“Kami berharap dengan kerja keras dalam 2 bulan ke depan, ya mudah-mudahan awal Maret sudah bisa dikerjakan. Memang tidak bisa semua,” ujarnya di Upnormal Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Menurutnya, pemerintah selama ini telah bergerak cepat melakukan solusi dalam pengembalian dana nasabah. Pertama, pemerintah akan membentuk holding asuransi yang tujuannya mendapatkan dana. Namun, sebelumnya perlu merubah Jamkrindo dari Perum menjadi PT.

“Kan ini ada proses, biar temen-temen tahu kami kerja keras gila-gilaan karena ada asuransi seperti Jamkrindo bentuknya perum, gak bisa langsung masuk holding karena holding harus PT, sekarang kami masih mengerjakan peraturan pemerintah untuk mengubah Jamkrindo dari Perum jadi PT. Ini dikerjain cepet nih, dari PP cepetnya bukan main,” tututnya.

Arya berharap, pada kuartal pertama tahun ini dana dapat terkumpul. Tahap kedua, pemerintah telah membentuk anak perusahaan dari Asuransi Jiwasraya, yaitu Jiwasraya Putera. Melalui mekanisme tersebut, investasi dari lokal maupun luar negeri akan masuk.

“Apakah lokal atau luar negeri kami lagi bidik, gak lama ini kuartal pertama ini juga masuk uang. ini juga triliunan, langsung itu bisa berjalan,” imbuhnya.

Di samping pelunasan dana nasabah, pemerintah juga mengusut kasus korupsi di tubuh Jiwasraya sendiri melalui lembaga hukum. “Jadi, ini kita kerjakan, temen-temen Kejaksaan langsung bikin proses, berapa tersangka itu,” katanya.

Arya menambahkan, dalam penyelesaian kasus Jiwasraya, pemerintah bukan hanya berfokus pada penyehatan perusahaan melalui kebijakan namun juga kewajiban.

“Pak Erick Thohir mengatakan mudah-mudahan kalau semua urusan surat-surat, kertas, regulasi, dan sebagainya beres, bulan 2 udah bisa dibagi uang bertahap, uang loh artinya solusi ini bukan soal kebijakan, sudah uang mulai dikasih kepada nasabah,” tutupnya. (jpc)

Artikel Pemerintah Janjikan Pembayaran Klaim Jiwasraya Mulai Maret 2020 pertama kali tampil pada Bontang Post .

Erick menegaskan, sesuai peraturan Ari Askhara harus hengkang dari jabatannya.

“Saya akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini ada prosedurnya. Tidak sampai di situ kita akan lihat lagi oknum yang tersangkut,” ujarnya Erick di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya, kasus tersebut harus dituntaskan hingga selesai. Sebab, hal tersebut bukan hanya kasus hukum semata, namun juga telah merugikan negara.

“Kami proses secara tuntas apalagi ada kerugian negara. Tidak hanya perdata, juga pidana,” jelasnya.

Erick tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah melakukan pengawalan dalam investigasi masuknya komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton tak prosedural.

Ia menjelaskan, motor Harley Davidson yang diselundupkan oleh Ari Askhara telah dicari-cari oleh yang bersangkutan sejak 2018. Informasi tersebut ia peroleh dari Komite Audit Bea Cukai.

“Saudara AA memberi instruksi untuk mencari motor Harley pada tahun 2018. Pembelian dilakukan April 2019. Proses transfer dilakukan kepada rekening pribadi Garuda,” ujarnya.

Erick mengaku sedih melihat fenomena tersebut. Kejadian ini menguatkan keyakinannya bahwa tata kelola di perusahaan pelat merah betul-betul butuh perbaikan.

“Ini proses menyeluruh di dalam BUMN, bukan individu. Sangat sedih, ingin membangun citra BUMN, tetapi oknum di dalamnya tidak siap, inilah yang terjadi,” ucap mantan Presiden Inter Milan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, proses penyelidikan terhadap nama-nama yang ada dalam claim-tag masih dilanjutkan. Salah satunya yakni inisial SAS, yang diketahui juga seorang direksi.

“Saudara SAS mengaku bahwa barang ini dibeli lewat account Instagram. Namun, saat dicek pengakuan dari SAS akan membeli ini lewat Instagram, kami tidak mendapatkan kontak dari penjual Instagram tersebut,” jelasnya.

Selain itu, SAS juga memiliki utang bank senilai Rp 300 juta yang dicairkan pada Oktober 2019 untuk renovasi rumah.

