Andi Harun juga bersedia melibatkan para pakar untuk membahas lahan kantor Golkar Kaltim yang masuk aset Pemkot Samarinda.

“Saya mengajak berdialog terbuka di depan publik mengenai hal ini. Kita libatkan para pakar di bidangnya bila dianggap perlu, sebagai sarana bertabayyun (mengkonfirmasi) duduk masalahnya secara baik dan benar,” kata Andi Harun yang ditulisnya di akun Facebook pribadinya, Kamis (1/7/2021).

Karut-marut pengelolaan aset bukan hal asing di tubuh pemerintahan se-Indonesia. Muncul dari peninggalan pemerintahan sebelumnya yang tak tuntas dibenahi, atau dampak terbitnya regulasi baru. Tak pelak, menjadi temuan para auditor negara saban tahun.

Dua lahan milik pemkot di Jalan Dahlia, Bugis, Samarinda Kota dan di Jalan Mulawarman, Pelabuhan, Samarinda Kota, Samarinda, kini disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua gedung itu saat ini digunakan DPD Golkar Samarinda dan DPD Golkar Kaltim.

Dua aset ini sudah jadi temuan sejak 2017. Ketika laporan keuangan Pemkot Samarinda 2016 diaudit BPK Perwakilan Kaltim. Dua lahan itu digunakan pihak ketiga tanpa status yang jelas merujuk PP 27/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Regulasi itu meniadakan format pinjam pakai dalam pemanfaatan aset daerah. Hanya ada empat opsi yang yang diatur aturan tersebut. Yakni sewa, hibah, bangun serah guna/bangun guna serah, atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Sementara dua lahan itu sejak lampau, sekitar tahun 70-an, sudah dipinjampakaikan pemkot ke partai berlambang beringin tersebut.

Rabu (30/6), komisi antirasuah yang menyupervisi pengamanan dan pengadministrasian aset Pemkot Samarinda berangjangsana ke Sekretariat DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman.

Perundingan terbaik masih digodok, politikus Gerinda Kaltim ini pun berharap Golkar bisa kooperatif mencari solusi terbaik untuk pemanfaatan aset tersebut.

“Sertifikat kan masih dipegang Golkar. Menghindari risiko hukum yang bisa terjadi sebaiknya serahkan secara sukarela dan mandiri menyerahkan aset tersebut,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kaltim Mursidi Muslim yang menemui rombongan KPK dan pemkot menuturkan, pihaknya segera membahas hal ini di internal beringin.

“Sudah dikoordinasikan dengan Ketua Harum (H Rudi Mas’ud, ketua DPD Golkar Kaltim) soal ini. Bakal dibahas di rapat internal nanti,” ucapnya.

Disinggung soal potensi sewa merujuk regulasi pengelolaan aset daerah, Mursidi menerangkan opsi itu bisa saja terjadi.

“Potensi ke sana ada tapi kembali lagi ke kebijakan dalam rapat internal nanti,” imbuhnya.

Soal aset, sepengetahuannya, lahan memang bersertifikat atas nama pemkot namun tidak dengan gedung. Gedung yang ada saat ini dibangun para senior Golkar terdahulu. Soal bagaimana lahan akhirnya bisa dipakai Golkar, dia tak tahu pasti.

Yang diketahuinya pasti tanah itu dipakai sejak terbitnya UU Pokok Agraria 5/1960. “Golkar disini sejak tahun 70-an, yang tahu pasti dedengkot partai pastinya. Saya baru gabung di awal reformasi, makanya perlu dibahas dulu di internal,” katanya. (ryu/riz/k8)

Artikel Andi Harun Ajak Rudy Mas’ud Debat Terbuka, Ultimatum Golkar Serahkan Aset Pemkot pertama kali tampil pada Bontang Post .

Artikel Rudi Mas’ud Sebut Kedatangan KPK dan Wali Kota ke Kantor Golkar Kaltim Keliru pertama kali tampil pada Bontang Post .

Dirinya menjelaskan ada dua orang anggota dari KPK datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak sendiri, mereka datang ditemani Wali Kota Andi Harun dan Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin.

