Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (2/6).

Menurut Sri Mulyani, wacana diskon listrik yang sempat bergulir sebelumnya terkendala dari sisi teknis, terutama dalam proses penganggaran yang tidak memungkinkan untuk dijalankan dalam waktu dekat.

“Kami sudah melakukan koordinasi antar kementerian, dan ternyata skema diskon listrik tidak bisa dieksekusi karena penganggarannya belum siap. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak akan diterapkan,” jelasnya.

Diskon tarif listrik awalnya dirancang untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA dan sempat diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 Mei lalu.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan belum mengetahui adanya keputusan final soal program tersebut dan menyebut belum ada pembahasan teknis resmi dari pihaknya.

Sebagai alternatif, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan bantuan langsung berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU). Nilainya dinaikkan menjadi Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

“Kami ingin dampak ekonomi tetap terjaga, bahkan lebih kuat. Karena itu, dana dialihkan ke BSU yang sudah siap datanya dan bisa segera disalurkan,” kata Sri Mulyani.

Paket kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah tekanan ekonomi global. (*)

Artikel Diskon Listrik 50 Persen Dibatalkan di Menit Akhir, Ini Gantinya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebanyak 17,3 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan akan menerima bantuan tunai langsung sebesar Rp600 ribu. Bantuan diberikan dalam dua tahap, pada Juni dan Juli 2025.

Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional senilai Rp24,44 triliun yang telah disiapkan pemerintah.

“Bantuan ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap pekerja sektor swasta dan guru honorer di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (2/6).

Para penerima manfaat akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama dua bulan, dengan data penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan cepat.

Selain pekerja umum, sebanyak 565 ribu guru honorer juga akan turut menerima bantuan ini.

“Karena datanya sudah lengkap dan siap, kami yakin penyaluran akan bisa dimulai segera pada bulan Juni ini,” tambah Sri Mulyani.

Awalnya, pemerintah sempat merencanakan skema diskon listrik sebagai bentuk bantuan.

Namun, setelah mempertimbangkan kecepatan dan efektivitas eksekusi, diputuskan bahwa bantuan tunai langsung akan memberikan dampak lebih cepat dan luas kepada masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menghadirkan solusi langsung dan tepat guna bagi rakyat.

Dengan adanya BSU ini, diharapkan para pekerja dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara dalam situasi ekonomi yang menantang.

“Kami ingin rakyat tidak hanya mendengar janji, tapi merasakan bukti,” pungkas Sri Mulyani. (kp)

Artikel Pekerja Bergaji Rp 3,5 Juta ke Bawah Akan Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu dari Pemerintah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, subsidi upah akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan nilai bantuan sebesar Rp 600.000.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (29/8/2022), Sri Mulyani menyampaikan alokasi dana sebesar Rp 9,6 triliun disiapkan untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 selama 1 bulan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

Selain bantuan bagi para pekerja, pemerintah juga akan mengucurkan dana sebesar Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat. Setiap kelompok penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 yang diserahkan dalam dua gelombang.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi sektor transportasi sebesar Rp 2,17 triliun bersumber dari 2% Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari APBN (DAU dan DBH). Subsidi sektor transportasi nantinya akan diberikan kepada sopir angkutan umum, ojek, hingga nelayan.

Sri Mulyani juga menyebut, target sasaran perlindungan sosial dan subsidi ini dipastikan harus tertuju bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu.

Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah untuk meminimalisir subsidi energi yang menurut catatan banyak dinikmati orang mampu.

“Sementara subsidi yang justru dinikmati oleh masyarakat yang paling mampu perlu dialihkan ke yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Menkeu berharap, bantuan ini dapat mengurangi kemiskinan di tengah dunia yang dihadapkan pada
kenaikan harga pangan dan energi yang cukup tajam.

Untuk diketahui, pemerintah berencana menaikan harga BBM subsidi guna mengurangi beban APBN yang kini telah tembus Rp 502 triliun. Alokasi itu diproyeksikan akan bertambah menjadi Rp 700 triliun apabila harga BBM tidak dinaikan. (jawapos)

Artikel Pekerja Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 pertama kali tampil pada Bontang Post .