gaji TA gubernur Kaltim Arsip - Bontang Post

Di Tengah Polemik Anggaran Rp10 Miliar, 10 Anggota Tim Ahli Gubernur Kaltim Mundur

BontangPost — Tue, 12 May 2026 10:53:24 +0000

BONTANGPOST.ID – Belum genap setahun dibentuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) mulai ditinggal anggotanya satu per satu.

Di tengah sorotan publik terhadap legalitas dan efektivitas tim tersebut, sedikitnya 8 hingga 10 anggota dilaporkan sudah tidak aktif maupun memilih mundur dari struktur tim ahli yang diberi anggaran sebesar Rp 10 miliar itu.

Pengunduran diri sejumlah anggota itu dibenarlan oleh Ketua TAGUPP Kaltim, Irianto Lambrie, saat dikonfirmasi pada Selasa, 12 Mei 2026. Gelombang pengunduran diri itu datang dari sejumlah bidang, terutama sektor informasi dan komunikasi publik.

“Beberapa anggota memang sudah mundur, termasuk dari bidang Informasi dan Komunikasi,” ujar Irianto. Namun, pihaknya enggan menyebutkan secara spesifik alasan pengunduran diri anggotanya.

Secara umum sebagian memilih mundur karena ada kesibukan pekerjaan di luar daerah, sementara lainnya lagi merasa tidak mampu mengikuti ritme kerja tim yang cukup padat.

Dengan kondisi tersebut, Irianto bilang, nama-nama anggota yang sudah tidak aktif nantinya akan dihapus dalam pembaruan SK TAGUPP yang sedang disiapkan pemerintah. “Hingga saat ini ada sekitar 8 sampai 10 anggota yang sudah tidak aktif atau mengajukan pengunduran diri kepada gubernur,” katanya.

Di kesempatan itu, Irianto juga meluruskan anggapan soal jumlah anggota TAGUPP yang disebut mencapai 47 orang. Angka tersebut sebenarnya mencakup tenaga administrasi dan unsur pendukung lainnya, bukan seluruhnya tim ahli.

“Kalau hanya menghitung tim ahli, jumlahnya tidak sampai 47 orang,” ujarnya. Tim ahli ini juga disebut memiliki delapan penasihat dan sejumlah bidang kerja yang membantu gubernur dalam menyusun pertimbangan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara bidang yang paling banyak ditinggalkan anggota, kata dia, berada di bidang komunikasi publik dan hukum. Sebagai pensiunan birokrat, Irianto mengaku sangat berhati-hati menjaga tata kelola administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas TAGUPP.

“Saya sangat menjaga tata asas dan tidak akan keluar dari koridor hukum yang ada,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyinggung isu lain yang sempat menjadi sorotan, yakni keterlibatan keluarga dalam struktur tim ahli gubernur.

Ia menegaskan akan menghentikan praktik tersebut demi menghindari konflik kepentingan. “Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia secara khusus menyebut posisi wakil ketua TAGUPP Kaltim, Hijrah Mas’ud, adik kandungnya, sebagai bagian yang ikut dievaluasi. Langkah ini, kata dia, diambil untuk memperkuat prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.

Rudy juga berjanji akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat dipahami sekaligus diawasi publik. “Kami akan memastikan setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” katanya. (riz/kpg)

Artikel Di Tengah Polemik Anggaran Rp10 Miliar, 10 Anggota Tim Ahli Gubernur Kaltim Mundur pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wagub Kaltim Ditanya Soal TAGUPP; Ahhhh

Redaksi Bontang Post — Fri, 13 Mar 2026 03:54:21 +0000

BONTANGPOST.ID, Bontang – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, enggan memberikan pernyataan terkait pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) tahun 2026.

Pertanyaan tersebut disampaikan saat ia ditemui usai mengikuti kegiatan Ramadan Safari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Masjid Al Hijrah, Kelurahan Tanjung Laut, Bontang, Jumat (13/3/2026).

