DILA RAHMATIKA, Ponorogo, Jawa Pos Radar Ponorogo 

ANGIN yang berembus dari kipas angin membuat baling-baling turbin memutar. Wardatul Hasanah dan Tri Utami Lestari yang memperagakannya lantas mengaitkan kabel dari inverter dan peranti lainnya. Lampu berdaya listrik empat watt pun seketika menyala. Tak lama setelahnya, salah satu rangkaian kabel listrik dicabut. ‘’Jadi, saat listrik padam, lampu tetap menyala,’’ terang Warda, sapaan Wardatul Hasanah.

Lampu tetap menyala saat kabel listrik dicabut karena energi listrik yang dihasilkan dari pergerakan turbin tersimpan dalam aki. Dari sanalah, arus listrik tetap terhantarkan ke lampu. ‘’Ide pembuatan ini tercetus berkat faktor cuaca. Angin bertiup kencang akhir-akhir ini,’’ ujarnya.

Ketiga pelajar MAN 1 Ponorogo ini pun tergerak memanfaatkan kondisi cuaca tersebut. ‘’Dengan cara memodifikasi turbin menjadi pembangkit listrik,’’ imbuh Warda.

Mereka sengaja memilih turbin karena dianggap lebih efisien. Murah dan ramah lingkungan. Mereka pun gelisah melihat sejumlah turbin di pasar yang berputar begitu saja tanpa dimanfaatkan energinya. Semakin besar anginnya, semakin besar pula energi yang bisa dimanfaatkan.

‘’Dayanya bisa diperbesar. Bisa memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Tinggal menambah ATS (automatic transfer switch, Red)-nya,’’ terang remaja 18 tahun ini.

Hasil ciptaan ilmiah ini jelas tidak sesederhana yang diuraikan. Perlu waktu sebulan untuk membuktikan hasil penelitian. Sepanjang Mei kemarin berkutat di laboratorium dibantu guru pembina. ‘’Menuangkan ide dan menyusunnya menjadi karya ilmiah sampai merangkai alat-alatnya,’’ tuturnya.

Di tahap penelitian ini, komponen yang digunakan sebagiannya memanfaatkan bahan daur ulang. Seperti turbin, generator, travo, dan mikrokontroler. Namun, komponen lainnya harus dibeli di toko elektronik. ‘’Total habis biaya enam ratus ribu,’’ sebutnya.

Tingkat kesulitannya tatkala mengatur inverter dan segala komponen agar tidak korsleting. Mereka pun sempat terkendala bahasa saat setting pemrograman ATS. Secara bertahap tetap berhasil menggabungkan semua komponen. ‘’Gagal berkali-kali. Uji coba berkali-kali,’’ katanya.

Inovasi ini pun diganjar peringkat lima Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). Dengan judul makalahnya Power and Energy System Competition. Dalam kompetisi di Universitas Negeri Malang (UM) itu, MAN 1 Ponorogo mengirimkan dua tim. ‘’Dari semua peserta, hanya kami berdua yang sekalian menciptakan alatnya,’’ pungkasnya. ***(fin/c1/prokal)

Artikel Keren, Pelajar Ini Ciptakan Pembangkit Listrik Tenaga Angin pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pemerintahan yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru dianggap belum memperlihatkan kinerja yang membanggakan untuk menggali sumber-sumber di luar pendapatan dari hasil “keramahan” pusat.

Karenanya, dalam rapat paripurna yang diadakan Kamis (29/11) kemarin, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melontarkan kritik “pedas” pada Pemprov Kaltim.

Sem Karaeng Tasek yang dipercaya menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut, Pemprov Kaltim tidak memiliki gagasan dan upaya yang memandai untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

“Pemerintah seolah tidak berdaya dan manja. Tidak ada upaya-upaya terobosan baru yang menunjukkan bahwa pemerintah mampu mencari sumber-sumber pendapatan baru dan bekerja sama dengan sumber alternatif,” sesalnya.

Dia mengungkapkan, rencana pendapatan di 2019 diperkirakan Rp 10,53 triliun. Sumbernya dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,45 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 5,05 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 22,15 miliar.

“Hal ini menunjukkan, PAD kita masih sangat kecil. Maka gubernur dan jajarannya harus fokus meningkatkan PAD. Karena ke depan PAD wajib menjadi andalan pemasukan Kaltim,” imbuhnya.

Caranya, Pemprov Kaltim perlu membuat rencana lima tahunan untuk merancang dan menggali sumber PAD. Harapannya, pos tersebut lebih besar dibanding DBH dari pemerintah pusat.

“Pada dokumen RAPBD yang disampaikan pemprov, belum ada perjuangan yang dilakukan sesuai visi dan misi gubernur,” katanya.

Pada RAPBD Kaltim 2019, terdapat kenaikan Rp 2 triliun jika dibandingkan dengan APBD Kaltim 2018 sebesar Rp 8,541 triliun.

Dia menekankan, selayaknya kenaikan pendapatan tersebut diimbangi dengan efisiensi. Naiknya pemasukan daerah, tidak mesti diikuti dengan pengeluaran yang mengakibatkan defisit anggaran.

“Perlu upaya serius untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan catatan, harus tetap menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Sehingga ada hasil yang maksimal,” sarannya.

