Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Agung Wiharto mengatakan, akuisisi tersebut bertujuan memperluas jaringan pabrik semen di dalam negeri. ”Meningkatkan efisiensi, khususnya biaya distribusi dan bahan baku,” katanya kemarin (1/2/2019).

Akuisisi tersebut diharapkan dapat memperluas diversifikasi jenis produk yang ditawarkan. Juga, memperkuat posisi bisnis ready mix dengan berbagai variasi produk dan solusi. Selain itu, dapat memperkuat sinergi di berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi.

”Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh anak usaha perseroan, yakni PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB), sehingga menyebabkan perubahan pengendalian terhadap PT Holcim Indonesia Tbk,” jelasnya.

Saham yang dibeli sebanyak 6.179.612.820 lembar. Harga per saham mencapai Rp 2.097. Transaksi yang terjadi pada 31 Januari lalu tersebut membuat kepemilikan Semen Indonesia (SMGR) terhadap Holcim Indonesia menjadi 80,64 persen.

Holcim Indonesia merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki empat pabrik semen dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahun dan 30 fasilitas ready mix. Dengan demikian, akuisisi itu semakin memperkukuh posisi SMGR sebagai perusahaan semen terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas 53 juta ton per tahun. (vir/c11/fal/jpg)

Artikel Semen Indonesia Akuisisi Holcim pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Apakah konsep itu sudah dipikirkan melihat kondisi ekonomi bergejolak, di mana pertumbuhan ekonomi daerah di bawah 23 persen?” tanyanya.

Bukan hanya itu, politisi Nasdem ini juga mempersoalkan perihal konsep Break Even Point (BEP). BEP merupakan suatu keadaan dimana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi.“Kapan BEP?” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ubaya Bengawan mempermasalahkan opsi ketiga yang ditawarkan oleh PT TBI di mana dalam opsi tersebut menerangkan bahwa jangka waktu kerjasama selama 30 tahun.

Padahal pengelolaan aset daerah melalui Permendagri 19 tahun 2016 pasal 114 mengenai jangka waktu sewa barang milik daerah adalah lima tahun.

“Opsi kedua dan ketiga mencantumkan jangka waktu sewa yakni 30 tahun. Maka opsi paling masuk sesuai Permendagri tersebut yakni opsi pertama,” ungkapnya.

Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa terdapat lima bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), serta Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Ketua Komisi III Rustam HS. Ia menekankan aspek tarif tiap kamar agar PT TBI tidak mematok harga di bawah Rp 500 ribu untuk kelangsungan hotel-hotel melati di Bontang.

“Saya minta untuk PT TBI memasang harga di atas Rp 500 ribu,” pinta pria yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bontang.

Terpisah, Ketua Komisi I Agus Haris mengingatkan kepada Komisaris PT TBI terkait ketenagakerjaan agar sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). Selain itu, untuk menambah animo pendatang agar manajemen juga berkejasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) terkait penyelenggaraan event kebudayaan lokal.

“UMK di Bontang mencapai Rp 2,4 juta dan untuk membuat pendatang semakin banyak bisa berkolaborasi dengan Disporapar terkait budaya Erau Pelas Benua dan Pesta Laut yang dilaksanakan satu tahun sekali,” ungkap Agus Haris.

Untuk diketahui, tiga opsi yang ditawarkan oleh PT TBI adalah Franchise Management Operator (FMO), Built Operating Transfer (BOT), dan kontribusi tetap (selengkapnya lihat grafis). (*/ak)

Artikel DPRD Pertanyakan Opsi Kerja Sama 30 Tahun pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG – PT Timur Borneo Indonesia (TBI) menawarkan mengambil alih pengelolaan Hotel Oak Tree milik Pemkot Bontang. Komisaris PT TBI Heruansyah Noor menjanjikan konsep resort hotel. “Hotel Oak Tree ini potensial tapi kok terlantar? Berarti tinggal konsepnya yang harus diperbaiki,” katanya.

Apabila disetujui, PT TBI akan mengganti nama hotel menjadi Royal Suite. Di mana segmentasi terbagi menjadi tiga yakni corporate, atlet (sport), dan entertainment.

“Ada tiga bangunan, bangunan pertama akan digunakan menjadi corporate di mana ke depan investasi Pertamina masuk Bontang tahun 2018. Bangunan kedua adalah sport, dimana hotel nanti dilengkapi dengan fasilitas outbond. Sedangkan terakhir yakni entertainment dimana ada spa, karaoke, dan fasilitasnya,” paparnya.

Disamping itu di sisi kanan bangunan hotel pihak PT TBI akan menjadikan lokasi komersial area. Konsepnya tidak hanya ada kuliner melainkan juga digunakan sebagai rest area. “Ada tenant yang bisa saya tarik ke sini di antaranya Batik Keris, Solaria, J-Co, McDonald’s, dan Cinema 21,” ulasnya.

Berkaitan tenaga kerja PT TBI berjanji menggunakan 70 persen dari tenaga lokal. Bukan hanya itu, diakuinya akan tetap bersinergi dengan Pemkot Bontang.

Beberapa fasilitas yang ditawarkan di antaranya lounge, jacuzi, sauna, dan karaoke. Heruansyah menegaskan bahwa pengalamannya di dunia perhotelan sudah dapat diandalkan untuk mengelola bangunan peninggalan Hotel Oak Tree milik Pemkot Bontang itu.

“Salah satu hotel saya yakni Hotel Hakaya. Satu-satunya hotel di Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Nursalam mengatakan, pembahasan dengan PT TBI masih dalam rangka presentasi. Akan dikaji lebih mendalam dengan pihak Pemkot Bontang. “Itu masih presentasi. Akan dikaji lagi seperti apa. Kami kan ingin masing-masing saling menguntungkan,”  ujarnya.

Berkaitan profil PT TBI, Nursalam optimistis dengan investasi tersebut dapat dicanangkan. Pembahasan ini dilakukan pada hari Senin (7/8) di Ruang Rapat III Sekretariat DPRD. “Sungguh luar biasa ketika melihat pengalamannya, dan saya yakin mampu melakukan itu,” pungkasnya. (*/ak)

3 Opsi yang Ditawarkan PT TBI

FMO
1. Semua biaya yang akan timbul dalam operasional dan renovasi menjadi tanggung jawab Pemkot
2. PT TBI menerima Joining Fee dari Pemkot Bontang sebesar Rp 800.000.000 setiap awal masa kontrak baru
3. Satu kali jangka waktu kontrak adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan bersama
4. Sistem pembagian revenue : PT TBI 15% dan Pemkot Bontang 85%

BOT
1. Semua biaya yang keluar baik untuk renovasi maupun semua kebutuhan biaya operasional akan menjadi tanggung jawab dari PT TBI
2. Sistem bagi hasil :
– PT TBI akan mendapatkan 80% dari total revenue perbulan
– Pemkot Bontang akan mendapatkan 20% yang akan diambil dari Nett Revenue
3. Jangka waktu kerjasama selama 30 tahun dan dapat diperpanjang

Kontribusi Tetap
1. PT TBI memberikan kontribusi tetap kepada Pemkot Bontang sebesar Rp 200.000.000 tiap tahunnya
2. Pemkot Bontang tetap akan mendapatkan 5% dari hasil Nett Revenue setiap bulannya
3. Semua biaya yang akan timbul selama operasional akan menjadi tanggung jawab PT TBI
4. Jangka waktu kerjasama selama 30 tahun dan dapat diperpanjang

Artikel PT TBI Janji Bisa Tarik Solaria hingga Cinema 21 ke Oak Tree pertama kali tampil pada Bontang Post .