“Transfer ke rekening istrinya tiga kali senilai Rp 50 juta, terus melihat apakah dia hobi motor, atau sepeda,” imbuhnya.

Selanjutnya, pihaknya juga akan menyelidiki apakah SAS memang benar pemilik barang selundupan tersebut atau melakukannya untuk orang lain.

“Kami lihat transaksi keuangan yang berhubungan terhadap membeli motor dan membawa ke Indonesia. Terus melakukan penyelidikan motif awal, apakah benar pemilik atau melakukan untuk orang lain,” ucapnya. (jpg)

Artikel Komponen Harley Ternyata Milik Bos Garuda, Erick Pecat Ari Askhara pertama kali tampil pada Bontang Post .

Sebagai Komisaris Utama perusahaan plat merah, berapa nantinya gaji yang diterima oleh Ahok?

Dalam laporan keuangan Pertamina tahun 2018 yang dirilis pada Juni lalu, diketahui bahwa gaji serta tunjangan yang diterima oleh manajemen mencapai USD 47,23 juta atau setara dengan Rp 665,94 miliar (kurs Rp 14.100). Pada laporan tersebut, Pertamina memiliki 11 direksi dan 6 komisaris, yang jika di totalkan menjadi 17 orang petinggi. Namun, besaran gaji yang diterima antara direksi serta komisaris memiliki angka yang berbeda-beda.

Apabila uang sebesar Rp 665,94 miliar dibagikan ke 17 orang tersebut, maka masing-masing orang akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp 39,17 miliar per tahun dan Rp 3,26 miliar dalam sebulan.

Untuk seorang Komisaris Utama, gaji yang ditentukan adalah sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama. Sedangkan, gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Menteri BUMN lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah tunjangan hari raya, tunjangan transportasi serta asuransi purna jabatan. Kemudian, ada juga fasilitas kesehatan dan bantuan hukum. Seperti diketahui, Jumat (22/11/2019), Erick Tohir menyatakan bahwa Ahok telah diutus sebagai Komisaris Utama Pertamina. Nantinya, kader PDIP itu akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina yang juga sebagai Wakil Menteri BUMN.

“Insyaallah sudah putus. Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina,” katanya. Sementara itu, untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Erick menugaskan Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pahala N Mansury yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Keuangan ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

KONTROVERSI 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi sorotan publik Tanah Air.  Setelah lama tak terdengar kiprahnya di kancah perpolitikan, kali ini dia diberi kepercayaan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).

Karir Ahok sendiri terbilang cukup moncer. Dia dikenal sebagai seorang politikus. Pertama dia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pada 2004. Setahun berselang, dia langsung maju dalam Pilkada Bupati Belitung Timur dan berpasangan dengan Khairul Effendi.

Pria yang juga disapa BTP itu terpilih sebagai Bupati Belitung Timur definitif pertama dengan mengantongi suara 37,13 persen. Namun pada 11 Desember 2006, Ahok mundur dari jabatannya demi mengikuti Pilgub Bangka Belitung. Namun nasibnya tak mujur. Dia kalah dari rivalnya Eko Maulana Ali.

Karir politiknya masih terus berlanjut. Mantan suami Veronika Tan itu memutuskan maju sebagai caleg DPR RI. Dia pun berhasil melenggang ke Senayan sebagai perwakilan Partai Golkar dari dapil Bangka Belitung.

Ketika menjadi anggota dewan, Ahok duduk di Komisi II. Pada 2011, dia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses. Laporan itu mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB).

Karir Ahok semakin meningkat setelah bergabung dengan Partai Gerindra. Pada 2012 dia diusung sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Pasangan itu menang dengan suara 1.847.157 (42,60 persen) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82 persen) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Dua tahun berselang tepatnya pada 14 November 2014, Ahok diumumkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan posisi Jokowi yang terpilih sebagai Presiden periode 2014-2019. Pengangkatan itu pun menuai protes keras dari beberapa pihak seperti Front Pembela Islam (FPI).

FPI beralasan Ahok tidak beragama Islam. Perilakunya pun dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral. Serta umat Islam Jakarta juga menolak terhadap kepemimpinan Ahok. Penolakan ini berlangsung semenjak beberapa bulan sebelum Ahok dilantik. Bahkan tercatat pernah terjadi bentrok antara FPI dan aparat kepolisian di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Situasi semakin panas ketika Ahok mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Dia menilai FPI telah melanggar Undang-undang karena berbuat anarkis. Namun, pada akhirnya Ahok tetap dilantik pada 19 November 2014.

