Anak Putus Sekolah Arsip - Bontang Post

Siswa Bisa Tak Naik Kelas Mulai 2027, Mendikdasmen Ungkap Alasannya

BontangPost — Fri, 09 Oct 2026 05:29:28 +0000

BONTANGPOST.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Namun, kebijakan tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Usulan itu berasal dari Dewan Pendidikan Nasional yang mendorong agar kenaikan kelas tidak lagi berlangsung secara otomatis. Jika disetujui dan menjadi bagian dari rekomendasi Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi), kebijakan tersebut berpotensi diterapkan mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya.

”Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan,” kata Mu’ti, Kamis (8/10).

Mu’ti menilai, peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada nilai akademik. Siswa juga perlu memiliki kedisiplinan, kesungguhan belajar, daya juang, dan kesiapan menghadapi persaingan.

Menurut dia, kenaikan kelas perlu mencerminkan perkembangan kemampuan siswa, bukan sekadar menjadi rutinitas setelah menyelesaikan satu tahun pembelajaran.

Mu’ti menyoroti kebiasaan belajar yang dinilainya perlu diperbaiki. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai ”rumus RMS”, singkatan dari ”rajin malas sama saja”. ”Karena banyak murid itu yang mengikuti rumus RMS, rajin malas sama saja,” imbuhnya.

Pimpinan PP Muhammadiyah itu menilai siswa perlu memahami bahwa keberhasilan dalam pendidikan membutuhkan usaha dan kesungguhan. Siswa yang rajin belajar dan menunjukkan prestasi perlu mendapatkan apresiasi, sementara mereka yang belum memenuhi kompetensi perlu memperoleh evaluasi dan pendampingan.

Dalam skema yang diusulkan, siswa tidak otomatis melanjutkan ke kelas berikutnya hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran. Capaian belajar menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses kenaikan kelas.

Mu’ti juga menekankan pentingnya membentuk siswa yang tangguh dan siap berkompetisi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan kualitas sumber daya manusia.

”Saya setuju Prof Brian, mereka harus kita biasakan punya jiwa kelas. Yang rajin belajar, kemudian siap untuk berkompetisi, dan anak-anak yang tangguh seperti yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Menurut Mu’ti, pendidikan harus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan dunia kerja yang semakin kompetitif. Karena itu, proses kenaikan kelas perlu mempertimbangkan kemampuan yang telah dikuasai siswa selama pembelajaran.

Meski demikian, penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah membutuhkan dukungan rekomendasi yang disepakati, kajian akademik, serta masukan dari para ahli pendidikan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Mu’ti menyatakan dukungan para pakar akan memperkuat pertimbangan pemerintah dalam menindaklanjuti usulan tersebut.

”Kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli,” pungkas Mu’ti.

Dengan demikian, tahun ajaran 2027 masih menjadi kemungkinan waktu penerapan, bukan kepastian pemberlakuan aturan baru. Pemerintah perlu merampungkan pembahasan dan kajian sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. (JPG)

Artikel Siswa Bisa Tak Naik Kelas Mulai 2027, Mendikdasmen Ungkap Alasannya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Disdik Siap Kembalikan Anak Putus Sekolah di Bontang Lestari ke Bangku Pendidikan

Dwi Kurniawan Nugroho — Fri, 27 Mar 2026 13:00:45 +0000

BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang memastikan akan turun tangan menangani kasus anak putus sekolah yang ditemukan saat kunjungan Wali Kota Bontang di Kelurahan Bontang Lestari.

Sekretaris Disdikbud Bontang Saparuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi ke sekolah asal siswa tersebut. Dari hasil penelusuran, anak itu berhenti sekolah bukan karena kendala biaya, melainkan keputusan orang tua.

“Alasan anak itu keluar karena murni keinginan orang tua. Saat itu wali murid mengaku akan memindahkan anaknya ke sekolah lain,” ujarnya.

Namun hingga kini, anak tersebut tidak pernah didaftarkan kembali ke sekolah mana pun hingga akhirnya putus sekolah.

Sebagai tindak lanjut, Disdikbud Bontang akan mengirim tim untuk melakukan pendekatan kepada orang tua agar anak tersebut dapat kembali melanjutkan pendidikan.

