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara. Pelaksanaannya digelar di Makassar dan Bali.

Udin adalah orang dekat Basri. Dia ikut dalam rombongan DPC PKB Bontang saat mendaftarkan calon legislatif di KPU Bontang pada 13 Mei 2023. Di Pilkada Bontang, Udin mengaku sebagai ketua Dewan Penasihat Tim Pemenangan Basri Rase-Chusnul Dhihin.

Dalam rekaman suara yang menyebar itu, Udin berjanji bakal memperjuangkan kenaikan gaji ketua RT menjadi Rp1,5 juta. Dengan kompensasi dukungan kepada Basri kala bertarung di Pilkada Bontang.

Pada berita yang ditayangkan Bontang Post, 29 Januari 2024, Udin mengakui mengarahkan peserta untuk memilih Basri saat penutupan bimtek. “Kapasitas saya sebagai narasumber, juga bisa. Atau orang yang dituakan,” ungkapnya.

Jelang pemilihan legislatif 14 Februari 2024, Udin juga pernah mengirimi Lurah Belimbing, Bontang Barat, Dwi Andriyani, pesan bernada ancaman. Hal itu diakui Udin saat diwawancara pada 17 Januari 2024.

“Apa kabar bu Lurah Belimbing, btg Barat banyak informasi kalau ibu tidak mendukung Caleg PKB btg barat..ibu lebih mendukung Caleg PDI P.. Kalau tgl. 14 Februati..gagal..ibu juga gagal jadi Lurah btg Barat. Trims.H.Udin M,” bunyi pesan yang beredar.

Dalam pesan tersebut, Udin menembuskan ke Ketua DPC PKB Bontang Basri Rase dan camat Bontang Barat.

Sosok Udin dalam upaya Basri menduduki kembali kursi wali kota sangat sentral. Setelah Basri didongkel dari kursi ketua DPC PKB Bontang, dia menyarankan untuk maju lewat jalur perseorangan. Udin juga yang menyodorkan Chusnul Dhihin, pengusaha ayam goreng, sebagai pendamping Basri.

Sebagai ketua DPP Pusat Hubungan Masyarakat (PHM), organisasi kemasyarakatan yang berpusat di Bontang, Udin adalah motor utama pengumpulan KTP untuk syarat mendapat tiket jalur perseorangan. Sekretariat DPP PHM pun bersalin menjadi sekretariat Tim Pemenangan Basri-Dhihin. Pasangan itu melenggang di Pilkada Bontang setelah berhasil mengumpulkan 13.293 surat dukungan.

Udin turut mengorkestrasikan deklarasi pasangan Basri-Dhihin yang digelar di Kompleks Halal Square pada 11 Agustus 2024. Deklarasi yang dibalut jalan sehat ini dihadiri ribuan warga Bontang. Pendaftaran peserta jalan sehat dipusatkan di Sekretariat DPP PHM.

Saat pendaftaran ke KPU, 28 Agustus 2024, Udin bahkan mendampingi pasangan Basri-Dhihin. Udin berdiri sejajar dengan pasangan ini saat konferensi pers yang digelar seusai pendaftaran.

Pada Selasa, 3 September 2024, Udin dilaporkan bakal calon wali kota Bontang, Neni Moerniaeni, ke Polres Bontang karena dugaan hoaks. Dia menuding Neni melakukan main mata dalam pengelolaan anggaran saat menjabat wali kota Bontang periode 2016-2021, dengan Andi Faizal. Andi Faizal merupakan ketua DPRD Bontang periode 2019-2024 dan juga anak kedua Neni.

Tudingan itu dilayangkan Udin saat mensosialisasikan pasangan Basri-Dhihin di RT 27, Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Minggu, 1 September 2024.

Di Pilkada Bontang 2024, Neni berpasangan dengan Ketua DPC Gerindra Bontang, Agus Haris. Keduanya diusung Golkar, Gerindra, NasDem dan PKS. Mereka bersaing dengan Najirah-Muhammad Aswar (PDIP, PAN, Gelora), Sutomo Jabir-Nasrullah (PKB dan Demokrat), dan Basri Rase-Chusnul Dhihin yang maju melalui jalur perseorangan.