Sebagai Gubernur, Ahok meninggalkan beberapa warisan. Seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), layanan kesehatan Ketuk Pintu Layani dengan Hati, pembenahan trotoar, pembangunan rumah sakit umum kecamatan tipe D, jenbatan pedestrian Manggarai, Lenggang Jakarta, penertiban Kalijodo, dan relokasi Kampung Pulo.

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Ahok terlilit kontroversi yang cukup pelik. Pada 2016 silam saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dia berucap kalimat yang berbau penodaan agama. Yakni menyampaikan masyarakat dibodohi menggunakan surah Al Maidah ayat 51.

Hal ini kemudian mendapat protes keras dari elemen masyarakat islam. Gelombamg demonstrasi terjadi berulang kali. Dua aksi massa yang besar tercatat terjadi pada 4 November 2016 (aksi 411). Aksi ini bahkan sempat berakhir ricuh antara massa dengan aparat.

Tak berhenti disitu, massa dengan jumlah yang lebih besar, diperkirakan mencapai 7 juta orang mendekat ke sekitar Monas Jakarta. Aksi itu terjadi pada 2 Desember 2016 atau lebih dikenal dengan Aksi 212. Umat Islam dari berbagai daerah datang. Bahkan ada sekelompok massa yang berjalan kaki dari Ciamis, Jawa Barat. Saat itu salah satu pentolan aksi massa adalah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Bersamaan dengan itu, Ahok juga tengah menjalani kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017. Parsaingan ketat terjadi dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga S Uno. Hingga akhirnya Ahok harus mengakui keunggulan lawannya tersebut.

Bagai jatuh tertimpa tangga, setelah gagal melenggang di DKI 1 untuk periode kedua, Ahok masih harus bermasalah dengan kasus hukum dugaan penistaan agama terkait ucapa surah Al Maidah ayat 51. Pada 9 Mei 2017, dia divonis 2 tahun penjara.

Setelah itu, dia tak banyak terdengar kabarnya. Hingga pada awal 2019 dia kembali muncul setelah usai menjalani masa tahanan. Secara mengejutkan Ahok menyatakan diri bergabung dengan PDIP. Dia mendaftar keanggotaan di DPC PDIP Bali.

Di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, Ahok berhasil berkontribusi melenggangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden 2019-2024. Hingga akhirnya dia terpilih menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Sebagaimana diketahui, kejelasan posisi BTP di salah satu BUMN terkuak pada, Jumat (22/11). Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Negara menyampaikan bahwa pria yang akrab disapa Ahok itu dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). “Insya Allah sudah putus. Beliau, Pak Basuki akan jadi Komut Pertamina,” katanya.

Erick menambahkan, dalam mengemban tugasnya sebagai Komut Pertamina, Ahok akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina. Sebagaimana diketahui, saat ini BGS juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

ATAS RESTU PRESIDEN 

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akhirnya dipastikan menduduki jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Hal itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Negara, Jumat (22/11).

Penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina itu atas restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ya, Erick memang membawa nama-nama yang akan menduduki sejumlah perusahaan pelat merah ke Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Hal itu terkonfirmasi, ketika mantan presiden Inter Milan itu ditanya mengenai posisi untuk Inas Nasrullah Zubir, politikus Partai Hanura. Erick memastikan, nama-nama pejabat baru di BUMN yang dia sampaikan kepada pers adalah yang telah melalui pengambilan keputusan oleh TPA.

“Saya hanya bisa sebutin (nama-nama) dari (yang dibawa ke) TPA. Yang tidak melalui TPA, saya tidak bisa komentar,” katanya.

Erick menyampaikan, dalam mengemban tugasnya sebagai Komut Pertamina, Ahok akan dibantu oleh Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina. Sebagaimana diketahui, saat ini BGS menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sementara itu, untuk mengisi posisi Direktur Keuangan, Erick menugaskan Emma Sri Martini, Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pahala N Mansury yang sebelumnya menduduki posisi Direktur Keuangan ditugaskan menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

“Pak Pahala ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN, dan Komut (BTN) Pak Chandra Hamzah,” tukas Erick. Dua pekan terakhir, Erick memanggil beberapa nama ke Kantor Kementerian BUMN. Selain Ahok, Erick juga memanggil Chandra Hamzah, Rizal Mallarangeng, dan Emma Sri Martini. (jpc)

Artikel Jabat Komisaris Utama Pertamina, Ahok Bakal Terima Gaji Segini pertama kali tampil pada Bontang Post .

