BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang berencana menggandeng perusahaan melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) guna memperkuat percepatan penanganan stunting di daerah.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan karena penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, setelah proses timbang serentak dan pemutakhiran data selesai dilakukan pada Juni mendatang, pemerintah akan memetakan masyarakat yang sudah mendapat intervensi maupun yang belum tersentuh bantuan.
“Nanti data dari enam puskesmas dan 15 kelurahan dipusatkan di Bappeda. Setelah dipetakan, mana yang belum mampu diintervensi pemerintah akan kami komunikasikan melalui forum TJSL,” ujarnya.
Agus Haris menjelaskan, penanganan stunting saat ini tidak hanya menyasar balita, tetapi juga kelompok rentan lain seperti ibu hamil, ibu nifas, calon pengantin, hingga baduta.
Selain persoalan gizi, Pemkot juga menemukan sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi tingginya risiko stunting, seperti sanitasi yang buruk, keterbatasan air bersih, hingga fasilitas WC yang belum memadai.
“Nah tadi kami bahas mana sanitasi yang belum baik, mana air bersih yang belum tersedia, mana WC yang belum ada. Semua itu ikut menyumbang stunting,” katanya.
Karena itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan dalam tim percepatan penanganan stunting, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AKB, PUPR, hingga Perkim.
Agus Haris menegaskan seluruh kebijakan penanganan stunting nantinya akan berbasis data agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
“Data itu penting supaya intervensinya tepat sasaran. Mana yang sudah ditangani pemerintah, mana yang perlu dukungan perusahaan, semua harus jelas,” tegasnya.
Selain melibatkan perusahaan, Pemkot Bontang juga berencana memperkuat edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng tokoh agama dan tenaga psikologi.
Langkah tersebut dilakukan karena masih ditemukan masyarakat yang enggan melakukan imunisasi maupun pemeriksaan kesehatan anak.
“Kami ingin masyarakat sadar bahwa kesehatan anak itu penting. Jadi nanti pendekatannya tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga tokoh agama dan pihak lain,” pungkasnya.
