Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti melalui Kasat Lantas AKP Irawan mengatakan, layanan SIM yang dilakukan Polri tidak ada kebijakan mengenai pemutihan. Pasalnya SIM merupakan bukti kompetensi seseorang dalam berkendara, tidak seperti halnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Itu tidak benar, jangan dipercaya. Kami kembali sampaikan, jika SIM telah habis masa berlakunya, harus mengikuti proses pembuatan baru kembali apapun golongan SIM nya,” ujarnya saat dikonfirmasi Bontang Post, Rabu (4/4) kemarin.

Perwira berpangkat balok tiga di pundak itu menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 09 tahun 2012 Pasal 28 Ayat 3 tentang Perpanjangan SIM serta surat telegram ST/985/IV/2016 tanggal 20 April 2016 huruf BBB poin 3 yang menyebutkan “Bagi SIM yang telah lewat masa berlakunya walaupun satu hari tidak dapat diperpanjang dan harus membuat SIM baru”.

Irawan berpesan kepada warga Bontang, apabila mendapatkan informasi serupa yang belum pasti kebenarannya, dapat menanyakan langsung ke Call Center Polres Bontang di nomor 110 atau melalui media sosial resmi Polres Bontang.

“Atas adanya informasi ini, kami (Sat Lantas, Red.) juga akan membuat imbauan resmi,” tukasnya.

Sebagai informasi, belum lama ini beredar informasi palsu tentang adanya program pemutihan SIM yang belaku mulai 2-7 April 2018. Pelaksanaannya bisa dilakukan di setiap polres yang tersebar di seluruh Indonesia. Lewat program ini, apabila memiliki SIM golongan jenis A, B, dan C yang sudah habis masa berlakunya, warga bisa memperbarui tanpa melakukan ulang tes tulis dan praktik. (bbg)

Artikel Informasi Pemutihan SIM Hoaks  pertama kali tampil pada Bontang Post .

SANGATTA – Sudah hampir sepekan kabar maraknya penculikan di Kutim bertebaran di lini masa media sosial. Khususnya di beranda Facebook warga kutim. Teranyar, warga dihebohkan dengan kabar penculikan di Kaubun.

Postingan mengenai kabar ini juga ditampilkan di sejumlah grup Facebook yang jumlah anggotanya berjumlah hingga puluhan ribu. “Telah terjadi penculikan anak di Kaubun. Selama ini saya fikir hoax, ternyata benar adanya,” tulis salah satu pemilik akun Facebook yang di-posting, Kamis (20/4) malam.

Warga yang merespon terhadap postingan itu mencapai 800 orang. Bahkan hingga kemarin sore, postingan itu sudah mendapat 500 komentar yang sebagai besar warga Kutim. Hampir separuh mengaku resah atas informasi itu. Tak sedikit pula yang meragukan kebenarannya.

Setelah dilakukan cek dan ricek, kabar tersebut tidak benar. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Kapolsek Kaliorang, AKP Pujito kepada wartawan. Dari hasil penelusuran ternyata tidak ada masyarakat yang kehilangan anak. Pihaknya juga belum menerima laporan ada anak yang diculik.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pemberitaan yang belum jelas kebenarannya,” katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak cemas dengan berita-berita yang tersebar di media sosial tersebut. Karena yang ditakutkan ketika masyarakat resah dan terlalu takut untuk mengijinkan anak mereka melakukan kegiatan di luar rumah, khususnya ketika pergi sekolah.

“Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Sebab sebelumnya pernah ada tersebar berita penculikan anak di Kecamatan Kaliorang. Setelah ditelusuri ternyata berita tersebut belum jelas dan membuat kebanyakan orang tua takut untuk mengijinkan anaknya pergi menuntut ilmu di sekolah ataupun pesantren,” ujarnya.

Harapannya semoga pemberitaan yang tersebar khususnya di media sosial bisa ditelusuri lebih dahulu, dan mengimbau kepada masyarakat jika memang ada kasus kriminal untuk segera melapor kepada pihak kepolisian setempat. (hd)

Artikel Isu Penculikan Gegerkan Warga pertama kali tampil pada Bontang Post .

BONTANG – Di zaman serba canggih, pelbagai informasi dapat dengan mudah diakses. Kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebar berita bohong alias hoax. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) pun mendorong masyarakat untuk cerdas dalam memilah berita untuk diakses di dunia maya.

Kepala Diskominfo, Dasuki mengungkapkan, pihaknya berupaya mendorong terwujudnya visi-misi pemkot, yakni Smart City, Green City, dan Creative City. “Kami ingin mewujudkan masyarakat yang smart. Jadi, secara cerdas bisa mengolah informasi yang beredar untuk mengantisipasi kejadian yang akan dan telah terjadi,” jelas Dasuki.

Menurutnya, berita-berita hoax kontra produktif dengan program Smart City. Karena pengertian Smart City adalah, warganya harus bisa mengolah informasi yang didapat dari manapun secara cerdas. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian dalam kehidupan mereka sendiri.

