BONTANGPOST.ID, Samarinda – Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda, terus menjadi pusat aksi demonstrasi sepanjang pekan ini.
Selama empat hari berturut-turut, mulai 18 hingga 21 Mei 2026, berbagai kelompok masyarakat datang menyampaikan tuntutan dengan isu yang beragam.
Mulai dari warga terdampak konflik agraria dan sengketa lahan, penggiat seni dan budaya, mahasiswa, hingga komunitas disabilitas, bergantian menggelar aksi di depan kantor gubernur.
Teranyar, Kamis (21/5/2026), Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kembali didesak oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Usai berorasi selama beberapa jam, sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk untuk berdialog langsung dengan gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan massa, Erly, menyampaikan tuntutan agar Rudy Mas’ud mengambil sikap terkait usulan hak angket DPRD Kaltim.
“Hanya dua yang kami minta pak gubernur pilih, mundur dari jabatan atau menyetujui hak angket dari Partai Golkar. Karena pak gubernur adalah Ketua DPD Partai Golkar Kaltim,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan mendukung hak angket yang akan digulirkan DPRD Kaltim terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Saya dukung untuk hak angket, nanti tanyakan teman-teman di sana (DPRD Kaltim),” katanya.
Namun demikian, Rudy menegaskan seluruh proses harus tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku sesuai konstitusi.
Ia menjelaskan DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hingga hak angket.
“Jangan orang yang sesak napas, jantungnya yang dibedah. Semua ada proses dan aturan mainnya,” ucap Rudy.
Gelombang demonstrasi yang terus berlangsung selama beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik di tengah dinamika politik dan berbagai persoalan sosial yang berkembang di Kalimantan Timur. (KP)
