Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim HM Aswin menerangkan, kilang minyak Bontang memiliki nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan minyak di wilayah timur Indonesia. Sebesar 300 ribu barel per hari. Dengan nilai investasi USD 14,9 miliar. “Ini rencana awal. Saya enggak tahu kelanjutannya. Tapi, pemerintah akan melakukan pembangunan kilang minyak di Bontang,” katanya dalam rapat daring pekan lalu.

Dia mengungkapkan, salah satu wujud keseriusan pemerintah daerah menyukseskan proyek tersebut, jika pembangunan Kilang Minyak Bontang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bontang.

Megaproyek itu ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim. Selain itu, rencana pembangunan GRR Bontang, telah diakomodasi dalam revisi RTRW Bontang yang dituangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019. Bahkan telah masuk dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang perlu dituntaskan.

Sebelumnya, pada rapat daring yang dilaksanakan akhir Maret 2021 lalu, Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Yahya Rahmana Hidayat mengatakan, GRR Bontang ditunda pelaksanaannya. Salah satu penyebabnya dikarenakan kebutuhan lahan yang tidak dapat terpenuhi di area tersebut. Sehingga, PT Pertamina (Persero) sedang mengkaji dua lokasi alternatif pembangunan kilang minyak baru. Yakni Kuala Tanjung (Sumatra Utara) dan Papua Barat.

“Ini informasi dari PT Pertamina saat kami koordinasi major project. Khususnya di bidang energi,” katanya kala itu.

Selain itu, ada usulan dari pihak swasta, yakni Sanurhasta dan Group, yang menyampaikan adanya pembahasan pelaksanaan pembangunan GRR Bontang. Dari laporan yang dia terima, lahan bukan masalah utama. Karena luas wilayahnya tidak sebesar yang direncanakan PT Pertamina (Persero). Yahya menuturkan, pihak swasta sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina (Persero) terkait dengan takeover atau pengambilalihan rencana pembangunan Kilang Minyak Bontang.

“Walaupun ada beberapa format dari GRR Bontang yang berubah. Namun, masih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Di mana 20 persen dari produk GRR Bontang ini untuk BBM dan 80 persen bahan baku petrokimia,” ungkapnya.

Selain itu, sebagai bahan baku obat-obatan. Lalu pertanian dalam hal ini, bahan baku pabrik pupuk, atau sektor industri petrokimia lainnya. Dikutip dari laman https://kppip.go.id/, kilang minyak Bontang adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300 ribu barel per hari. Perencanaan pembangunan kilang minyak Bontang akan menggunakan konfigurasi, mempertimbangkan sistem lain. Seperti sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri.

Proyek ini direncanakan memiliki nilai investasi sebesar Rp 197,58 triliun. Dengan skema pendanaan penugasan PT Pertamina dengan kerja sama swasta. Rencana mulai konstruksi pada 2019 dan rencana mulai operasi pada 2025. (kip/riz/k15)

Artikel Investor Pikir-pikir Ambil Alih Kilang Minyak Bontang pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kesimpulan tersebut tertuang dalam laporan bertajuk “Global Petroleum Survey 2018”.Dalam laporan tersebut, Fraser Institute melakukan penilaian Indeks Persepsi Kebijakan (PPI) terhadap 80 yurisdiksi atau negara yang porsi produksi minyaknya menguasai 68 persen produksi minyak global. Semakin tinggi PPI, semakin menarik suatu negara di mata investor.

Survei ini melibatkan 256 responden dari kalangan manajer hingga eksekutif di industri perminyakan global. Beberapa indikator yang digunakan, antara lain kebijakan fiskal, kepastian administrasi, kualitas infrastruktur,hambatan dagang dan stabilitas politik.

Dari 11 negara pemilik cadangan minyak terbesar, Indonesia yang memiliki cadangan terbukti minyak sebesar 21,92 miliar barel setara minyak (bboe) menduduki peringkat ke-8 dengan skor PPI 47,16.

Posisi Indonesia berada di bawah Texas AS yang menduduki peringkat pertama dengan skor PPI 100. Kemudian, Rusia mengekor di peringkat ke-2 dengan skor PPI 75,38. Setelah itu, Alberta Kanada (67,83), Mesir (59,11), Mozambique (57,92), Aljazair (57,73), dan Nigeria (53,15). Posisi Indonesia berada di atas Irak (38,48), Libya (35,09), dan Venezuela (0).

Tanpa memperhitungkan cadangan, Indonesia menduduki peringkat 71 dengan skor 47,16. Posisi ini naik dari tahun lalu pada peringkat 92 dari 97 yurisdiksi yang dinilai dengan skor PPI 35,02.

Capaian tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat ke-10 negara yang tak menarik di mata investor minyak bumi. Sementara, posisi pertama diduduki oleh Venezuela. Disusul oleh Yaman, Tasmania, Victoria, Libya, Irak, Ekuador, New South Wales, dan Bolivia.

Berdasarkan survei, salah satu penyebab Indonesia tak menarik di mata investor adalah ketidakpastian regulasi.

“Indonesia menggonta-ganti peraturan pemerintah dan menteri yang terkait dengan industri minyak dan gas secara reguler, yang menghalau investasi. Aksi baru-baru ini yang terkait bonus tanda tangan pada perpanjangan kontrak bagi hasil adalah salah satu contohnya,” demikian testimoni responden yang dikutip dari laporan Fraser Institute, Rabu (9/1).

Selain itu, testimoni lain juga menyatakan proses penyusunan regulasi di Indonesia tidak pasti dan bias.

