BONTANGPOST.ID – Belum genap setahun dibentuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) mulai ditinggal anggotanya satu per satu.
Di tengah sorotan publik terhadap legalitas dan efektivitas tim tersebut, sedikitnya 8 hingga 10 anggota dilaporkan sudah tidak aktif maupun memilih mundur dari struktur tim ahli yang diberi anggaran sebesar Rp 10 miliar itu.
Pengunduran diri sejumlah anggota itu dibenarlan oleh Ketua TAGUPP Kaltim, Irianto Lambrie, saat dikonfirmasi pada Selasa, 12 Mei 2026. Gelombang pengunduran diri itu datang dari sejumlah bidang, terutama sektor informasi dan komunikasi publik.
“Beberapa anggota memang sudah mundur, termasuk dari bidang Informasi dan Komunikasi,” ujar Irianto. Namun, pihaknya enggan menyebutkan secara spesifik alasan pengunduran diri anggotanya.
Secara umum sebagian memilih mundur karena ada kesibukan pekerjaan di luar daerah, sementara lainnya lagi merasa tidak mampu mengikuti ritme kerja tim yang cukup padat.
Dengan kondisi tersebut, Irianto bilang, nama-nama anggota yang sudah tidak aktif nantinya akan dihapus dalam pembaruan SK TAGUPP yang sedang disiapkan pemerintah. “Hingga saat ini ada sekitar 8 sampai 10 anggota yang sudah tidak aktif atau mengajukan pengunduran diri kepada gubernur,” katanya.
Di kesempatan itu, Irianto juga meluruskan anggapan soal jumlah anggota TAGUPP yang disebut mencapai 47 orang. Angka tersebut sebenarnya mencakup tenaga administrasi dan unsur pendukung lainnya, bukan seluruhnya tim ahli.
“Kalau hanya menghitung tim ahli, jumlahnya tidak sampai 47 orang,” ujarnya. Tim ahli ini juga disebut memiliki delapan penasihat dan sejumlah bidang kerja yang membantu gubernur dalam menyusun pertimbangan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara bidang yang paling banyak ditinggalkan anggota, kata dia, berada di bidang komunikasi publik dan hukum. Sebagai pensiunan birokrat, Irianto mengaku sangat berhati-hati menjaga tata kelola administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas TAGUPP.
“Saya sangat menjaga tata asas dan tidak akan keluar dari koridor hukum yang ada,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyinggung isu lain yang sempat menjadi sorotan, yakni keterlibatan keluarga dalam struktur tim ahli gubernur.
Ia menegaskan akan menghentikan praktik tersebut demi menghindari konflik kepentingan. “Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia secara khusus menyebut posisi wakil ketua TAGUPP Kaltim, Hijrah Mas’ud, adik kandungnya, sebagai bagian yang ikut dievaluasi. Langkah ini, kata dia, diambil untuk memperkuat prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.
Rudy juga berjanji akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat dipahami sekaligus diawasi publik. “Kami akan memastikan setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” katanya. (riz/kpg)
