BONTANGPOST.ID, Samarinda – Wacana mengonsultasikan penggunaan hak angket di DPRD Kaltim ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) datang dari Fraksi Golkar (F-Golkar).
Usul itu pun disepakati unsur pimpinan di Karang Paci, sebutan DPRD, dengan mengundang petinggi fraksi di dewan untuk bertolak ke Jakarta pada 19 Mei 2026.
Golkar menilai konsultasi itu perlu ditempuh sebelum DPRD mengambil langkah politik lebih jauh. Sekretaris F-Golkar, Sarkowi V Zahry, menyebut konsultasi itu penting dalam memastikan arah penggunaan hak angket tidak melenceng dari koridor aturan.
Menurut dia, saat persoalan di internal dewan tak menemukan titik temu, maka jalur konsultasi ke Kemendagri jadi pilihan yang sah secara regulasi.
“Kami harapkan dengan adanya konsultasi itu akan terang benderang arahannya seperti apa, solusinya seperti apa,” kata Sarkowi, Senin, 18 Mei 2026.
Bagi Golkar, konsultasi ini jadi ruang menguji substansi atau isu-isu yang dipersoalkan publik. Apakah sudah cukup kuat hingga akhirnya ditarik jadi hak angket.
Sejumlah tuntutan yang muncul dalam aksi masyarakat sebelumnya mencakup pembelian mobil dinas mewah, renovasi rumah jabatan kepala daerah, hingga dugaan nepotisme melalui penempatan kerabat dalam lingkar kekuasaan.
Sarkowi menegaskan, posisi DPRD tidaklah sama dengan DPR RI yang punya ruang gerak lebih independen. DPRD, kata dia, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang secara administratif dibina oleh Kemendagri, merujuk UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Karena itu, ia menepis anggapan bahwa langkah konsultasi menunjukkan DPRD tidak paham fungsi pengawasannya sendiri. Menurutnya, justru langkah itu untuk memastikan keputusan politik yang diambil tidak menimbulkan tafsir liar di kemudian hari.
Di kondisi efisiensi anggaran, Golkar juga mengusulkan agar konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah itu cukup diwakili unsur pimpinan dan perwakilan fraksi. Tidak perlu seluruh anggota dewan ikut berangkat ke Jakarta.
Sarkowi menyebut mekanisme representasi antarfaksi lebih masuk akal dibanding mengerahkan seluruh legislator. Siapa yang berangkat, kata dia, masih akan dibicarakan lebih lanjut di tingkat pimpinan dewan.
Desakan dari publik yang menilai tak perlu berkonsultasi dan cukup menggali lebih dalam substansi bersama publik yang menuntut hak pengawasan itu diaktifkan, disebutnya, bisa saja terjadi lewat audiensi resmi.
Menurut Sarkowi, aksi demonstrasi hanya cukup untuk menyampaikan pokok aspirasi. Pembahasan mendalam, apalagi soal dasar penggunaan hak angket, mesti dilakukan melalui forum resmi yang lebih terukur.
Di sisi lain, Golkar sejak awal memang belum sepakat jika kegaduhan penggunaan anggaran langsung dibawa ke hak angket. Fraksi ini menawarkan jalur kompromi dengan memulai langkah pengawasan dengan mengaktifkan hak interpelasi. Bukan angket.
Menurut Sarkowi, interpelasi memberi ruang bagi DPRD meminta penjelasan langsung dari gubernur. Pemprov bisa dipanggil lengkap bersama sekretaris provinsi, TAPD, hingga OPD terkait untuk menjawab seluruh polemik yang tengah ramai diperbincangkan.
Ketika hasil interpelasi menemukan indikasi pelanggaran serius, barulah opsi hak angket dapat dibuka. Dengan kata lain, interpelasi dipandang sebagai pintu awal, bukan tujuan akhir.
Sikap hati-hati Golkar tak lepas dari kalkulasi politik. Pemerintahan Kaltim saat ini dipimpin gubernur dari Golkar dan wakil gubernur dari Gerindra, dengan dukungan mayoritas partai koalisi di parlemen daerah.
Nah, langkah yang mereka tawarkan itu, sebut dia, mampu meredam potensi friksi sejak dini. Dengan demikian, dinamika politik yang ada tak memicu ketidaknyamanan di internal koalisi yang selama ini mendukung Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
“Supaya tidak ada ketidaknyamanan, kami ingin segala sesuatu dibicarakan dulu dengan baik,” tutup Sarkowi. (*)