Bimtek Pancasila Jelang Pilkada

Tiga bulan jelang Pilkada Bontang pada 27 November 2024, bimtek yang melibatkan masyarakat semakin gencar digelar pemerintah. Jumlah pesertanya bahkan menyentuh ribuan. Bimtek yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang, misalnya. Namun, orang dalam pemerintahan yang mengetahui bimtek itu mengungkap kejanggalan. Di antaranya, dugaan pengaturan peserta dan muatan politik.

Penelusuran Bontang Post di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Sirup LKPP) Kota Bontang, yang diakses Kamis, 29 Agustus 2024 menunjukkan bahwa di APBD Perubahan 2024, Badan Kesbangpol Bontang mengajukan 16 paket belanja bimtek. Dengan total pagu sebesar Rp9,388 miliar.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesbangpol Bontang, Bina Antasariansyah menyebutkan alokasi anggaran yang disiapkan untuk berbagai agenda bimtek jauh lebih besar. “Totalnya ada sekitar Rp17 miliar,” katanya saat dihubungi Bontang Post melalui sambungan telepon, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Bina menyebutkan anggaran itu untuk membiayai 22 paket agenda bimtek yang terbagi dalam dua kategori peserta. Yakni untuk masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Penyelenggaraan seluruh bimtek itu bakal berlangsung secara terpisah dengan kurun waktu pelaksanaan pada September hingga November 2024. Lokasi pelaksanaannya dipastikan berlangsung di luar daerah. Yakni, di Balikpapan, Bali, Malang, dan Yogyakarta.

Terdapat satu paket perjalanan dinas senilai Rp7,5 miliar untuk 1.422 orang. Duit itu digunakan untuk pelatihan dan bimtek ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kegiatan itu dikelola mandiri oleh Badan Kesbangpol Bontang. Sedangkan untuk bimtek yang melibatkan masyarakat dan ormas, menggandeng pihak ketiga sebagai penyelenggara.

Kendati demikian, Bina mengakui kegiatan bimtek yang digelar pihaknya belum seluruhnya diumumkan di situs Sirup LKPP. “Sekitar 13 atau 15 paket itu untuk masyarakat umum, sementara sisanya untuk ormas.”

Dari 16 paket bimtek untuk masyarakat umum dan ormas yang diumumkan di laman Sirup LKPP, dua di antaranya memiliki jumlah pagu anggaran yang kontras dengan paket bimtek lainnya. Paket bimtek ideologi kebangsaan dianggarkan sebesar Rp6,432 miliar dengan total 1.072 peserta. Sedangkan paket bimtek aktualisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila sebesar Rp1,269 miliar dengan estimasi peserta sebanyak 282 orang.

Laman itu juga menunjukkan jika pengumuman kedua paket itu baru dilakukan pada 27 Agustus 2024 pukul 17.37 Wita. Basis data mencantumkan jadwal pemilihan penyedia yang berlangsung Agustus hingga September 2024. Sementara pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan barang dijadwalkan berlangsung pada kurun September hingga November 2024.

Namun, sumber Bontang Post yang mengetahui rencana bimtek itu mengungkapkan, jauh sebelum paket bimtek diumumkan di situs Sirup LKPP, formulir pendaftaran untuk mengikuti bimtek itu sudah lebih dulu tersebar.

“Kan janggal, kegiatannya belum diumumkan, tapi formulir pendaftarannya sudah disebar,” katanya seraya mengirim formulir pendaftaran bimtek pada Senin, 26 Agustus 2024.

Dia menyebut salah satu yang mengatur kepesertaan bimtek adalah Udin Mulyono. Hal ini menimbulkan tudingan, bahwa bimtek digunakan untuk kampanye terselubung Basri-Dhihin. Dugaan semakin kuat setelah para peserta bimtek diminta komitmen untuk memilih Basri-Dhihin di Pilkada Bontang.

Disebutkan juga, jika para calon peserta dikumpulkan dalam grup WhatsApp. Lewat grup ini mereka dikabari terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti bimtek, sekira sepekan sebelum pendaftaran diluncurkan.

Bina Antasariansyah membantah tudingan itu. Dia mengklaim tidak ada pengaturan peserta. Karena pengumuman pendaftaran bimtek untuk masyarakat umum sudah lebih dulu dilakukan, sebelum paket bimtek diumumkan di situs Sirup LKPP. “Pengumuman pendaftaran peserta sudah kami lakukan sejak 20 Agustus,” klaimnya.

