SITI AISYAH, Jawa Pos

”INI bukan hal baru.” Ahmed Atiyat mengatakannya sambil memandang ladang yang menghampar luas di depannya. Penduduk Ras Ain Al Auja, Lembah Jordania, Tepi Barat, Pelestina, tersebut kian resah setelah mendengar pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu Selasa (10/9). Yaitu, dia akan mencaplok Lembah Jordania dan Laut Mati Utara jika kembali terpilih sebagai PM.

Politikus yang biasa dipanggil Bibi itu memang butuh banyak dukungan agar bisa meraup banyak suara pada pemilu 17 September. Sejatinya, pemilu sudah digelar April. Partai yang digawangi Netanyahu dan lawan politiknya, Benny Gantz, sama-sama mendapat 35 di antara 120 kursi di parlemen.

Untuk bisa membentuk pemerintahan, dibutuhkan minimal 61 kursi. Netanyahu dan Gantz sama-sama tidak berhasil membentuk koalisi untuk mendapatkan jumlah kursi yang diperlukan. Pemilu ulang pun akhirnya harus kembali diadakan Selasa mendatang.

Netanyahu tak ingin kembali terjerumus pada masalah yang sama. Karena itulah, dia mengumbar janji. Harapannya, orang-orang sayap kanan dan mereka yang pro pendudukan bisa ramai-ramai memberikan dukungan untuknya.

Bibi tak peduli meski PBB dan beberapa pemimpin dunia mengecam aksinya. Toh, selama ini tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada Israel jika menggerogoti wilayah Palestina. Pemilu itu juga menjadi pertaruhan kemerdekaannya. Sebab, jika Gantz menang, dia tidak akan lolos dari kasus korupsi yang membelitnya.

Jika rencana Netanyahu terealisasi, Ras Ain Al Auja termasuk yang akan diambil paksa. Ada 350 keluarga yang tinggal di desa itu. Jauh sebelum pernyataan kontroversial Netanyahu muncul, sudah banyak permukiman Israel yang didirikan secara ilegal di Lembah Jordan.

”Tanah kami sudah dicaplok dan kami hidup di bawah pendudukan Israel,” terang Atiyat. Pria 48 tahun itu mengungkapkan bahwa ladang kurma yang membentang di hadapannya hingga ke Laut Mati adalah milik Israel.

Penduduk Ras Ain Al Auja sudah bisa membayangkan deretan nestapa yang harus mereka hadapi. Sebab, saat ini pun Israel sudah membatasi akses air bersih. Penduduk Palestina dan lembaga HAM Israel mengungkapkan bahwa pemerintahan Netanyahu melarang penduduk Palestina tinggal di Lembah Jordan dan area lain di Tepi Barat. Akses terhadap lahan, air, dan listrik dibatasi sehingga kondisi penduduk kian sulit.

”Secara de facto, Israel telah mencaplok Lembah Jordan,” terang Roi Yellim, direktur lembaga HAM B’Tselem seperti dikutip Al Jazeera.

”Ada upaya terus-menerus yang dilakukan Israel untuk membuat kondisi kehidupan penduduk Palestina di Lembah Jordan sulit sehingga mereka meninggalkan tanahnya,” tambahnya.

Kota Jericho yang juga terletak di Lembah Jordan akan jadi pengecualian. Ada ribuan penduduk Palestina yang tinggal di kota itu. Jika mencaploknya, Netanyahu harus memikirkan status mereka. Kota itu kini terancam terpisah dari kota-kota Palestina lainnya di Tepi Barat.

Lembah Jordan yang ingin dikuasai Netanyahu merupakan 30 persen dari keseluruhan luas Tepi Barat. Total ada 65 ribu penduduk Palestina dan 11 ribu pemukim ilegal Israel yang tinggal di area tersebut. Wilayah itu tergolong subur dan penting bagi perekonomian Israel.

Rencana Netanyahu juga mengancam rencana pendirian negara Palestina. Sebab, bisa dipastikan Israel tidak akan mungkin mau mengembalikan wilayah yang sudah dicaploknya. Lambat tapi pasti, wilayah Palestina habis digerogoti.

Kehidupan di Lembah Jordan memang sulit. Namun, Atiyat dan ribuan penduduk Palestina lainnya sudah punya tekad bulat. Mereka tidak akan menyerahkan tanahnya. ”Kami lebih baik mati di sini daripada diusir dari tanah kami sekali lagi,” tegas Atiyat. (jpc)

Artikel Janji Netanyahu Caplok Sepertiga Tepi Barat Bikin Resah pertama kali tampil pada Bontang Post .

Menurut laporan kantor berita Anadolu, Menteri Retno membenarkan bahwa dia melarang Netanyahu melintasi langit Indonesia sebagai balasan atas perbuatannya.

Pada Rabu, 22 Februari 2017, pesawat yang ditumpangi Netanyahu bersama rombongan sedianya terbang menuju Australia dari Singapura.

“Akibat pelarangan dari pemerintah Indonesia, pesawat Netanyahu terpaksa memutar jalan,” tulis Middle East Monitor, Jumat, 24 Februari 2017.

Pelarangan tersebut membuat perjalanan Netanyahu kian lama. Menurut laporan Middle East Monitor, pesawat tersebut tiba di Sydney setelah 11 jam terbang dari Singapura.

“Jika ditempuh melalui wilayah udara Indonesia, pesawat Netanyahu hanya membutuhkan waktu 8,5 jam.”

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dengan total penduduk sekitar 250 juta. Negeri ini pendukung kuat Palestina sebagai sebuah negara merdeka dari Israel.

“Kejadian ini biasa saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik,” kata juru bicara Kementerian Armanatha Nasir.

Dia menambahkan, “Hal yang sama pernah dia lakukan terhadap kita.”

Pada Maret 2016, Israel melarang helikopter Yordania yang mengangkut Menteri Retno mengunjungi Ramallah, Palestina. Di kota tersebut, Menteri dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan meresmikan konsulat di Amman, Yordania. (tempo)

Artikel Ternyata Ini Alasan Pesawat PM Israel Dilarang Melintasi Indonesia pertama kali tampil pada Bontang Post .