Kepala Kantor Pos Bontang Hamid Wahidin menyebut, berdasarkan data yang ia terima dari Kemensos sebanyak 5.443 warga Bontang menjadi penerima manfaat BLT.

“Kami hanya menyalurkan saja. Data penerima itu yang mengatur Kemensos,” ucap Hamid saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/4/2022).

Ada dua jenis bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pertama berupa BLT subsidi minyak goreng yang diberikan sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya yang diserahkan sekaligus dalam tiga bulan (April, Mei dan Juni). Masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300 ribu.

Bantuan kedua berupa dana bantuan program sembako senilai Rp 200 ribu untuk periode Mei mendatang. Jadi, total bantuan yang diterima KPM sebesar Rp 500 ribu.

“Iya, penerimaannya bulan ini. Tapi berdasarkan suratnya di peruntukan bulan depan,” ujarnya.

Adapun KPM yang ingin mengambil BLT cukup mendatangi kantor kelurahan setempat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu KPM wajib membawa KK, e-KTP dan Surat Panggilan (SP) yang dikeluarkan oleh Kemensos.

“Jadi, masyarakat yang tidak memiliki SP tidak bisa mengambil bantuan. Itu syarat yang ditentukan oleh pusat  agar penyaluran tepat sasaran,” paparnya.

Adapun penyaluran BLT ini ditargetkan rampung pada 20 April. “Alhamdulillah, tiga kelurahan sudah menerima manfaat tersebut. Yakni Kelurahan Guntung, Kelurahan Bontang Lestari, dan Kelurahan Bontang Kuala,” tutupnya. (*)

Artikel BLT Minyak Goreng bagi 5.443 Warga Bontang Mulai Cair pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, BLT migor akan menargetkan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Khususnya warung makan dan penjual gorengan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Nominalnya Rp 300 ribu untuk tiga bulan, yakni sejak April hingga Juni.

Susiwijono menyatakan, BLT migor merupakan rumpun dari program bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BTPKLWN). Selain itu, ada BTPKLWN lain sebesar Rp 600 ribu untuk PKL warung dan nelayan di 212 kabupaten/kota. Skema penyalurannya melibatkan langsung TNI dan Polri.

’’Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, program BLT ini sudah harus tersalurkan pada Ramadan. Bahkan paling lama kalau bisa seminggu sebelum Idulfitri,’’ kata Susiwijono, Jumat (8/4). Artinya, pencairan kedua program itu harus cepat dilakukan.

’’Bantuan Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta keluarga yang menerima PKH (program keluarga harapan) dan bansos (bantuan sosial) pangan. Untuk PKLW itu, kami berikan kepada 2,5 juta PKL,’’ jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta pemerintah tak hanya memberikan BLT migor, tetapi juga mencari solusi mengurai akar masalah tata niaga migor selama enam bulan terakhir. Kekuatan pemerintah harus menjadi price leader dalam semua lini komoditas strategis, termasuk migor.

’’Tapi, saat ini swasta lebih superior daripada pemerintah terkait dengan kebijakan harga minyak goreng,’’ ungkapnya.

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, lanjut Nevi, seharusnya pemerintah tegas menjalankan undang-undang. Juga, mampu mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di Tanah Air. Dengan demikian, negara tak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT. (han/c14/bay/jpg/dwi/k8)

Artikel BLT Minyak Goreng Harus Tersalurkan sebelum Lebaran pertama kali tampil pada Bontang Post .

Hal tersebut mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan BLT minyak goreng di Pasar Angso Duo Jambi, Kamis (7/4). Dia meminta BLT tersebut untuk keperluan yang bermanfaat, sebagai modal usaha atau membeli kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng yang harganya sedang meningkat.

“Perlu ditekankan juga bahwa pada prinsipnya pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, ketika harga-harga kebutuhan pokok ada peningkatan. Sehingga pemanfaatannya itu tidak hanya terbatas untuk pembelian minyak goreng, tetapi bisa juga untuk kebutuhan pokok lain,” ujar Harry dalam media briefing secara virtual terkait BLT Minyak Goreng diikuti secara daring di Jakarta, Jumat, (8/4).

Harry juga mengatakan, Presiden juga menekankan tentang bagaimana pemanfaatan BLT minyak goreng tersebut pada para pedagang, yang memang mengonsumsi minyak goreng saat berada di di Pasar Angso Duo Jambi.

“Sehingga ini salah satu solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat juga tetap bisa melanjutkan usahanya, tanpa terbebani yang diakibatkan kenaikan harga-harga atau kenaikan minyak goreng,” ujar Harry.

Sebagaimana diketahui, BLT Minyak Goreng merupakan kebijakan Presiden untuk mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga memasuki bulan Ramadan, termasuk kenaikan harga minyak goreng.

Secara simbolik, peluncuran BLT Minyak Goreng dilakukan dengan penyerahan uang tunai dari Presiden kepada masyarakat penerima bantuan di Pasar Angso Duo. Hadir dalam kegiatan tersebut 100 penerima manfaat yang menerima bantuan senilai Rp300 ribu/KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

BLT minyak goreng diberikan dengan indeks Rp 100.000 setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni), yang diserahkan sekaligus pada bulan April 2022. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan senilai Rp 300 ribu/KPM – yang diserahkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

BLT Minyak Goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM. Mereka adalah 18,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan 1,85 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT.

Kebijakan BLT minyak goreng merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi, menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan, sebagai landasan penting dalam upaya mendukung dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, kebijakan BLT minyak goreng juga berkontribusi dalam penguatan fondasi ekonomi menghadapi berbagai tantangan dan risiko atas dinamika ekonomi global dan domestik. (jawapos)

Artikel Duit BLT Minyak Goreng Boleh Buat Modal Usaha pertama kali tampil pada Bontang Post .