“Kalau kualitasnya medium, jangan dijual sebagai premium. Semua harus sesuai standar, terutama untuk pasar modern,” tegas Harum saat konferensi pers di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/8).

Ia juga mengingatkan distributor segera melengkapi kekurangan mutu bila beras premium belum memenuhi syarat. “Tidak usah ragu, selama mengikuti aturan, insya Allah aman,” tambahnya.

Kepala DP2KUKM Kaltim Heni Purwaningsih, memaparkan hasil uji laboratorium. Dari 17 sampel beras yang beredar di Kaltim, hanya satu merek yang benar-benar memenuhi standar premium.

Temuan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang mencoret 212 merek beras secara nasional dari kategori premium.

Meski begitu, distributor lain seperti CV Dermaga tetap memastikan stok di Samarinda masih berkisar 250–300 ton, mayoritas berasal dari Jawa Timur.

Konferensi pers bertema Sinergi Informasi Menjaga Stabilitas Pangan dan Harga Beras ini turut dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Sekdaprov Sri Wahyuni, Kepala Bulog Samarinda, serta sejumlah distributor.

Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga. (*)

Artikel 16 Merek Beras di Kaltim Tak Penuhi Syarat Premium pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kami mengambil 17 sampel beras di Samarinda dan Balikpapan. Tapi, baru tujuh yang keluar hasil ujinya,” ungkap Kepala DPPKUKM, Heni Purwaningsih dalam konferensi pers, Senin, 4 Agustus 2025.

Tujuh merek yang sudah rilis hasil pengawasannya, Bondy, Putri Koki, Ikan Sembilang, Raja Lele, Sedap Wangi, Berlian Batu Mulia, dan 35 Rahma. Beras-beras itu, lanjut Heni, tak lolos uji parameter kelayakan.

Dari butir kepala beras patah, tinggi kadar kapur, banyak menir, hingga harga jual di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Masing-masing merek beragam masalah parameter ujinya,” katanya.

Heni mengambil contoh beras Sedap Wangi. Merek beras premium itu bermasalah dari ukuran butir kepala, ada yang patah, hingga bulir beras berwarna kuning.

Terkait harga jual di atas HET, didapati tim pengawasan ketika menyisir sejumlah lokasi jual. Baik swalayan, pasar tradisional, atau penjual beras yang ada di Samarinda dan Balikpapan.

Dari tujuh yang beres diuji, dua di antaranya masih sesuai HET sebesar Rp15.400. Sisanya menggelembung di kisaran Rp600 hingga Rp2.200.

DPPKUKM menegaskan pengawasan serupa akan terus mereka galakkan dalam memastikan peredaran beras sesuai mutu yang diatur.

“Temuan ini jadi peringatan untuk pelaku usaha memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan,” tegasnya. (kpg)

Artikel Tujuh Merek Beras Premium di Kaltim Tak Sesuai Mutu, Ini Daftarnya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kejahatan itu berpotensi merugikan negara hingga mencapai Rp101,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat potensi kerugian negara mencapai hingga Rp99,35 triliun dari kasus dugaan kecurangan beras komersial baik premium maupun medium.

Sementara itu, pada kasus dugaan oplosan beras SPHP bersubsidi menjadi beras premium potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun.

“Kami minta ditindak tegas karena kerugian Rp99,35 triliun untuk konsumen dalam satu tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun. Itu hampir Rp1.000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan,” tegas Mentan, Senin (30/6/2025).

Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal perberasan, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.

Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.

Pengambilan sampel dilakukan sejak tanggal 6-23 Juni 2025 telah terkumpul 268 sampel beras dari berbagai titik di 10 provinsi, yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar dan tempat penjual beras di Jabodetabek; lalu pasar dan tempat penjual beras di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, di pasar dan tempat penjual beras di Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara; Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta; hingga pasar dan tempat penjual beras di Jawa Barat.

Untuk memastikan akurasi dalam pengecekan beras di lapangan, Kementan menggunakan 13 laboratorium yang ada di 10 provinsi tersebut. Atas kasus kecurangan beras komersial tersebut, Mentan mengatakan Satuan Tugas Pangan Polri mulai hari ini, Senin (30/6) memanggil 212 produsen merek beras yang nakal itu.

“Ada 212 yang tidak sesuai regulasi yang ada, premium maupun medium. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri, surat tertulis, dan ke Pak Jaksa Agung. Kami juga bicara via telepon, hari ini menurut Ketua Satgas (Pangan Polri) memulai pemanggilan (kepada 212 pemilik merek tersebut),” jelas Mentan.

Sementara itu, mengenai praktik pengoplosan beras SPHP dilakukan dengan modus mengambil 80 persen beras bersubsidi itu dan mengoplosnya menjadi beras premium. Sedangkan sisanya 20 persen dijual sesuai ketentuan oleh kios-kios di pasaran.

Beras SPHP yang disubsidi R p1.500 hingga Rp2.000 per kilogram justru sebagian besar tidak sampai ke konsumen yang berhak, karena dijual kembali sebagai beras premium untuk keuntungan pelaku.

Dari estimasi 1 juta ton beras dioplos, potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun. Kini Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan subsidi itu.

“Itu Satgas Pangan sudah turun. Itu SPHP menurut laporan dari bawah, pengakuan mereka. Ini tim yang bekerja secara tertutup, itu 80 persen (beras SPHP) dioplos (jadi premium),” terangnya. (KP)

Artikel Dugaan Kecurangan Beras Bikin Negara Rugi Nyaris Rp100 Triliun, Begini Modus Operandinya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dalam waktu dekat, Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan akan meminta klarifikasi para distributor beras agar temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak terulang lagi.