“Sementara ini banyak hoax yang beredar. Ada sekitar 800 ribuan situs penyebar berita hoax. Sehingga, Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) bersama Polri membuat Direktorat Cyber,” ungkapnya.

Kasi Sarana dan Prasarana Pos Komunikasi dan Informatika Diskominfo, Arianto mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi anti-hoax. Pasalnya, dari Kemenkominfo sudah ada arahan ke daerah agar meningkatkan sosialisasi anti-hoax. Sebagai langkah awal, Arianto menyebut pihaknya bersama Kemala Bhayangkari sempat mensosialisasikan hoax dan sanksi-sanksi hukumnya.

Semua itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), serta UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sehingga, ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat berupa informasi yang jujur, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa diskriminasi.

“Kami juga masih menunggu langkah-langkah selanjutnya dari Kemenkominfo, mengingat sulitnya memblokir website yang materinya bersifat hoax,” tuturnya.

Disebutkan bahwa jumlah website dengan materi hoax berjumlah puluhan ribu. Jika ditutup 100, maka akan muncul 100 website baru dengan nama berbeda tetapi materi hampir sama. “Berita-berita tersebut, sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.

Di daerah sendiri, kata Arianto, selain pentingnya sosialisasi anti-hoax, penguatan media komunikasi dan informasi juga sangat membantu. Seperti di Pemkot Bontang, dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam masalah hoax ini, Polri juga berperan penting. Sehingga sesuai UU ITE, mereka akan menindak tegas para pelaku yang merugikan personal maupun publik. Meskipun memang, dirinya mengakui tidak semua hoax itu buruk dan merugikan.

“Polri membentuk direktorat khusus untuk menangani hoax yakni Direktorat Cyber yang dipimpin langsung oleh perwira Polri bintang satu. Itu menandakan Kemenkominfo dan Polri serius dalam memberantas hoax yang merugikan baik, yang menyebarkan SARA, fitnah, unsur kebencian, unsur memecah belah bangsa, dan lainnya,” beber dia.

Dia menyebut, di tujuh kota besar di Jawa sudah mendeklarasikan gerakan anti-hoax. Mereka membuat gerakan serta peluncuran Turn Back Hoax. Mengenai hal itu, tentu Kemenkominfo mendukung kegiatan tersebut dengan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Arianto meminta masyarakat lebih cerdas dalam memilah berita, informasi, serta media yang benar. Pihaknya sudah membuat buletin khusus Diskominfo. Sehingga, sosialisasi anti-hoax akan ada di dalamnya.

Tak hanya itu, brosur, leaflet tentang keterbukaan informasi, UU ITE serta hoax juga sedang dibuat. “Semua itu dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang jujur, terpercaya, transparan, serta tanpa diskriminasi,” tutupnya. (mga)

Artikel Antisipasi Hoax, Warga Harus Cerdas pertama kali tampil pada Bontang Post .

Berita hoax alias bohong telah merasuki banyak sendi kehidupan. Masyarakat menjadi korban. Untung, ada pihak yang peduli dan mengobarkan perang melawan berita hoax.

HILMI S. – M. SALSABYL, Jakarta

Foto yang tersebar luas di dunia maya itu menggambarkan sebuah kantor di Jakarta. Ada tulisan dan ornamen Tiongkok. Sekilas suasananya seperti di Tiongkok beneran. Apalagi dilengkapi tulisan bahwa itu adalah markas tentara Tiongkok.

Benarkah? Publik tentu tidak percaya begitu saja. Salah satunya adalah Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFI) Septiaji Eko Nugroho. Dia pun melakukan klarifikasi langsung ke lapangan. ”Kebetulan, ada salah satu anggota relawan kami yang dekat dengan lokasi foto itu,” katanya saat ditemui di gedung TIK Nasional, Ciputat, Tangerang Selatan (6/1).

Usut punya usut, itu memang bukan markas tentara Tiongkok. Melainkan kantor koran berbahasa Tiongkok Guo Ji Ri Bao, salah satu koran Jawa Pos Group. ”Ini hanya salah satu contoh begitu banyaknya berita bohong atau hoax,” ujar Septiaji.

Kegelisahan lelaki kelahiran Wonosobo, 6 September 1978, tersebut terhadap berita hoax begitu besar. Dia melakukan perlawanan sejak 2012. Tidak sendiri. Septiaji menggandeng sejumlah rekan. Pada September 2015 mereka mulai lebih intensif menangkal dan meluruskan berita-berita hoax. Gerakan itu terus berkembang.

Pada 1 Desember 2016 Septiaji meresmikan gerakan Masyarakat Indonesia Anti-Hoax. Gerakan itu kemudian dibuat menjadi lembaga berbadan hukum bernama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFI). Slogan yang mereka usung bernuansa kekinian, yakni Turn Back Hoax (turnbackhoax.id).