“Sistem kontrak bagi hasil dengan skema gross split yang diterapkan Indonesia dirancang sangat buruk dan tak menarik bagi investor,” ujar testimoni lain.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi menilai survey Fraser Institute tidak valid berdasarkan lima hal.

Pertama, terkait testimoni yang menyatakan kontrak migas gross split dirancang secara buruk dan menghambat investasi. Pada kenyataannya, lanjut Agung, lelang blok migas Indonesia pada 2018 terdapat 9 blok migas yang laku dengan skema gross split. Bahkan, Thailand yang dalam survei Fraser 2018 peringkatnya lebih baik dari Indonesia, tahun lalu hanya ada 2 blok migas yang laku.

“Tahun 2017 dan 2018 terdapat 36 blok migas dengan skema gross split dan 14 diantaranya merupakan hasil lelang. Sebaliknya tahun 2015 dan 2016 tak ada lelang blok migas yang laku satupun dengan skema cost recovery. Artinya investor merespon bahwa kontrak migas gross split lebih baik,” ungkap Agung dalam keterangan tertulis.

Kedua, Agung menyatakan proses penyusunan peraturan terkait kontrak migas gross split sudah melibatkan para investor. Bahkan perubahan peraturan gross split juga dilakukan untuk mengakomodir investor dengan tetap menjaga keuntugan negara lebih baik dalam jangka panjang.

Perubahan tersebut, antara lain terkait pembebasan pajak saat eksplorasi, penambahan split kontraktor tidak lagi dibatasi atau bisa lebih dari 5 persen, penemuan cadangan pada lapangan komersial dapat tambahan split 3 persen, dan lapangan migas frontier onshore dapat tambahan split 4 persen. Tak hanya itu, blok migas nonkonvesional seperti CBM dan shale gas dapat tambahan split menjadi 16 persen..

“Sebelumnya investor tidak dapat itu, tapi kita akomodir masukan investor selama keuntungan negara jangka panjang tetap terjaga, dan investasi menjadi lebih bergairah,” kata dia.

Ketiga, Agung mengakui bonus tanda tangan dalam kontrak migas gross split lebih besar dibandingkan era kontrak bagi hasil dengan skema pengembalian biaya operasi (cost recovery), dan komitmen kerja pasti investasinya juga jauh lebih besar. Namun, hal itu bertujuan agar penerimaan negara lebih baik, dan jaminan investasi kontraktor agar pencarian cadangan dan produksi migas bisa lebih besar.

“Dari total 36 kontrak migas gross split, bonus tandatangan untuk Pemerintah sebesar Rp13,4 triliun. Sedangkan komitmen investasi kontraktor sebesar Rp31,5 triliun yang digunakan untuk pencarian cadangan migas baru dan peningkatna produksi,” ujarnya.

Keempat, survei Fraser 2018 dilakukan pada periode Mei hingga Agustus 2018, sehingga Agung menilai informasinya kemungkinan kurang maksimal. Terlepas dari itu, angka PPI Indonesia menanjak.

Terakhir, invetasi migas pada 2018 tercatat sebesar US$12,5 miliar atau menanjak dari tahun sebelumnya yang sebesarUS$ 11 miliar.

“Artinya secara kuantitatif dilihat dari berbagai aspek, iklim investasi migas lebih baik dan progresif,” tutup Agung. (sfr/agi)

Artikel Indonesia Tak Menarik Di Mata Investor Minyak pertama kali tampil pada Bontang Post .

Langkah Pertamina menggandeng OOG dan COI, tak lain  untuk memenuhi kebutuhan avtur dalam negeri dan solar yang akan diekspor, kata Falah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

OOG merupakan perusahaan konsorsium yang kemudian menggandeng perusahaan trading COI, yang merupakan trading arm dari Cosmo Energy Group, yakni perusahaan pengolahan minyak asal Jepang.

“Yang lebih menggembirakan lagi adalah langkah kongkrit pembangunan kilang di Indonesia adalah salah satu upaya kreatif pemerintah. Pertamina tidak mengeluarkan uangnya tapi mengajak perusahaan membentuk konsorsium,” kata Falah.

Falah mengatakan langkah tersebut tentu sudah melewati pengkajian yang panjang. Hal ini, lanjutnya, tentunya atas arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang giat melakukan terobosan terobosan baru di bidang energi.

Menurut laman PT Pertamina, BUMN ini menetapkan akan bermitra dengan perusahaan minyak OOG yang menggandeng perusahaan trading COI yang merupakan trading arm Cosmo Energy Group (salah satu perusahaan pengolahan minyak Jepang) sebagai calon mitra untuk pembangunan kilang Bontang.

Nilai proyek pembangunan ini diperkirakan akan mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 130 triliun. Pembangunan kilang Bontang merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia.

Selanjutnya, Pertamina menyampaikan persyaratan terkait dengan perubahan struktur bisnis GRR Bontang kepada mitra potensial tersebut yakni dari sisi finansial Pertamina tidak ikut mendanai proyek dan Pertamina mendapatkan  lebih dari 10 persen  saham dari proyek tanpa mengeluarkan biaya.

Pembangunan kilang di Kota Bontang, Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penambahan kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barel per hari yang akan menghasilkan produk utama berupa gasoline dan diesel.

Pembangunan ini diperkirakan akan memberikan lapangan pekerjaan hingga lebih dari 20.000 orang saat proyek pembangunan, dan sekitar 1.600 orang saat kilang sudah beroperasi. (antara)

Artikel Kilang Bontang Dibangun Konsorsium Perusahaan Oman-Jepang pertama kali tampil pada Bontang Post .