bontangpost.id – Distribusi bantuan langsung tunai minyak goreng (BLT migor) akan dikebut. Pemerintah mematok momen Ramadan sebagai batas waktu penyaluran BLT migor.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, BLT migor akan menargetkan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Khususnya warung makan dan penjual gorengan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Nominalnya Rp 300 ribu untuk tiga bulan, yakni sejak April hingga Juni.
Susiwijono menyatakan, BLT migor merupakan rumpun dari program bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BTPKLWN). Selain itu, ada BTPKLWN lain sebesar Rp 600 ribu untuk PKL warung dan nelayan di 212 kabupaten/kota. Skema penyalurannya melibatkan langsung TNI dan Polri.
’’Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, program BLT ini sudah harus tersalurkan pada Ramadan. Bahkan paling lama kalau bisa seminggu sebelum Idulfitri,’’ kata Susiwijono, Jumat (8/4). Artinya, pencairan kedua program itu harus cepat dilakukan.
’’Bantuan Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta keluarga yang menerima PKH (program keluarga harapan) dan bansos (bantuan sosial) pangan. Untuk PKLW itu, kami berikan kepada 2,5 juta PKL,’’ jelasnya.
Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta pemerintah tak hanya memberikan BLT migor, tetapi juga mencari solusi mengurai akar masalah tata niaga migor selama enam bulan terakhir. Kekuatan pemerintah harus menjadi price leader dalam semua lini komoditas strategis, termasuk migor.
’’Tapi, saat ini swasta lebih superior daripada pemerintah terkait dengan kebijakan harga minyak goreng,’’ ungkapnya.
Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, lanjut Nevi, seharusnya pemerintah tegas menjalankan undang-undang. Juga, mampu mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di Tanah Air. Dengan demikian, negara tak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT. (han/c14/bay/jpg/dwi/k8)