“Kami akan kirim tim untuk membujuk wali murid agar anak bisa sekolah kembali,” jelas Saparuddin.

Ia menambahkan, sekolah asal juga menyatakan kesiapan untuk menerima kembali siswa tersebut, dengan catatan orang tua memastikan anaknya bersekolah secara rutin dan lebih disiplin.

Saparuddin mengungkapkan, selama bersekolah anak tersebut memiliki catatan kehadiran yang kurang baik. Ia kerap tidak masuk tanpa keterangan sehingga pihak sekolah beberapa kali memberikan teguran.

“Anak ini sering tidak masuk tanpa keterangan. Makanya sekolah menegur agar bisa memperbaiki kedisiplinan,” ungkapnya.

Meski demikian, Disdikbud menegaskan setiap anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pihaknya berkomitmen memastikan anak tersebut bisa kembali ke bangku sekolah.

“Kami akan pastikan sang anak mendapatkan haknya untuk berpendidikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menemukan persoalan tersebut saat meninjau lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026).

Dalam kunjungan itu, ia mendapati seorang anak putus sekolah dari keluarga penerima manfaat program renovasi rumah di RT 08, Jalan Linmas 2.

Berdasarkan informasi, anak tersebut sebelumnya bersekolah di SD Negeri 007 Bontang Selatan. Namun, ia tidak melanjutkan pendidikan setelah dua kali tidak naik kelas karena belum mampu membaca.

Menanggapi hal itu, Neni langsung meminta Dinas Pendidikan Bontang turun ke lapangan untuk melakukan penanganan.

Ia menegaskan tidak boleh ada anak di Bontang yang putus sekolah, sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun.

“Ada anak putus sekolah, tidak bisa membaca dan sudah dua kali tidak naik kelas. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya. (*)

Artikel Disdik Siap Kembalikan Anak Putus Sekolah di Bontang Lestari ke Bangku Pendidikan pertama kali tampil pada Bontang Post .

Neni Minta Disdik Turun Tangan Usai Temukan Anak Putus Sekolah di Bontang Lestari

Dwi Kurniawan Nugroho — Fri, 27 Mar 2026 07:27:22 +0000

BONTANGPOST.ID, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, menemukan persoalan sosial saat meninjau lokasi penerima manfaat program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia mendapati seorang anak putus sekolah yang berasal dari keluarga penerima manfaat program renovasi rumah.

Anak itu tinggal di RT 08, Jalan Linmas 2. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia sebelumnya bersekolah di SD Negeri 007 Bontang Selatan. Namun, ia tidak melanjutkan pendidikan setelah dua kali tidak naik kelas karena belum mampu membaca.

Menanggapi hal tersebut, Neni langsung meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang turun ke lapangan untuk melakukan penanganan.

Ia menegaskan, tidak boleh ada anak di Bontang yang putus sekolah, sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun.

“Ada anak putus sekolah, tidak bisa membaca dan sudah dua kali tidak naik kelas. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Bontang akan menggandeng organisasi lintas sektor serta relawan di bidang pendidikan untuk memberikan pendampingan belajar bagi anak tersebut.

Neni juga menyoroti peran orang tua yang dinilai belum maksimal dalam mendampingi anak. Ia menyayangkan saat kunjungan, anak tersebut justru dibiarkan bermain gawai di dalam kamar, tanpa bimbingan belajar.

“Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendampingan. Pemerintah sudah menyediakan seragam gratis, makan bergizi gratis, dan sekolah gratis,” ujarnya.

Tak hanya persoalan pendidikan, dalam kunjungan itu Neni juga menemukan persoalan sosial lain, yakni dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Bontang Lestari.

Ia pun meminta pihak kelurahan lebih aktif dalam melakukan pendataan serta penanganan masalah sosial di masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) diminta dilakukan secara intens, termasuk pemberian pendampingan psikologis bagi korban.