Seturut dengan Bina, Kepala Badan Kesbangpol Bontang Deddy Haryanto juga memberikan sanggahan. Kendati demikian, dia mengaku tidak mempermasalahkan jika memang ada pengarahan peserta untuk mengikuti bimtek. “Yang penting sesuai dengan persyaratan,” ujarnya.

Bontang Post menelusuri laman media sosial resmi milik Badan Kesbangpol Bontang. Untuk memastikan perihal pengumuman pendaftaran bimtek itu. Namun, pengumuman pendaftaran bimtek itu hanya termuat di akun Instagram milik Badan Kesbangpol Bontang @bakesbangpolbtg yang diunggah pada 28 Agustus 2024. Tepatnya, sehari setelah pengumuman paket bimtek di situs Sirup LKPP.

Bina berdalih lambatnya pengumuman pendaftaran di platform digital terjadi lantaran pihaknya sejak awal tidak berencana menyebarkan pengumuman itu secara daring. “Awalnya (surat pengumuman) hanya ditempel di kantor, tapi kami dapat masukan untuk menyebarkannya biar banyak yang tahu. Salah satunya di (situs) PPID,” katanya.

Namun, penelusuran Bontang Post sejak Sabtu, 31 Agustus 2024 hingga Rabu, 4 September 2024, situs resmi milik Badan Kesbangpol Bontang yakni kesbangpol.bontangkota.go.id justru tidak bisa diakses dengan keterangan ‘503 Service Unavailable’. Pun di situs PPID Bontang, pengumuman tersebut tak kunjung dipublish.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @bakesbangpolbtg, surat pengumuman pendaftaran bernomor 001/Pan/Bakesbangpol tentang pendaftaran terbuka bagi masyarakat umum yang berminat mengikuti bimbingan teknis, ditandatangani oleh Bina Antasariansyah selaku ketua panitia pada 20 Agustus 2024.

Dalam surat pengumuman itu, turut dipaparkan judul 15 kegiatan bimtek yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Unggahan itu juga melampirkan foto formulir pendaftaran bimtek. Dengan batas akhir pendaftaran 3 September 2024.

Mengacu formulir pendaftaran, bimtek itu merupakan tindaklanjut nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Bontang dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dilakukan pada 11 Oktober 2023.

Calon peserta diwajibkan mengisi nama lengkap, alamat, NIK, pendidikan terakhir, dan alasan mengikuti bimtek. Mereka juga diwajibkan melampirkan fotokopi KTP dan surat keterangan kesehatan.

Dugaan bahwa formulir pendaftaran sudah disebarkan secara diam-diam ke orang-orang tertentu, terbukti dari banyaknya orang yang mencari surat keterangan sehat untuk keperluan bimtek. Sebelum pendaftaran diumumkan secara resmi.

Bontang Post mendatangi puskesmas di tiga kecamatan yang ada di Bontang untuk memastikan hal tersebut. Hasilnya, mereka kompak mengaku telah mengeluarkan surat keterangan kesehatan untuk keperluan bimtek.

Kepala Puskesmas Bontang Barat, Muhammad Rizal Wijaya menuturkan, tercatat dari awal Agustus hingga Selasa, 27 Agustus 2024 pagi, sekitar 51 surat kesehatan diterbitkan. Dari angka itu, terdapat permintaan surat kesehatan untuk bimtek. Meski begitu, ia tidak dapat merincikan jumlahnya. “Itu (bimtek dengan kegiatan lapangan) yang sering kami terbitkan,” ungkapnya.

Senada, Kepala Puskesmas Bontang Selatan 1, Irmawati, mengakui adanya permintaan surat keterangan sehat untuk agenda bimtek. Dipaparkan, hingga Selasa, 27 Agustus 2024, pihaknya sudah menerbitkan surat kesehatan untuk keperluan bimtek di tiga kota berbeda. Namun, ia tidak menyebutkan rinciannya. “Kalau jumlah (surat kesehatan yang diterbitkan) harus direkap dulu. Tetapi ada (permintaan surat kesehatan untuk bimtek),” sebut dia.