Pandangan umum tersebut didengarkan oleh Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Meiliana. Ketika kritikan itu dilontarkan Sem Karaeng, terlihat orang nomor tiga di Benua Etam itu mencatatnya.

Diketahui, kritikan itu sebagai bagian dari tahap pembahasan RAPBD Kaltim 2019. Hari ini, DPRD akan kembali melaksanakan rapat paripurna. Rencananya, Gubernur Kaltim Isran Noor akan menjawab seluruh masukan dan kritik yang disampaikan fraksi dalam pandangan umum tersebut. (*/um)

Artikel Pemprov Diminta Banyak Berinovasi  pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Inovasi dibutuhkan agar tidak tertinggal. Digital informasi sangat cepat. Era internet sangat luas cakupannya. Kalau tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Begitu juga dalam pengembangan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Juga wajib menerima kebutuhan teknologi informasi digital,” kata Plh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim, M Sa’bani, Kamis (2/8) lalu.

Sebagai contoh, Kaltim merupakan daerah dengan berbagai kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Hanya saja dalam hal inovasi terbilang minim. Ditandai usaha pengelolaan SDA cenderung masih sebatas eksplorasi. Belum pada tahapan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.

“Ke depan kita ingin semua daerah di Kaltim bisa melakukan inovasi terhadap pengembangan SDA yang mereka miliki. Karena kita ingin pembangunan di setiap daerah menjadi lebih mandiri dan memiliki daya saing tinggi. Terutama dalam pengelolaan SDA yang yang ramah lingkungan. Harapannya agar kualitas kesejahteraan masyarakat Kaltim dapat ditingkatkan lagi,” katanya.

Kelapa sawit misalnya, paling tinggi diproduksi menjadi crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. Belum ada produk turunan lain seperti minyak goreng dan produk ikutan lainnya. Singkong juga demikian. Baru sebatas memproduksi tepung dengan jumlah terbatas.

“Yang lainnya juga begitu, makanya banyak hal perlu dukungan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga masyarakat tidak tertinggal,” sebutnya.

Sama halnya untuk pembangunan desa. Sa’bani menilai tanpa inovasi, pembangunan yang dilaksanakan akan berjalan lamban. Beda jika desa berinovasi, dipastikan pembangunan desa akan semakin pesat dan pengelolaan SDA akan semakin baik.

Inovasi diperlukan, tapi sesuai kemampuan dan daya jangkau. Karena itu, dibutuhkan upaya menumbuhkan daya cipta inovasi produksi yang bisa dihasilkan masyarakat.

“Sebagai pendukung dibutuhkan program seperti program inovasi desa (PID). Ini yang menjadi daya dorong pemanfaatan potensi yang ada untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” jelasnya. (*/drh)

Artikel Daerah Didorong untuk Lebih Inovasi  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Humas Pengadilan Bontang Parlin Mangatas Bona Tua mengatakan, dengan hadirnya aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemohon tak perlu lagi menuju beberapa ruangan untuk mengurus administrasi. Namun, hanya menunggu saja di meja lobi nantinya petugas yang akan ke beberapa ruangan tersebut.

“Biasanya sebelum menggunakan ini bisa memakan waktu lama, karena orang yang ditemui biasanya lagi sidang,” kata Parlin, kemarin (16/1) pagi hari.

Penerapan aplikasi PTSP berupa surat-menyurat sudah dapat dilakukan terhitung kemarin. Sementara,  penanganan perkara baik itu pendaftaran pidana dan perdata sudah lama dilakukan.

“Surat pemohon belum diantar, Ketua PN Bontang sudah mengetahui surat apa yang masuk, tinggal teken dan didisposisikan,” ujarnya.

Dikatakannya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan peradilan di bawahnya untuk menggunakan aplikasi PTSP tersebut. Sebagai informasi, aplikasi ini merupakan buatan dari Badan Peradilan Umum (Badilum).

Layanan lain yang juga dilaunching ialah aplikasi e-SKUM atau ‎elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar. Aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui penghitungan panjar biaya perkara.

Jikalau sebelumnya pemohon mendapatkan informasi setelah bertemu dengan pegawai. Kini, dengan menggunakan piranti yang telah tersedia di pintu masuk PN Kota Bontang dapat melakukan pengecekan sendiri.

“Ini supaya jangan ada miss komunikasi antara pegawai dengan pemohon,” tuturnya.

Setelah mendapatkan informasi biaya panjar, pemohon dapat melakukan pembayaran sendiri di bank. Terkait dengan jaringan dan listrik berkenaan dengan penggunaan sarana elektronik ini, pihak PN Kota Bontang telah menyiasatinya dengan melakukan penambahan kecepatan koneksi internet menjadi 20 Mbps dan menaikkan daya listrik.

“Tim IT kami juga sudah terlatih dan kami upayakan tidak menganggu,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase memberikan apresiasi terhadap adanya aplikasi ini karena mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  Aplikasi ini juga berfungsi untuk mengurangi interaksi body contact dengan pegawai, sehingga aksi penyuapan bisa dicegah.

“Ini merupakan Nawacita Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi yang mana masyarakat harus diberi pelayanan yang baik,” kata Basri Rase. (*/ak)

Artikel Pengadilan Negeri Bontang Berinovasi  pertama kali tampil pada Bontang Post .