Sidang Kasus Suap Bupati Nonaktif PPU AGM “Uang Itu untuk Abang, Makasih Dinda”

Dua pengurus DPP Demokrat diperiksa secara daring dalam persidangan Abdul Gafur Mas’ud (AGM) cs di Pengadilan Tipikor Samarinda. Mengulas seputar Musda Demokrat Kaltim dan uang Rp 100 juta yang diberikan AGM.

bontangpost.id – Anderiy kembali dihadirkan JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Samarinda, Rabu (20/7). Direktur PT Aubry True Energi (ATE) itu diperiksa kembali ihwal kesaksiannya yang menyebutkan ada perbedaan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) penyidikan KPK atas kasus suap atau gratifikasi yang menyeret bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas’ud atau AGM.

Diperiksa secara daring, Anderiy menegaskan uang yang digelontorkannya untuk mengurus izin prinsip pembangunan batching plant dan asphalt mix plant di Lawe-Lawe, PPU hanya sebesar Rp 300 juta. Seperti yang diterangkan Sam Asyari, pegawai PT ATE ketika diperiksa pada 13 Juli 2022.

“Untuk yang Rp 500 juta merupakan utang-piutang, majelis,” ucapnya menerangkan. Utang itu bermula ketika dirinya bersama rekan bernama Salim membeli sebuah lahan di Desa Sukan Tengah, Sambaliung, Berau, pada 2013.

Transfer itu pun terjadi medio Januari 2022 langsung ke rekening Afifah Nur Balgis, orang yang diketahuinya menghandel keuangan AGM. Pemberian itu berdekatan rentang waktunya dengan uang Rp 300 juta yang diberikan pegawainya ke Heri Nurdiansyah, PNS Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten PPU di Graha NU Balikpapan, 11 Januari 2022. “Ini yang saya anulir, majelis. Uang itu enggak berkaitan dengan izin itu,” sanggahnya. Soal izin, dia mendapat info jika AGM selaku bupati sudah meneken izin prinsip yang diajukannya sebelum penyegelan. Namun, fisik izin tersebut tak kunjung jua diterimanya hingga bangunan yang sedang dikerjakannya disegel Satpol PP PPU, Desember 2021.

Dalam sidang itu, dua pengurus DPP Demokrat juga memberikan kesaksian. Yakni Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, dan Jemmy Setiawan, Deputi II Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan/ BPOKK Demokrat. Keduanya dicecar pertanyaan seputar Musda Demokrat Kaltim yang digelar Desember 2021. Ketika AGM turut nyalon berebut kursi ketua Demokrat Kaltim.

Sepengetahuan Andi Arief, Musda Demokrat Kaltim sempat terjadi dua kali. Pertama pada November 2021 yang saat itu dimenangkan AGM secara aklamasi selepas Syaharie Jaang habis masa jabatannya. Karena adanya aturan baru, yakni pemilihan ketua baru harus melewati tes uji kelayakan dan kepatutan tim khusus yang dipimpin langsung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. “Jadi, musda diulang di Desember 2021,” katanya.

Musda, lanjut dia, hanya menjadi wadah pengumpulan dukungan siapa figur yang diusulkan untuk mengikuti tes tersebut. Dengan syarat, mendapat 20 persen dukungan dari 12 pemilik suara di musda.

Ketika disinggung JPU soal uang Rp 50 juta yang diberikan Rizki Amanda Putra, sopir pribadi AGM medio Maret 2021, Arief menegaskan jika uang itu tak berkaitan dengan musda. “Itu murni bantuan Covid (Covid-19) para kader,” akunya. Apalagi, ketika pemberian itu terjadi, AGM sudah memiliki dukungan suara dari delapan DPC se-Kaltim. Sehingga, komunikasinya dengan terdakwa hanya berupa konsultasi penyelenggaraan musda.

Semula, urai dia, sopirnya ditemui Rizki dan menitipkan plastik hitam berisi uang Rp 50 juta dan memberitahu jika bungkusan itu dari AGM. Tak lama berselang, dia menerima panggilan udara dari AGM dan berujar. “Uang itu untuk abang,” ucapnya mengulangi perkataan AGM di panggilan seluler tersebut. Uang dengan nilai serupa juga diterima Jemmy Setiawan dan ditegaskannya tidak terkait musda. Pemberian itu terjadi medio Juni-Juli 2021. Kala itu, AGM dan beberapa pengurus DPC yang mendukungnya, tengah berada di Jakarta mengurus mekanisme musda dan menghubunginya.

“Tapi, enggak tanya soal musda. Hanya ajak nongkrong saja. Saat itu, saya sakit jadi enggak bisa ke mana-mana,” tuturnya. Di hari yang sama, datang orang yang mengaku suruhan AGM ke kediamannya dan memberikan uang dengan nilai tersebut. “Setelah terima, saya kirim pesan singkat ke AGM, makasih dinda,” akunya. Kedua pengurus pusat Partai Demokrat ini punya jawaban seragam ketika disinggung soal pendanaan musda. Urusan itu, kata keduanya, bisa bersumber dari urunan peserta, kas partai di daerah, hingga bantuan pengurus pusat.

“Bisa pula kalau ada calon yang mau menyumbangkan biaya. Itu diperkenankan,” kata Arief. Terlebih, lanjut Jemmy, keuangan pengurus partai di daerah se-Indonesia tak merata. “Kan enggak semua DPD sehat keuangannya. Kalau sehat, tentu bisa pakai kas partainya sendiri,” ungkapnya. Pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU KPK rampung sudah selepas diperiksanya 11 saksi pada persidangan, kemarin. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama bersama Hariyanto dan Fauzi Ibrahim memberikan kesempatan untuk para terdakwa menghadirkan saksi meringankan dalam persidangan yang digelar pada 27 Juli mendatang. (riz/k15)