Surat keterangan sehat untuk keperluan bimtek juga dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Utara 1. Ditemui, Jum’at, 30 Agustus 2024, Kepala Puskesmas Bontang Utara 1, I Wayan Santika mengaku, dalam satu hari pihaknya dapat mengeluarkan puluhan surat keterangan sehat, khususnya untuk keperluan bimtek. Namun, dia tidak merincikan jumlah surat keterangan sehat yang telah dikeluarkan untuk keperluan itu dalam satu bulan terakhir.

Diungkapkan Wayan, skema yang digunakan tidak berbeda dengan permintaan surat kesehatan pada umumnya. Peserta datang dan melakukan pemeriksaan medis. “Biaya ditanggung oleh vendor (bimtek).”

Keterlibatan vendor dalam pelaksanaan bimtek turut dibenarkan oleh Bina Antasariansyah. “Benar (pihak ketiga) sudah ada,” katanya. Dia menyebut pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengurus kegiatan bimtek di instansinya lebih dari satu. Namun, Bina mengaku tidak mengingat seluruhnya.

Politisasi Bimtek

Seorang pria lanjut usia (lansia) tergopoh memasuki Puskesmas Bontang Utara 1 pada Rabu, 28 Agustus 2024. Wajahnya tampak gelisah saat menyaksikan kerumunan orang di sana. Namun, itu tak menyurutkan langkahnya meniti tangga menuju lantai dua. Seorang pria yang disebut koordinator dalam pengurusan surat kesehatan untuk bimtek di Badan Kesbangpol Bontang telah menantinya.

Usai mendatangi koordinator itu, ia berjalan menjauh dan mengambil posisi berdiri di sudut ruangan. “Disuruh antre karena banyak yang mau buat (surat kesehatan) juga,” ungkap lansia yang tak ingin namanya disebut.

Lansia ini mengaku mengurus surat itu untuk dipakai sebagai syarat mengikuti bimtek tentang penguatan ideologi Pancasila yang digelar Badan Kesbangpol Bontang. Kabar bimtek itu didapatnya dari Ketua DPP Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Udin Mulyono.

“Saya berangkat ke Balikpapan di awal September 2024. Berangkat 3 hari 2 malam,” jelasnya.

Dia mengaku diarahkan untuk mengurus surat kesehatan ke Puskesmas Bontang Utara 1 karena tidak berbayar. Sementara mengurus di tempat lain dikenakan biaya. Ia mencontohkan situasi di Puskesmas Bontang Selatan yang diminta bayar dengan nominal Rp25 ribu. “Makanya, sekarang antre panjang karena warga dari Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Barat ikut urus di sini.”

Kepastian keberangkatan yang disampaikan narasumber ini menimbulkan keganjilan. Karena mampu merincikan waktu pelaksanaan bimtek, durasi hingga kota tempat pelaksanaan bimtek.

Sementara dalam surat pengumuman pendaftaran terbuka maupun formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol Bontang, tidak dijelaskan ihwal informasi tersebut.

Selain itu, berdasarkan penuturan Bina Antasariansyah, masyarakat umum yang mendaftar untuk mengikuti bimtek akan menjalani proses seleksi. Peserta yang terpilih secara otomatis menjadi relawan Jejaring Panca Mandala (JPM), yang bertugas membumikan nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan Bina yang secara tegas menyangkal dugaan adanya pengaturan peserta bimtek, Ketua DPP PHM, Udin Mulyono, yang namanya terseret dalam proses pelaksanaan bimtek di Badan Kesbangpol Bontang justru mengakui jika dirinya yang sejak awal mengusulkan program tersebut.

“Kenapa saya masuk di situ (program bimtek pemerintah), karena perlunya warga kita memahami mengenai Pancasila,” terang Udin Mulyono, Selasa, 10 September 2024.

Pelaksanaan bimtek yang digelar di luar daerah, diakui Udin juga merupakan usulan darinya. Ia menyebut, pelaksanaan bimtek di luar daerah semisal Bali, bisa membuat para peserta bimtek merasakan langsung dampaknya. Dibanding jika uang pemerintah dihabiskan untuk proyek infrastruktur.

Kendati demikian, Udin membantah jika disebut sebagai penyelenggara bimtek. Ia berdalih, bimtek tetap dikelola oleh OPD. Namun, dengan menggandeng pihak ketiga sebagai pelaksana.