“Saya akan ingatkan kepada distributor untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan pemerintah. Kuncinya menindaklanjuti ini, ada kemungkinan bukan satu oknum saja yang bermain. Bisa jadi ada keterlibatan distributor dan agen yang lain. Kita tidak tahu, makanya perlu diinvestigasi lebih lanjut,” kata Kepala Disdag Balikpapan Haemusri Umar kepada Kaltim Post (induk Bontang Post), Senin (29/4). Dia menuturkan, harga eceran tertinggi (HET) beras telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data KPPU, HET atau harga acuan penjualan (HAP) beras premium dijual Rp 13.900 per kilogram sedangkan beras medium Rp 10.900 per kilogram. Menurutnya, temuan KPPU harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Menelusuri oknum distributor yang mengemas ulang beras Bulog menjadi beras premium.

Apalagi jika melihat kondisi penduduk Balikpapan yang terdata saat ini adalah 733 ribu. Namun, diperkirakan pada hari-hari tertentu malah membengkak menjadi 1,1 juta sampai 1,2 juta jiwa orang. Angka itu menurutnya menjadi perhatian terkait kebutuhan beras.

“Bagaimana kita mau kasih makan warga Balikpapan, kalau ada permainan semacam ini. Karena bisa mengganggu sistem pasokan yang ada di Balikpapan. Padahal sudah ada jatah dari negara untuk membantu masyarakat melalui Bulog ini,” jelasnya.

Saat mendampingi kunjungan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik ke Gudang Bulog Kaltim, Klandasan Ilir, Balikpapan, akhir Februari lalu, dia mendapatkan informasi bahwa distribusi beras SPHP Bulog untuk jatah Kaltim sekitar 11.600 ton.

Adapun jatah Balikpapan sekitar 3.300 ton, sehingga menurutnya masih tersedia sekitar 2 ribu ton sampai Juni 2024. Haemusri menambahkan, pertengahan Maret lalu, Polresta Balikpapan merilis adanya dugaan penyalahgunaan beras SPHP Bulog. Polisi kemudian menetapkan tiga tersangka.

Adapun modusnya adalah, mengumpulkan beras SPHP Bulog dari sejumlah toko di Balikpapan untuk dikemas ulang dan dijual kembali ke wilayah Kalimantan Selatan, dengan harga yang lebih tinggi. Beras yang berhasil diamankan sekitar 1,65 ton.

“Itu terjadi pas bulan Ramadan lalu. Ada oknum yang melakukan aksinya mengumpulkan semua beras yang ada di pasar. Saya enggak tahu apakah ada permainan oleh distributor atau enggak. Hasil investigasi Polresta Balikpapan, pelaku mengambil dari beberapa pasar di Balikpapan. Untuk ditimbun di gudang di Balikpapan Utara dan dikirim ke Banjarmasin. Kemasannya diubah menjadi beras premium,” jelasnya.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 kemarin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hasil pantauan Satgas Pangan Polri.

Kata dia, harga beras medium Kaltim tertinggi dari harga yang ditetapkan di Zona B. Harga beras medium yang dijual adalah R 16.240 per kilogram. Pada Zona B telah ditetapkan relaksasi HET beras medium sebesar Rp13.100 per kilogram. Untuk wilayah Kalimantan hingga 31 Mei 2024. Sedangkan pada beras premium sebesar Rp15.800 per kilogramnya.

“Tolong di daerah-daerah bisa mengecek. Dan Bulog perlu berkompetisi atau bekerja keras betul. Untuk tidak diserap penuh atau maksimal oleh pedagang besar. Nanti pedagang besar yang diuntungkan. Mereka yang mengatur,” katanya pada kanal Kemendagri RI. Mantan kapolri ini melanjutkan, persoalan harga beras turut dipengaruhi adanya pedagang-pedagang besar yang menyerap pasokan beras dengan harga yang lebih tinggi dari Bulog.

“Ini perlu diwaspadai karena jangan sampai nanti barang ini, untuk pendistribusian kepada masyarakat dikendalikan oleh para pedagang-pedagang swasta komersial. Tapi kemudian tidak natural. Dan kalau ditimbun, terjadi kelangkaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa menyampaikan indikasi persekongkolan harga di tingkat distributor dan agen di pasar Balikpapan.

“Kami melihat ada indikasi mengatur-ngatur harga (beras) ini. Ada indikasi, supaya harga (beras) itu di atas HET. Dan ini enggak boleh. Kami minta pihak kepolisian dan pemda berani mengambil sikap yang tegas terhadap pelanggaran ini. Bila perlu melakukan penindakan kalau ini menyalahi aturan HET,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, pada Minggu (28/4).

Dia melanjutkan, KPPU sudah melakukan pemanggilan kepada distributor dan agen. Untuk wilayah Kaltim, Pasar Sepinggan menjadi lokasi pengambilan sampel HET beras di pasaran. “Kami sampaikan kepada semua distributor dan agen. Tolong jangan main atur-atur harga. Persekongkolan itu akan menjadi objek yang diawasi KPPU, melalui Kanwil KPPU Samarinda,” pesannya. (kip/riz/k16)

Artikel Diduga Ada Banyak Oknum Oplos Beras SPHP lalu Dijual Kembali Jadi Beras Premium pertama kali tampil pada Bontang Post .