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, holding akan membuka peluang lebih besar di industri penerbangan domestik dan internasional. Di beberapa negara pun dilakukan sinergi pengelolaan angkutan udara dan operator bandara. Misalnya, Malaysia, Dubai, maupun Jerman. ”Kita punya benchmark secara global. Singapura menyinergikan operator angkutan udara dengan bandar udara,” ujarnya Selasa (16/4).

Adanya holding juga dapat menimbulkan efisiensi lantaran sinergi tersebut bisa membuat pemangkasan biaya di sejumlah komponen. ”Konsepnya bisa dijadikan sharing cost. Banyak resource yang nantinya bisa di-sharing,” imbuhnya.

Di satu sisi, saat ini AP II sedang membangun landasan pacu (runway) ketiga Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat ini pembangunan mencapai 60 persen dan parallel taxiway-nya sudah 90 persen.

Jika pembangunan tersebut bisa diselesaikan sebelum Lebaran, hal itu dapat menambah kapasitas pergerakan pesawat di Soetta. Saat ini kapasitas take off dan landing pesawat hanya 81 pergerakan per jam.

Adanya penambahan runway diharapkan bisa mendongkrak kapasitas menjadi 114 hingga 120 per jam. ”Satu hari take off dan landing-nya bisa 1.100 hingga 1.200 dengan infrastruktur itu. Operasional 24 jam membantu peningkatan kapasitas dan produktivitas Bandara Soetta,” urainya.

AP II mencatat, pada kuartal pertama terdapat kenaikan traffic pesawat rute penerbangan internasional sebesar 6 persen. Untuk domestik, kini pihaknya masih melakukan penghitungan traffic di bandara AP II.

Saat ini jumlah operasi bandara di bawah AP II mencapai 16 bandara, bertambah dari tahun lalu sebanyak 14 bandara. ”Memang ada terdampak cukup di domestik (karena harga tiket, Red). Kita lihat dulu karena ini dinamis, pergerakan setiap hari berubah,” ucapnya.

AP II juga bersiap untuk angkutan Lebaran. Posko angkutan Lebaran akan dibuka H-15 sampai H+10 sehingga totalnya 25 hari. (vir/c25/oki/jpg)

Artikel Holding Penerbangan Pangkas Biaya Bandara pertama kali tampil pada Bontang Post .

’’Nanti superholding langsung bertanggung jawab ke presiden. Peran pemerintah tidak hilang karena masih menjadi pemegang saham,’’ ungkap Menteri BUMN Rini Soemarno di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin (15/4).

Dia menyatakan, bentuknya nanti bukan seperti birokrasi, bukan pula seperti kementerian. ’’BUMN benar-benar dikelola dengan profesional,’’ jelasnya.

Holding merupakan perusahaan induk yang membawahkan beberapa perusahaan lain yang masih berada dalam satu grup. Beberapa holding tersebut tergabung menjadi superholding.

Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LMFEB UI) Toto Pranoto menuturkan, holding dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN. ’’Sehingga nilainya lebih tinggi daripada setiap BUMN itu stand-alone,’’ ujarnya kemarin. Konsep tersebut ada sejak masterplan BUMN dibuat pada 2000 dan implementasinya dikebut sejak era Presiden Jokowi.

Sebenarnya Singapura dan Malaysia telah memiliki superholding company (SHC) seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Superholding itu bertindak sebagai manajemen investasi yang bisa menjual dan membeli aset. Anggota SHC terdiri atas perusahaan badan usaha milik negara yang bersifat profit-oriented. ’’Di Malaysia, BUMN yang banyak fungsi PSO (public service obligation)-nya berada di bawah pengawasan kementerian teknisnya,’’ terang pengamat BUMN tersebut.

Dia juga menepis adanya holding dapat menimbulkan kartel maupun monopoli pasar oleh BUMN di sektor tertentu. Saat ini sudah ada dua holding BUMN yang berhasil terbentuk. Yakni, holding pertambangan yang diinduki PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta holding minyak dan gas (migas) yang diinduki PT Pertamina. Saat ini beberapa holding masih dibentuk seperti holding BUMN infrastruktur dan perumahan. Dua holding itu telah menjalani RUPSLB dalam rangka pelepasan status persero. Sisanya, masih ada beberapa holding BUMN yang menunggu terbentuk. Yaitu, holding sektor keuangan, farmasi, penerbangan, maupun kawasan. (nis/vir/c14/oki/jpg)

Artikel Superholding Ganti Kementerian BUMN pertama kali tampil pada Bontang Post .