Ia juga membantah disebut memberangkatkan seribu lebih masyarakat Bontang untuk mengikuti bimtek yang digelar Badan Kesbangpol Bontang. Dia mengklaim hanya memberangkatkan sekitar 650 orang. Mereka adalah masyarakat Bontang yang diakomodasi kepesertaannya lewat PHM.

Udin turut mengakui jika para peserta bimtek yang telah diakomodasi diminta untuk memilih pasangan Basri-Dhihin di Pilkada Bontang, November mendatang. Ia mengklaim, langkah tersebut wajar dan bukan suatu pelanggaran. Lantaran status dirinya yang hanya seorang warga biasa.

“Kecuali saya ASN. Itu baru tidak boleh. Yang tidak boleh juga kalau saya bawa TKD, honorer, atau aparat,” katanya.

Bekas ketua KONI Bontang ini berkeyakinan, mengajak masyarakat untuk mendukung Basri merupakan hal yang wajar dilakukan oleh dirinya sebagai pendukung Basri. “Saya tidak masuk peserta pemilu, saya tidak masuk di tim (pemenangan) yang dilampirkan ke KPU. Jadi tidak masalah,” serunya.

Lebih jauh disampaikan Udin, ia juga yang memerintahkan para peserta bimtek untuk memasang stiker bertuliskan Basri Rase-Chusnul Dhihin di rumah mereka setelah pulang bimtek.

“Saya bilang kamu mau ikut bimtek yah sudah saya bantu, tapi ini bukan uang saya, ini dari OPD, saya hanya mengingatkan tolong dukung, pasang stiker (Basri-Dhihin),” katanya.

Soal surat kesehatan sebagai syarat untuk mengikuti bimtek diakui Udin merupakan usulannya. Di samping untuk memastikan para peserta dalam keadaan sehat, surat kesehatan itu juga berfungsi agar Badan Kesbangpol Bontang meyakini mereka sebagai masyarakat Bontang. “Saya ngomong ke Kesbangpol, tolong khusus yang rekomendasi dari saya tanpa ada surat kesehatan lebih baik jangan dulu (diajak).”

BACA JUGA: Udin Mulyono dan Bimtek: Saya Hanya Memberangkatkan 650 Orang

Sementara itu, Basri yang ditemui Kamis, 5 September 2024, menepis tudingan terkait adanya pengondisian peserta bimtek yang dikoordinatori oleh PHM. Basri berdalih pelaksanaan bimtek sudah sesuai dengan dokumen perencanaan di masing-masing OPD. “Tidak ada pengondisian. Kan diumumkan. Itu sudah ada di berita,” jelasnya.

Bekas ketua DPC PKB Bontang ini bahkan menanggapi santai isu yang menyebutkan jika bimtek yang digelar merupakan kendaraan politik untuk memenangkan dirinya di Pilkada Bontang.

Menurutnya, semua program di pemerintahannya selalu saja dikait-kaitkan dengan singgungan politik. Bahkan, dikatakan Basri, tudingan itu sudah sejak lama dilayangkan.

Menukil data Sirup LKPP, sebelum pengesahan APBD Perubahan 2024, anggaran bimtek Pemkot Bontang mencapai Rp54 miliar. Jumlah itu setara dengan anggaran penanganan banjir yang dialokasikan pemkot pada 2022.

“Biasa lah di tahun politik semua pasti dikait-kaitkan. Kami libatkan semua unsur loh dalam (pelaksanaan) bimtek ini,” klaimnya.

Basri juga membantah disebut dekat dengan Udin Mulyono. Bekas anggota DPRD Bontang ini menyebutkan tidak memiliki hubungan politik dengan Udin. “Dia (Udin Mulyono) bukan tim (pemenangan) kami, hanya partisan. Saya pun jarang ketemu,” tegasnya.

Pembatalan Pencalonan Kepala Daerah

Dugaan bimtek bermuatan politik yang digelar beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bontang mengundang reaksi Koordinator Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo.

Menurutnya, jika indikasi itu benar, maka OPD wajib mengembalikan anggaran bimtek ke kas negara. “Karena tidak sesuai peruntukkan yang seharusnya,” jelasnya kepada Bontang Post, Senin, 2 September 2024.

