SAMARINDA – Sumber pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2019 belum menunjukkan hasil usaha maksimal dari pemerintah provinsi (pemprov). Kaltim dinilai masih bergantung dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat.
Pemerintahan yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang baru dianggap belum memperlihatkan kinerja yang membanggakan untuk menggali sumber-sumber di luar pendapatan dari hasil “keramahan” pusat.
Karenanya, dalam rapat paripurna yang diadakan Kamis (29/11) kemarin, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melontarkan kritik “pedas” pada Pemprov Kaltim.
Sem Karaeng Tasek yang dipercaya menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut, Pemprov Kaltim tidak memiliki gagasan dan upaya yang memandai untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
“Pemerintah seolah tidak berdaya dan manja. Tidak ada upaya-upaya terobosan baru yang menunjukkan bahwa pemerintah mampu mencari sumber-sumber pendapatan baru dan bekerja sama dengan sumber alternatif,” sesalnya.
Dia mengungkapkan, rencana pendapatan di 2019 diperkirakan Rp 10,53 triliun. Sumbernya dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,45 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 5,05 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 22,15 miliar.
“Hal ini menunjukkan, PAD kita masih sangat kecil. Maka gubernur dan jajarannya harus fokus meningkatkan PAD. Karena ke depan PAD wajib menjadi andalan pemasukan Kaltim,” imbuhnya.
Caranya, Pemprov Kaltim perlu membuat rencana lima tahunan untuk merancang dan menggali sumber PAD. Harapannya, pos tersebut lebih besar dibanding DBH dari pemerintah pusat.
“Pada dokumen RAPBD yang disampaikan pemprov, belum ada perjuangan yang dilakukan sesuai visi dan misi gubernur,” katanya.
Pada RAPBD Kaltim 2019, terdapat kenaikan Rp 2 triliun jika dibandingkan dengan APBD Kaltim 2018 sebesar Rp 8,541 triliun.
Dia menekankan, selayaknya kenaikan pendapatan tersebut diimbangi dengan efisiensi. Naiknya pemasukan daerah, tidak mesti diikuti dengan pengeluaran yang mengakibatkan defisit anggaran.
“Perlu upaya serius untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan catatan, harus tetap menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Sehingga ada hasil yang maksimal,” sarannya.
Pandangan umum tersebut didengarkan oleh Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Meiliana. Ketika kritikan itu dilontarkan Sem Karaeng, terlihat orang nomor tiga di Benua Etam itu mencatatnya.
Diketahui, kritikan itu sebagai bagian dari tahap pembahasan RAPBD Kaltim 2019. Hari ini, DPRD akan kembali melaksanakan rapat paripurna. Rencananya, Gubernur Kaltim Isran Noor akan menjawab seluruh masukan dan kritik yang disampaikan fraksi dalam pandangan umum tersebut. (*/um)
