Sampai 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, tingkat kemiskinan turun dari 6,31 persen menjadi 6,11 persen. Selain menurun, Pemerintah Kaltim berupaya agar masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen.

Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, secara umum berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di daerah pedesaan.

Ada beberapa wilayah di Kaltim yang memiliki tingkat persentase kemiskinan di atas rata-rata. Yakni Mahakam Ulu, Kubar, Paser, Kutim, dan Kutai Kartanegara.

“Sedangkan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Berau mencatat tingkat kemiskinan terendah,” ungkapnya, Minggu (21/1).

Untuk mengurangi kemiskinan, dana bantuan sosial memang harus ditingkatkan dan digunakan lebih efisien, agar langsung berdampak pada angka kemiskinan.

Selain meningkatkan belanja bantuan sosial, dana desa seharusnya bisa juga diperuntukkan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemiskinan di Kaltim diupayakan untuk terus menurun.

Hal itu bisa didapatkan dengan memanfaatkan dana bantuan sosial, dana desa dan sebagainya untuk mengurangi kemiskinan.

“Ada tiga kebijakan utama yang dikembangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim, mengelola beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengentaskan kantong-kantong kemiskinan,” katanya.

Dia pun optimistis bahwa dengan pendekatan holistik, pemerintah dapat meredakan dampak kemiskinan.

Pada 2024-2026, Pemerintah Provinsi Kaltim memprioritaskan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan upaya tersebut.

Sehingga, terpenting bagaimana menurunkan angka kemiskinan ini tidak hanya sekadar menurunkan tapi memastikan masyarakat yang keluar dari kemiskinan secara permanen, jangan sampai sudah diberikan bantuan setelah itu kondisinya kembali miskin kembali ini yang dijaga.

Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, tingkat kemiskinan turun dari 6,31 persen menjadi 6,11 persen. Pencapaian ini tidak hanya didukung oleh data statistik, tetapi juga melibatkan data riil yang dikembangkan dan diverifikasi hingga tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

“Tentunya kami akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan penurunan kemiskinan, selain itu juga memastikan masyarakat keluar dari kemiskinan secara permanen. Karena yang terpenting, bagaimana menurunkan angka kemiskinan ini tidak hanya sekadar menurunkan tapi memastikan masyarakat yang keluar dari kemiskinan secara permanen, jangan sampai sudah diberikan bantuan setelah itu kondisinya kembali miskin kembali ini yang dijaga,” pungkasnya. (ndu/k15)

Artikel Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kaltim Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Politikus yang akrab disapa BW itu pun mempertanyakan sumber data yang ada, serta dasar indikator penilaian.

“Saya dapat dari dinas berdasarkan referensi dari BPS. Nah itu dasarnya dari mana. Pernah enggak face to face dengan kami,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya ada pendataan warga miskin. Namun ia pun terkejut saat mendapati namanya tertera dalam daftar.

Oleh karena itu, bukan hanya evaluasi, ia meminta pertanggungjawaban data yang tertera di dalamnya.

“Itu kan ngawur namanya. Takutnya kalau disalahgunakan,” ungkapnya.

Jika data yang terdaftar nantinya menerima bantuan, maka hal itu jelas sudah tidak sesuai sasaran.

“Karena saya lihat beberapa PNS juga masuk dalam daftar tersebut,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disos-PM Kota Bontang Bahtiar Mabe menjelaskan bila data tersebut merupakan kesalahan teknis di lapangan.

“Murni ada kesalahan itu. Enggak mungkin kalau sengaja dimasukkan. Kemungkinan ada human error,” jelasnya.

Selain itu, ia menuturkan data tersebut bukan berasal dari BPS, sebab BPS belum melakukan publikasi.

Sejatinya, kata dia, pihaknya merupakan pengguna data yang juga bertugas melakukan verifikasi mengenai kebenarannya.

Apabila terdapat data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari daftar.

“Ini saya sedang dalam perjalanan ke kementerian juga. Ada beberapa hal terkait data dan indikator yang mesti disesuaikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, salah satu indikator yang dikatakan masuk kemiskinan ekstrem ialah atap rumah masih menggunakan rumbai.

Sementara di Kota Bontang sudah tak ada rumah yang dimaksud.

“Ada lima ribu orang yang tercatat masuk dalam kemiskinan ekstrem. Maka dari itu kami sedang lakukan verifikasi juga,” tandasnya. (*)

Artikel Dinsos PM Masukkan Anggota DPRD Bontang ke Daftar Warga Miskin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.

“Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” kata Anas dalam acara sosialisasi tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, seperti dikutip Senin (30/1/2023).