Pada hakikatnya, kata Buyung, pemanfaatan anggaran memang disusun berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang secara politik ditetapkan untuk menunaikan janji-janji kepala daerah. Artinya, anggaran tersebut hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan masyarakat sesuai janji pemerintah kala itu. Demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, anggaran tersebut bukan untuk kampanye, terlebih sarana mencari dukungan calon kepala daerah.

Buyung menilai, ada dua potensi pelanggaran yang terjadi pada kasus ini. Pertama, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kasus ini melanggar UU 20/2023 tentang ASN. Kanun itu menegaskan larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Harusnya, kata Buyung, inspektorat dan badan pengawas di daerah melakukan monitoring. Agar terdapat kepastian kegiatan itu benar dilakukan untuk masyarakat tanpa ada embel politik.

Jika ternyata ada unsur politik di dalamnya, maka OPD penyelenggara, khususnya kepala OPD, harus diberikan teguran keras dan sanksi tegas. Karena menggelar kegiatan menggunakan dana APBD tapi untuk tujuan tertentu. “Agar tidak menjadi pemakluman, padahal apa yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran,” ujarnya.

Kedua, petahana terindikasi memanfaatkan anggaran atau fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Yakni untuk meraih kemenangan di kontestasi pilkada. Sehingga penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang seharusnya memberikan teguran keras sesuai UU Pemilu. “Atau digugurkan kepesertaannya (di pilkada),” tegasnya.

Buyung menjelaskan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk kegiatan maupun hibah wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ke publik melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jika ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran maka ada konsekuensi hukum yang pasti dihadapi. Mulai dari tindakan secara administratif hingga pemberhentian secara tidak hormat. “Karena adanya indikasi korupsi,” ungkapnya.

Sejatinya korupsi tidak pernah bisa berdiri sendiri, namun melibatkan banyak pihak. Dalam kasus ini, menurut Buyung, tindakan korupsi berpotensi terjadi karena adanya kongkalikong antara atasan dan bawahan.

Buyung menyebut, situasi ini sangat merugikan warga Bontang. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan, justru dipakai untuk kepentingan seseorang dan kelompoknya. Sehingga menyebabkan tujuan pembangunan Bontang menjadi terhambat.

“(Kalau sampai terjadi) yang malu nanti ya Kota Bontang dan masyarakatnya sendiri,” tuturnya.

Sementara secara politik, situasi ini dinilai Buyung memberikan efek yang buruk bagi masyarakat Bontang. “Karena secara terang-terangan telah memberikan pembelajaran politik yang tidak sehat,” terangnya.

Buyung meminta Pemerintah Kota Bontang untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran negara.

Senada, akademisi Universitas Mulawarman Saipul mengungkapkan pada Pasal 71 ayat 3 UU 10/2016 terdapat larangan kepala daerah menggunakan program yang menguntungkan diri sendiri. Hal itu jika dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Apabila ada pelanggaran terhadap hal tersebut, maka wali kota atau wakil wali kota selaku petahana dikenai sanksi. “Berupa pembatalan calon oleh KPU, seperti yang tercantum pada ayat 5 dalam undang-undang tersebut,” jelasnya kepada Bontang Post, Kamis, 5 September 2024.

Begitupun dengan calon atau tim kampanye, tidak diperbolehkan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. Sesuai dengan pasal 73 ayat 1.

Mantan ketua Badan Pengawas Pemilu Kaltim itu menuturkan, bimtek mestinya jauh dari urusan politik, karena telah memasuki tahapan pilkada. Para bapaslon pun sudah melakukan pendaftaran ke KPU. “Momentumnya (pelaksanaan bimtek) yang kurang tepat,” tuturnya.

Belum lagi, ada dua petahana yang kini masih menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ruang lingkup pemerintahan tidak boleh berkaitan dengan politik. “Jangan sampai ditafsirkan oleh masyarakat bahwa program yang diadakan itu menguntungan salah satu bapaslon,” ucapnya. (*)

Baca berita selanjutnya, Udin Mulyono dan Bimtek: Saya Hanya Memberangkatkan 650 Orang

Penulis: Sari, Jelita Nur Khasanah, Hasyim

Editor: Edwin Agustyan

Catatan Redaksi: Berita ini telah disunting, awalnya kami menulis pria berinisial Rh sebagai orang yang mengirim pesan berisi ajakan. Kami ganti dengan menulis nama terang agar tidak menimbulkan keraguan.