BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang menggelar Sosialisasi dan Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) bagi sekolah dan kelurahan di Hotel Grand Mutiara, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari percepatan transformasi birokrasi dan upaya meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan melalui digitalisasi arsip dan surat-menyurat.
Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti, mengatakan penerapan aplikasi Srikandi mampu memangkas penggunaan sistem manual yang selama ini membutuhkan biaya operasional cukup besar.
Menurutnya, pengiriman surat kini tidak lagi membutuhkan jasa caraka maupun biaya bahan bakar karena seluruh proses dilakukan secara digital dan terintegrasi.
“Sekarang tidak perlu caraka lagi dan tidak perlu bensin atau BBM. Begitu dokumen dimasukkan ke sistem, surat langsung masuk ke akun OPD, lurah, maupun sekolah masing-masing,” ujarnya.
Retno menjelaskan, digitalisasi arsip menjadi bagian dari visi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menyebut penggunaan aplikasi Srikandi di tingkat sekolah dan kelurahan sebenarnya sudah berjalan sejak 2025. Namun, pemanfaatannya masih terbatas pada surat-menyurat sehingga perlu dilakukan optimalisasi fitur lanjutan bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari ANRI, Muhammad Solihin, dan diikuti 104 peserta yang terdiri dari pengelola arsip serta admin Srikandi tingkat kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekolah.
“Peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga praktik langsung input data ke dalam sistem,” jelasnya.
Retno berharap kegiatan itu dapat membantu operator memahami sistem secara lebih optimal, termasuk menyamakan format penyusunan naskah dinas elektronik di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengapresiasi langkah DPK dalam mendukung integrasi digital di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, transformasi digital menjadi kebutuhan penting agar birokrasi dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan akurat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Data dan arsip merupakan ingatan kolektif pemerintah dalam menjaga arah pembangunan. Saya meminta seluruh lurah, camat, dan kepala instansi meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi sejalan dengan sistem digital,” tegasnya. (*)
