Diharapkan dengan pembangunan gedung yang memiliki ciri khas ini bisa menambah kunjungan wisatawan ke Bontang. Dengan peningkatan tersebut maka sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi. “Kunjungan wisatawan harus terus meningkat tiap tahunnya,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan tahun ini untuk rencana pembangunan kantor kelurahan Berbas Pantai masuk tahapan penyusunan feasibility study (FS). “Termasuk dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” tutur dia.

Diketahui KKPRL merupakan izin yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Setelah tahapan tersebut nantinya akan masuk penyusunan detail engineering design (DED).

Setelah itu baru bisa dilakukan pengerjaan fisik. Bowo, begitu dia disapa, tidak bisa menyebutkan kapan target pengerjaan fisik itu dimulai. “Nanti tunggu dulu hasil dari FS dan KKPRL,” terangnya.

Total anggaran untuk tahapan tersebut mencapai Rp600 juta. Bersumber dari APBD Bontang tahun ini. Sementara rencana lokasi untuk pembangunan kantor kelurahan Berbas Pantai berada di sekitar lapangan sepak bola samping Mangrove Edu Park.

Padahal sebelumnya sudah ada desain terkait rencana pembangunan kantor kelurahan ini. Bahkan di bagian belakang bangunan akan dijadikan tempat pengolahan sampah terpadu reduce, reuse, dan recycle (TPST 3R).

Diketahui, luas lahan mencapai 3.371 meter persegi. Lokasinya di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah kanan dari kantor kelurahan sementara. Persis di bagian tikungan jalan yang menuju Mangrove Edu Park. (*)

Artikel Desain Lama Tak Dipakai, Kantor Lurah Berbas Pantai Dibangun di Atas Laut pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Kami keberatan terhadap putusan itu. Sehingga tidak kami terima. Landasan kami mengajukan kasasi,” kata Raidon.

Diketahui putusan banding ialah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bontang. Meski hakim menerima permohonan banding dari penggugat.

“Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bon tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut,” kata Hakim Ketua PT Kaltim Sucipto.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Bontang menolak gugatan yang diajukan penggugat bernama Muh Idhan. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,” ucap Manik.

Upaya mediasi telah dilakukan oleh PN Bontang. Hasilnya pun buntu sehingga hakim langsung melakukan pemeriksaan saksi dan dokumen. Berdasarkan petitum yang diajukan penggugat menyatakan tergugat dalam hal ini Pemkot Bontang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 23 Kelurahan Berebas Pantai. Dengan ukuran luasan 1.045,5 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara ialah jalan Umum yang dahulu milik Edo, sebelah timur lahan milik Pemkot dahulu Edo, sebelah selatan pinggir laut atau bakau, serta sebelah barat Pemkot dahulu Abubakar Sidik.

Dengan kelengkapan bukti yang dimiliki yakni akta jual beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982. Dijelaskan dia, penggugat juga meminta ganti rugi senilai Rp2.613.750.000. Ditambah biaya kerugian materiil sebesar Rp1 miliar. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

Akibatnya, rencana pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai gagal di tahun ini. Padahal alokasi anggaran telah masuk pada APBD tahun ini. Nominalnya sekitar Rp2 miliar. Proses pembangunan bakal menunggu perkara ini rampung. (ak)

Artikel Kasus Sengketa Lahan Kantor Kelurahan Berbas Pantai, Penggugat Tempuh Kasasi pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,” kata Manik.

Berdasarkan putusan ini, penggugat pun belum menentukan sikap. Sehubungan dengan status lahan, PN Bontang masih memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk upaya hukum. “Saat sidang belum ada sikap. Masih ada waktu 14 hari pasca putusan untuk menyatakan banding,” ucapnya.

Sebelumnya upaya mediasi telah dilakukan oleh PN Bontang. Hasilnya pun buntu sehingga hakim langsung melakukan pemeriksaan saksi dan dokumen. Berdasarkan petitum yang diajukan penggugat menyatakan tergugat dalam hal ini Pemkot Bontang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT 23 Kelurahan Berebas Pantai. Dengan ukuran luasan 1.045,5 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara ialah jalan Umum yang dahulu milik Edo, sebelah timur lahan milik Pemkot dahulu Edo, sebelah selatan pinggir laut atau bakau, serta sebelah barat Pemkot dahulu Abubakar Sidik.

Dengan kelengkapan bukti yang dimiliki yakni akta jual beli No.23/PPAT/BTG/1982 tertanggal 11 Pebruari 1982. Dijelaskan dia, penggugat juga meminta ganti rugi senilai Rp2.613.750.000. Ditambah biaya kerugian materiil sebesar Rp1 miliar. Serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

Akibatnya, rencana pembangunan kantor Kelurahan Berbas Pantai gagal di tahun ini. Padahal alokasi anggaran telah masuk pada APBD tahun ini. Nominalnya sekitar Rp2 miliar. Proses pembangunan bakal menunggu perkara ini rampung. (ak)

Artikel Hakim Tolak Gugatan Kasus Klaim Lahan Kantor Kelurahan Berbas Pantai pertama kali tampil pada Bontang Post .