Pernyataan ini pun telah menjadi sorotan banyak masyarakat. Melalui siaran pers, dia kemudian memberikan klarifikasi ihwal korelasi antara anggaran kemiskinan sebesar Rp 500 triliun dengan kegiatan yang hanya terkait rapat-rapat di hotel dan studi banding tanpa ada kebijakan yang jelas. Menurutnya, pernyataan ini harus dimaknai sebagai kritikan agar program kemiskinan betul-betul mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada 2024 menjadi 7 persen sesuai ketetapan Presiden Joko Widodo.

“Ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Jika angka kemiskinan tidak turun maka aparatur sipil negara di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja atau indeks penilaian yang baik.

“Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi,” tutur Anas.

Mengenai anggaran Rp 500 triliun yang habis cuma-cuma untuk program rapat dan seminar kemiskinan itu juga pernah dia ungkapkan saat ditemui CNBC Indonesia di kantornya, Jakarta, pada Rabu (28/12/2022). Kala itu, ia mengatakan, program penanganan kemiskinan selama ini yang sudah menghabiskan anggaran Rp 500 triliun, hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 0,6 persen.

“Bapak Presiden kan punya prioritas, salah satunya penurunan angka kemiskinan. Tapi ini anggaran hampir Rp 500 triliunan, kemarin kemiskinan yang ditargetkan Bapak Presiden ini masih mampu menurunkan hanya 0,6%,” kata Anas saat ditemui di kantornya kala itu.

Jika ditelusuri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan jumlah penduduk miskin yang disampaikan Anas ini pada periode Maret 2022. Pada bulan itu, jumlah penduduk miskin yang terdata sebanyak 26,16 juta orang atau setara 9,54 persen dari total penduduk, dan porsinya turun 0,6 persen poin dari posisi Maret 2021.

Namun, per September 2022, Anas mengingatkan, BPS juga sudah mencatat angka tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen. Namun, bila dibandingkan dengan posisi Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen, tingkat kemiskinan September itu naik 0,03 persen.

Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Angka ini naik naik sebesar 200 ribu orang dari posisi Maret 2022.

Kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022 disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai catatan, BBM dan beras merupakan komoditas yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Penduduk miskin memang tidak memiliki kendaraan. Tetapi kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga pangan.

“Jadi sekali lagi penyesuaian harga BBM itu berdampak pada harga-harga yang harus dibayar oleh kelompok penduduk miskin dan ini berpengaruh pada daya beli penduduk miskin,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono beberapa waktu lalu.

BPS mencatat peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) memberikan kontribusi terhadap total garis kemiskinan sebesar Rp 397.125 (74,15%), sedangkan kontribusi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) hanya sebesar Rp 138.422 (25,85%).

Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan September 2022 baik di perkotaan maupun di pedesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 18,98 persen di perkotaan dan 22,96 persen di pedesaan.

Nilai garis kemiskinan (GK) sendiri pada September 2022 naik sebesar 5,95 persen dibandingkan Maret 2022, dari semula Rp 505.469 menjadi sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan. Ini adalah kenaikan tertinggi dalam 9 tahun terakhir karena garis kemiskinan tertinggi terakhir pada September 2013 sebesar 6,84 persen.

“Ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir tepatnya sejak September 2013. Saat itu GK naik 6,84 persen pasca kenaikan harga BBM,” ungkap Margo.

Namun, patut diketahui, Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. (cnbc)

Artikel Dana Kemiskinan Rp 500 Triliun Disebut Habis untuk Studi Banding dan Rapat di Hotel pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana mengatakan, secara umum pada periode September 2015–Maret 2022, tingkat kemiskinan di Kaltim naik baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal itu menggambarkan masih dirasakan dampak pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kaltim dalam kurun dua tahun terakhir.

“Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan juga tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” tuturnya, Jumat (15/7).

Dia menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode September 2021–Maret 2022, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. “Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 0,989, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,037. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,231 menjadi 0,226,” ungkapnya.

Menurut dia, jumlah orang miskin diukur dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum, kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan pada Maret 2022 sebesar Rp 728.208 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, garis kemiskinan naik sebesar 3,55 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 5,69 persen.

Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 70,57 persen, lebih dari sumbangan GKBM terhadap GK yang hanya sebesar 29,43 persen. Pada Maret 2022, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.

“Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 14,88 persen di perkotaan dan 17,41 persen di perdesaan. Sedangkan komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan air,” pungkasnya. (ndu/k8)

Artikel Penduduk Miskin Kaltim Meningkat pertama kali tampil pada Bontang Post .