SAMARINDA – Ratusan sopir taksi yang tergabung dalam Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Selasa (6/3) kemarin. Aksi tersebut lagi-lagi meminta agar Dishub segera menertibkan dan menutup aplikasi ojek online.
Ketua Orgatrans Kaltim, Kamaryono mengungkapkan, penutupan aplikasi ojek online di Kaltim harus segera dilakukan pemerintah daerah. Karena Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan, ojek online tidak termasuk mode transportasi umum.
Selain itu, dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pemerintah daerah diamanahkan melakukan penertiban dan penghentian sementara operasi ojek online, sebelum pengelola transportasi ini mengantongi izin.
“Mestinya Dishub mengacu pada undang-undang dan Permenhub itu. Karena itu dasar hukumnya jika ingin menertibkan ojek online ini. Jika tidak dilaksanakan, sama saja Dishub beserta Menteri Perhubungan tidak taat pada aturan yang mereka buat,” tegasnya.
Ia menegaskan, aplikator tidak terbuka dalam menjalankan tugasnya. Selama ini, data ojek online tidak pernah dilaporkan pada pemerintah. Sehingga, aplikator tidak taat pada ketentuan pemerintah yang mengharuskan mereka mempublikasi data tersebut.
“Bagaimana pemerintah daerah mau mengatur dan mengontrol ojek online ini, sedangkan pemerintah daerah tidak pernah memiliki data tentang jumlah ojek online. Jika tidak mau diatur, sebaiknya mereka buat negara sendiri,” ujarnya.
Selain itu, dirinya meminta pemerintah agar segera melakukan operasi penertiban ojek online yang beroperasi, namun tidak mengantongi izin. Sebab, sebagian besar transportasi online tersebut belum mengantongi izin dari pemerintah.
“Sebelumnya Dishub sudah berkomitmen pada kami, bahwa mereka akan segera melakukan penertiban ojek online. Tetapi nyatanya sampai saat ini, janji itu tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, M Adrie Dirga Sagita menuturkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menutup atau membekukan aplikasi ojek online.
“Karena kewenangan itu ada pada pemerintah pusat. Kami hanya mengontrol perkembangan aplikasi di daerah. Sebab pendaftaran aplikasi dilakukan di pemerintah pusat,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kaltim, Mahmud Samsul Hadi mengatakan, aspirasi Orgatrans akan disampaikan pada Kementerian Perhubungan. Pasalnya, kewenangan menghentikan operasi ojek online ada di tangan pemerintah pusat.
“Kami akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan. Apabila memungkinkan, kami diberikan langkah-langkah sesuai kearifan lokal. Mestinya kami diberikan pendelegasian agar kami di daerah tidak didemo terus,” ujarnya.
Penertiban ojek online sudah lama ingin dilakukan Dishub Kaltim. Namun Direktur Jendral Perhubungan Darat menerbitkan surat yang mengharuskan Dishub tidak melakukan penertiban sementara.
“Surat itu keluar pada tanggal 20 Februari. Kami sudah melakukan penertiban simpatik sampai akhir Februari, tetapi dengan adanya surat itu, maka penertiban ojek online tidak bisa kami lanjutkan,” katanya.
Lalu apa tujuan penerbitan surat tersebut? Mahmud mengutarakan, surat tersebut memiliki tujuan agar meredam gejolak antara pelaku usaha transportasi konvensional dan online. Karena sampai akhir Februari, gejolak antara dua mode transportasi tersebut masih menjadi momok di sejumlah daerah.
Terkesan dilematis, tetapi begitulah kenyataannya di Kaltim. Jika Dishub menertibkan dan menghentikan ojek online, maka pengelola transportasi online akan menuntut dan mendemo Dishub.
Begitu juga sebaliknya, jika ojek online tidak ditertibkan, maka kondisi yang sama pula akan terus dihadapi Dishub. Di mana Orgatrans tidak akan berhenti menagih janji pemerintah daerah, agar segera menertibkan ojek online.
“Secara kelembagaan atau pribadi, kami kecewa dengan penerbitan surat itu. Karena gejolak ini terjadi di daerah. Kami ingin Menteri Perhubungan konsisten menjalankan Permenhub 108/2017. Jika aturan itu dijalankan, maka gejolak seperti ini bisa diurai,” ujarnya.
Melalui Permenhub tersebut, lanjut dia, sebenarnya sudah terdapat solusi yang bisa dijalankan Dishub, Diskominfo, dan aparat kepolisian. Yakni mendorong ojek online mengurus izin operasional.
“Kami ini seperti macan ompong. Ini sangat dilematis. Kami yakin Orgatrans tidak puas dengan jawaban kami, tetapi inilah aturan yang harus kami jalankan di daerah. Kami tidak bisa menjalankan sesuai keinginan mereka,” sebutnya. (*/um)