“Setiap persoalan sosial harus segera ditangani. Termasuk kasus yang melibatkan anak, itu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bontang,” pungkasnya. (*)

Artikel Neni Minta Disdik Turun Tangan Usai Temukan Anak Putus Sekolah di Bontang Lestari pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sekitar 4.000 Anak Tidak Sekolah di Berau, Mayoritas Pendatang dan Terkendala Ekonomi

Redaksi Bontang Post — Mon, 09 Feb 2026 08:00:00 +0000

BONTANGPOST.ID, Berau – Isu pendidikan kembali menjadi sorotan di Bumi Batiwakkal. Hingga akhir 2025, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau mencatat sekitar 4.000 anak masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Jumlah ini menjadi alarm serius atas tantangan sosial dan pendidikan yang masih dihadapi daerah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan bahwa tingginya angka ATS bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi berbagai persoalan. Salah satu faktor dominan adalah tingginya mobilitas penduduk, terutama pendatang yang berpindah antarwilayah tanpa menyelesaikan administrasi pendidikan.

“Banyak anak sebenarnya masih bersekolah, tetapi karena proses mutasi tidak tuntas di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mereka tercatat sebagai anak putus sekolah,” jelas Mardiatul.

Selain persoalan administrasi, faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama. Dengan tingkat kemiskinan Berau yang berada di angka 5,08 persen, sejumlah keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan. Kondisi tersebut kerap memaksa anak-anak meninggalkan sekolah untuk membantu ekonomi keluarga.

Meski secara statistik Berau berada di peringkat keempat terendah tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, kesenjangan sosial di lapangan masih nyata dan berkontribusi terhadap meningkatnya angka ATS.

Mardiatul menegaskan, penanganan masalah ATS tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan. Diperlukan kerja kolaboratif lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi sosial, hingga masyarakat.

Ke depan, Disdik Berau akan memfokuskan upaya pada validasi data yang lebih akurat serta intervensi sosial bagi keluarga rentan, agar setiap anak di Berau dapat kembali memperoleh hak pendidikannya. (KP)

Artikel Sekitar 4.000 Anak Tidak Sekolah di Berau, Mayoritas Pendatang dan Terkendala Ekonomi pertama kali tampil pada Bontang Post .

Ribuan Anak Putus Sekolah di Lima Daerah

BontangPost — Fri, 19 Oct 2018 08:20:08 +0000

SAMARINDA – Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA) nyatanya tak lantas membuat Kaltim menjadikan terbebas dari angka anak putus sekolah (APS). Dari data yang dirilis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, masih ditemukan sebanyak 1.707 anak yang mengalami putus sekolah.

Data APS itu ditemukan di lima kabupaten/kota yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Penemuan ini membuat Pemprov Kaltim memberikan atensi tersendiri.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, M Sa’bani meminta agar Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) setempat segera menggelar rapat tindak lanjut data anak putus sekolah di lima daerah itu.

Menurut dia, pendataan bagi APS tidak hanya sebatas mengumpulkan data dan angka semata. Melainkan untuk menggugah kesadaran masyarakat, terutama para orang tua agar menyekolahkan anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi.

Selain itu, pendataan itu juga sebagai upaya pencegahan semakin tumbuhnya jumlah APS di Kaltim. Karena jika itu terjadi, maka ke depannya dapat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran lantaran ketiadaan wawasan dan kemampuan untuk memasuki dunia kerja.

“Menggerakkan semua pihak terhadap pentingnya peran dan kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha termasuk pemerintah. Dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus sama-sama kita lakukan,” katanya, Kamis (18/10) kemarin.

Meski begitu, Sa’bani mengakui hak-hak terhadap anak belum sepenuhnya diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat seperti hak memperoleh pendidikan yang selayaknya. Padahal, Kaltim menetapkan pendidikan sebagai program prioritas pembangunan daerah. Khususnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan mandiri.

Karenanya, kasus APS wajib ditindaklanjuti dan melibatkan semua pihak. Dengan melakukan terobosan serta ide yang sinergis khususnya lembaga-lembaga yang menangani masalah sosial kemasyarakatan untuk anak.

“Memenuhi kebutuhan pendidikan setiap anak harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Orang tua harus lebih peka lagi dengan hal itu. Pemerintah sendiri dengan berbagai kebijakan yang ada akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka anak putus sekolah di Kaltim,” tandasnya. (*/drh)

Artikel Ribuan Anak Putus Sekolah di Lima Daerah pertama kali tampil pada Bontang Post .