Usai kegiatan, awak media mencoba meminta konfirmasi mengenai jumlah anggota TAGUPP 2026 yang disebut cukup banyak. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar, jumlah personel tim tersebut diperkirakan mencapai puluhan orang.

Beberapa laporan bahkan menyebut angka yang berbeda, mulai dari 39 orang, 43 orang, hingga 47 orang yang tergabung dalam tim tersebut.

Namun saat ditanya mengenai hal itu, orang nomor dua di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut memilih tidak memberikan tanggapan panjang.

“Ahhh,” ujarnya singkat sambil mengibaskan tangan dan berlalu.

Setelah itu, ia melanjutkan bersalaman dengan sejumlah warga yang menyapanya. Tak lama kemudian, Seno Aji langsung masuk ke mobil dinasnya dan meninggalkan lokasi kegiatan.

Padahal sebelumnya ia sempat menanggapi pertanyaan awak media lain terkait kondisi jalan poros Muara Badak–Samarinda–Bontang hingga penanganan banjir saat berjalan menuju kendaraan.

Namun ketika kembali ditanya soal pembentukan TAGUPP 2026, ia memilih tidak memberikan jawaban.

Diketahui, pembentukan TAGUPP tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tentang Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi pemerintah daerah.

Dalam kunjungannya ke Bontang, Seno Aji bersama rombongan dari Pemprov Kaltim juga dijadwalkan meresmikan sejumlah pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Beberapa proyek tersebut di antaranya pembangunan trotoar di Jalan MT Haryono hingga Jalan R Suprapto, serta Jembatan Tanjung Limau Ujung yang rampung pada akhir Desember 2025 lalu. (*)

Artikel Wagub Kaltim Ditanya Soal TAGUPP; Ahhhh pertama kali tampil pada Bontang Post .

Tim Ahli Gubernur Kaltim Picu Polemik, 47 Anggota dengan Anggaran Rp8,3 Miliar

Redaksi Bontang Post — Wed, 04 Mar 2026 07:19:44 +0000

BONTANGPOST.ID – Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur menuai polemik di tengah masyarakat. Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/Tahun 2026 itu menjadi sorotan karena jumlah personelnya mencapai 47 orang serta alokasi anggaran yang dinilai besar.

Berdasarkan dokumen APBD Kaltim 2026, Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,3 miliar untuk operasional tim tersebut.

Skema honorarium yang tercantum turut menjadi perhatian. Delapan Dewan Penasihat dijadwalkan menerima honor Rp45 juta per bulan. Ketua TAGUPP mendapat Rp40 juta per bulan, dua wakil ketua masing-masing Rp35 juta per bulan, sementara anggota bidang menerima Rp20 juta per bulan.

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Hardiansyah Hamzah, menilai komposisi personel dan besaran honorarium tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran daerah. Akademisi yang akrab disapa Castro itu menyebut jumlah 47 orang terlalu besar untuk ukuran sebuah tim ahli.

“Jumlah 47 orang itu sangat banyak. Ini berpotensi membebani anggaran daerah dan terlihat tidak efektif secara fungsional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek keadilan sosial. Castro membandingkan honor puluhan juta tersebut dengan penghasilan guru honorer paruh waktu yang rata-rata sekitar Rp3,5 juta per bulan.

“Ketika guru honorer menerima sekitar Rp3,5 juta per bulan, pemberian honor puluhan juta untuk tim ahli tentu menimbulkan pertanyaan soal rasa keadilan dan sensitivitas pemerintah terhadap penghematan belanja,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setprov Kaltim, Irhamsyah, belum memberikan penjelasan rinci terkait dasar perhitungan maupun indikator kinerja yang mendasari besaran honorarium tersebut.

Polemik TAGUPP menambah sorotan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat kini menunggu transparansi lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan tim serta dampaknya terhadap percepatan pembangunan di Kalimantan Timur. (KP)

Artikel Tim Ahli Gubernur Kaltim Picu Polemik, 47 Anggota dengan Anggaran Rp8,3 Miliar pertama kali tampil pada Bontang Post .