Artikel Keberadaan Masih Misteri, 48 Kendaraan Dinas Pemprov Kaltim Jadi Temuan BPK pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, kendaraan dinas sejatinya diperuntukkan untuk memudahkan mobilisasi dalam bekerja.

“Tidak boleh itu (mudik dengan kendaraan dinas). Apalagi ke luar daerah,” katanya.

Hal serupa juga berlaku untuk ketua RT yang menggunakan motor dinasnya untuk mudik.

Mengingat semua fasilitas yang ada ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

“Iya, tidak boleh juga,” sambungnya.

Ia menyebut, pemberlakuan larangan tersebut sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika demikian ia mengharapkan para ASN memahami hal itu.

Ia tak menampik bila pengawasan juga dinilai sulit. Namun, ada konsekuensi yang harus ditanggung bila kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

“Sulit memonitor. Tetapi kami akan beri teguran,” tandasnya. (*)

Artikel ASN dan Ketua RT di Bontang Dilarang Mudik Pakai Kendaraan Dinas pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Ikuti aturan saja.  Kalau tidak di bolehkan, ya tidak boleh,” kata Ismu usai menjalankan shalat zuhur di masjid agung Al Faruq, Bukit Pelangi, kemarin.

Katanya,  untuk definisi mudik adalah orang yang pulang kampung ke luar Kaltim. Jika masih di wilayah kalimantan, maka belum dikatakan mudik atau pulang kampung.

“Mudik itu ke jawa.  Kesulawesi. Nah itu tidak boleh mobil dinas digunakan. Kalau ada keperluan ke Samarinda, itu tidak mudik.  Tidak mengapa dipakai,” jelasnya.

Sedangkan mobil operasional, dirinya mengingatkan agar dipergunakan  seperti  biasa. Hanya sebagai pendukung pelayanan untuk masyarakat. Seperti mobil ambulan, kendaraan Satpol PP,  dan lainnya.

“Itu untuk tugas, tetap dipergunakan seperti biasa.  Ya,  pendukung pelayanan,” katanya.

Seperti diketahui, dengan telah ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama PNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 5 Juni 2018 telah menerbitkan surat edaran nomor B/21/M.KT.02/2018 tentang penegakan disiplin dalam pelaksanaan cuti bersama PNS Tahun 2018.

Melalui SE tersebut, diminta pimpinan Instansi Pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik.

Lalu, di dalam SE juga menegaskan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS. Kepada para pimpinan  instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan Instansi pemerintah masing-masing, kecuali alasan penting.

Kemudian, bagi PNS yang pada saat cuti bersama karena tugasnya harus memberikan perlayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, oetugas imigrasi, bea cukai, lembaga lemasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut.

Surat Edaran itu juga menegaskan bahwa PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Menteri PANRB meminta pimpinan Instansi pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan surat edaran ini untuk menjaga kedisplinan.

“Surat edaran ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah,” bunyi akhir surat edaran Menteri PANRB itu.

Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Badan Intelijen Negara,  Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia,  dan Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Kemudian,  Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, dan  Para Bupati/Wali Kota. Tembusan surat edaran disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. (dy)

Artikel Kendaraan Dinas Haram Dibawa Mudik pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kegiatan ini juga sekaligus dirangkai dengan pemeriksaan administrasi kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi fisik kendaraan, serta kelengkapan materil kendaraan. Baik kendaraan dinas, kendaraan pribadi roda dua, maupun roda empat atau lebih. Adapun yang diperiksa seperti STNK TNI/Umum, SIM TNI/Umum, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan data diri personel lainnya.

Dandim 0908/BTG Letkol Arh Gunawan Wibisono mengatakan, kegiatan Sosialisasi  Operasi Gaktib dan Yustisi serta pemeriksaan kelengkapan personel dan kendaraan ini dilaksanakan dalam rangka Operasi Gaktib dan Yustisi POM TNI 2018 yang telah digelar diseluruh wilayah tanah air, sebagai upaya preventif guna mencegah dan mengeliminir serta menekan tindak pelanggaran prajurit dan PNS di lingkungan TNI khususnya Kodim 0908/BTG.

“Kegiatan yang kita laksanakan ini, merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Kodam VI/Mulawarman. Tidak hanya di Kodim 0908 Bontang saja, namun juga dilaksanakan di seluruh jajaran Kodam VI/Mulawarman. Sebagai tindakan dan langkah preventif guna mencegah dan menekan pelanggaran yang dilakukan prajurit dan PNS baik pelanggaran disiplin maupun tindak pelanggaran pidana”, ujar Dandim.

Dengan kegiatan ini Dandim berharap, di kalangan prajurit dan PNS TNI akan timbul kesadaran dan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib dalam berlalu lintas, serta disiplin personel dalam pelaksanaan tugas.

“Diharapkan pula, prajurit dan PNS TNI dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam tertib berlalu lintas,” sebutnya.

Sementara itu, Dansubdenpom VI/1-2 Bontang Kapten Cpm Novian Anwar menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini untuk mengetahui dan mengecek sejauh mana para prajurit dan PNS TNI dalam mendisiplinkan dirinya serta melengkapi kelengkapan administrasi, baik kelengkapan diri maupun kelengkapan kendaraannya.

“Kegiatan ini sebagai langkah preventif kita (POMAD) agar personel dapat melengkapi apa yang dirasa belum ada kelengkapannya, sehingga kedepan personel bila ada gaktib disiplin, mereka sudah tidak ragu lagi melaksanakan tugas dengan semestinya tanpa ada beban di pundaknya,” tukasny Kapten Novian Anwar. (bbg)

Artikel Dandim Cek Kendaraan Dinas TNI  pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di halaman Kodim, Senin (19/2). Dalam kegiatan tersebut, dandim memeriksa kendaraan secara terperinci. Menurutnya hal tersebut sangat penting. Guna menertibkan kendaraan yang tidak memenuhi kelengkapan surat. Sehingga mampu menurunkan angka kerugian materil pada anggota.

“Bagi saya melakukan pengecekan tersebut sangat penting dan berguna. Pasalnya jika kendaraan tidak dicek, kita tidak akan mengetahui kelayakan pakainya,” ujarnya.

Selain itu dirinya mengakui hal tersebut dilakukan guna meningkatkan tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab berkendara.

“Jika mereka taat aturan kan enak. Jadi kami juga tidak khawatir. Karena mereka menggunakan kendaraan yang lengkap surat-suratnya,” ungkapnya.

Ia berharap pada seluruh anggotanya agar tidak takut jika ada pemeriksaan. Baginya jika kendaraannya lengkap, berarti taat terhadap aturan berlalu lintas.

“Jika semua lengkap kan terlihat tanggung jawabnya. Dan semoga bisa aman terus dalam berkendara,” tutupnya. (*/la)

Artikel Gelar Razia, Ratusan Kendaraan Dinas Dicek Kelayakan pertama kali tampil pada Bontang Post .