Menjamurnya berita hoax di tanah air tidak lepas dari rendahnya budaya literasi. Hasil pengukuran tingkat literasi dunia pada April 2016, Indonesia berada di urutan ke-60 di antara 61 anggota. Posisi Indonesia hanya lebih baik daripada Botswana, negara kecil di Afrika yang berpenduduk 2,1 juta jiwa. ”Tentu bukan prestasi yang membanggakan,” kata Septiaji.

Tingkat literasi yang rendah itu lantas mendapat gempuran perkembangan teknologi informasi (TI) yang signifikan. Smartphone menjamur. Bukan hanya orang dewasa yang memiliki telepon pintar, tapi juga anak-anak. Tingkat kepemilikan smartphone dan akses ke media sosial di Indonesia menduduki peringkat kelima dunia.

Perpaduan antara literasi yang rendah dan akses ke media sosial yang tinggi menimbulkan dampak yang luar biasa. Orang dengan beragam latar belakang profesi ikut menyebarkan berita hoax. Di sisi lain, upaya untuk mengklarifikasi sangat rendah. Apa pun berita yang didapat langsung dibagikan (share) ke orang lain.

Parahnya, orang-orang di dunia nyata yang memiliki kompetensi jempolan ternyata ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Hal itu dipicu kecenderungan masyarakat Indonesia yang ingin menjadi nomor satu. Termasuk dalam hal penyebaran informasi. Tanpa mengklarifikasi kabar yang diterima tersebut benar atau bohong.

Motivasinya beragam. Ada yang memang bertujuan menebar kebencian. Ada juga yang ingin mengeruk keuntungan finansial. ”Yang terakhir biasanya orang yang paham dunia iklan di internet,” ucap lulusan Program Magister Universitas Teknik Muenchen (TUM), Jerman, itu.

Ada jasa iklan internet yang membayar USD 1 (setara Rp 13.500) per seribu klik. Jika dalam sehari website yang memuat berita hoax dikunjungi 500 ribu kali, dia (si pembuat berita) bisa mendapatkan USD 500 (Rp 6,6 juta). Angka yang menggiurkan.

Septiaji dkk menggalang kampanye anti-hoax. Juga mengklarifikasi berita bohong di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dengan puluhan relawan, mereka bisa mengecek linimasa (timeline) atau dinding Facebook yang memuat berita bohong. Kemudian dengan segera mengklarifikasi, lalu menyebar informasi yang sesungguhnya.

”Tantangan yang kita hadapi sekarang bagaimana membendung berita hoax yang tersebar di WhatsApp (WA),” katanya. Jumlah grup WA di Indonesia sangat banyak. Satu berita hoax bisa dengan cepat menyebar dari satu grup WA ke grup lainnya.

Langkah pemerintah memblokir website penyebar berita hoax sudah tepat. Tetapi harus dibarengi upaya transparansi. Sehingga tidak menimbulkan kesan pemerintah justru membungkam atau mengekang hak demokrasi masyarakat.

Bahaya dari arus hoax yang terus menerpa media sosial dan grup-grup aplikasi messenger juga dirasakan putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Anita Hayatunnufus. Perempuan yang akrab disapa Anita Wahid itu akhirnya tergerak masuk ke lingkaran MAFI, bahkan menjadi duta anti-hoax.

Anita punya pengalaman dengan kabar bohong. ”Teman saya bertengkar dengan rekan sekantor hanya karena mereka memilih calon presiden berbeda. Mereka beradu argumen dengan dasar artikel hoax,” ungkapnya.

Anita pun mengingatkan publik agar berhati-hati membagikan artikel. Masyarakat harus sadar dampak yang bakal ditimbulkan jika informasi palsu tersebut menyebar luas. ”Saya semakin takut dengan masyarakat Indonesia yang kian lupa nilai toleransi. Padahal, ini adalah nilai yang selalu jadi kebanggaan bangsa dari dulu,” tegasnya.

Dari kalangan organisasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) juga ambil bagian dalam perang melawan berita hoax. Mereka membentuk NU Cyber Troops. Tugasnya ialah mengklarifikasi berita-berita palsu tentang NU yang hilir mudik di dunia maya. ”Intinya adalah tabayun (klarifkasi, Red). Itu menjadi kewajiban bagi umat,” tutur Ketua PB NU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas.

NU juga mengajak anggotanya yang aktif di dunia maya untuk melakukan edukasi. Misalnya dengan mem-posting tweet bertema edukasi Islami seperti #Yukyasinan atau #Islamnusantara. ”Kami ingin melindungi keutuhan NKRI, juga jamaah NU, dari informasi-informasi fitnah. Jangan sampai masyarakat terpecah dan dimanfaatkan pihak-pihak penyebar kabar tersebut,” tandasnya. (*/c9/ca)

Artikel Ditulis Markas Tentara, Ternyata Kantor Koran pertama kali tampil pada Bontang Post .