“Kami kaget tadi, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi sebagai tuan rumah apalagi yang datang wali kota dengan sekda dan pejabat yang lain, kami terima dengan terbuka,” ujar Musidi.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa kedatangan anggota KPK terkait dengan persoalan aset Pemerintah Kota Samarinda. Gedung DPD Partai Golkar Kaltim selama ini berdiri diatas lahan milik Pemkot Samarinda namun untuk bangunan yang ada, sepenuhnya dibangun oleh Partai Golkar.

“Saya sampaikan tadi gedung DPD Golkar Kaltim dimiliki Golkar saat zaman PKI, karena undang-undang zaman pak Presiden Soekarno mereka diusir dari Indonesia. Dan gedung ini adalah hasil rampasan perang,” jelasnya.

“Jadi saya bilang bahwa DPD Golkar Kaltim tidak pernah mengakui tanah ini milik Golkar, karena kami tahu hukum. Tetapi memang gedung ini sejak lama dipakai Golkar. Alhamdulillah waktu KPK memberikan kata sambutan, bahwa celah hukum di UU ada, dan beliau menawarkan ada win-win solution antara partai Golkar dan Pemerintah Kota,” tambahnya.

Setelah kunjungan tersebut, dirinya pun akan menyampaikan hasil rapat kepada ketua DPD Golkar Kaltim dan pengurus partai yang lain. Dijabarkan Mursidi, tidak hanya gedung DPD Golkar Kaltim menjadi target pengecekan kepemilikan terkait inventarisasi aset Pemkot Samarinda, namun juga RSIA Aisyiyah, dan Hotel Mercure. “Habis dari sini mereka langsung ke Mercure,” pungkasnya. (selasar)

Artikel Periksa Aset Pemkot, KPK Datangi Kantor Golkar Kaltim pertama kali tampil pada Bontang Post .

Padahal saat ini, gaji pimpinan KPK cukup besar, yakni sekitar sekitar Rp 123,9 juta untuk Ketua KPK. Sementara untuk Wakil Ketua KPK senilai Rp 112,5 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com (grup Bontangpost.id), ihwal adanya permintaan ini diawali adanya surat tugas dari pimpinan KPK ke Biro SDM. Atas permintaan tersebut, sejurus kemudian, beberapa perwakilan dari pihak KPK melakukan rapat dengan pihak Ditjen Perundangan-undangan Kemenkumham, serta perwakilan dari pihak Kemenpan RB dan Kemenkeu.

Adapun rapat tentang revisi Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015, atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan beberapa waktu lalu, digelar di kantor Kemenkumham.

Saat ini, draft perubahan peraturan pemerintah (PP) terkait penggajian pimpinan KPK sendiri masih dibahas pihak Kemenkumham. Namun ada informasi lain jika revisi PP tersebut telah disetujui oleh Menkumham Yasonna Laoly. Jika benar, maka bola kini ditangan pihak kementerian yang dikomandoi Sri Mulyani.

Saat dikonfirmasi, Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, mengaku tak tahu menahu perihal adanya permintaan kenaikan gaji dari pimpinan KPK.

” Mohon maaf saya tidak tahu,” kata Dhahana saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (2/4/2020).

Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut adanya rapat yang dipimpinnya dengan sejumlah perwakilan dari KPK, Kemenkumham, Kemenpan RB dan Kemenkeu beberapa waktu lalu, Dhahana hanya menjawab diplomatis.

“Silahkan tanya ke KPK aja,” kilahnya.

Hal senada juga dikatakan Krishna Pandu Pradana Pranata selaku Humas Ahli Pertama Kementerian Keuangan. “Sampai saat ini belum ada info dan arahan dari pimpinan mengenai hal tersebut,” kata Krishna.

Di lain pihak, ketika ditanya lebih lanjut soal adanya rapat pembahasan revisi Peraturan Pemerintah( PP) Nomor 82 Tahun 2015, atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kemenkumham, Krishna mengatakan jika dirinya belum mendapat informasi.

“Belum terinfo lebih lanjut,” tukas Krishna.

Terpisah, ketika ditanya perihal adanya informasi soal permintaan kenaikan gajinya, hingga berita ini diturunkan, sejumlah pimpinan hingga Plt Jubir KPK Ali Fikri tidak merespons pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Untu diketahui, gaji beserta tunjangan ketua dan wakil KPK ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 82 Tahun 2015, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam Permen tersebut Ketua KPK akan membawa pulang uang sebesar Rp 123,9 juta setiap bulannya. Adapun rinciannya terdiri dari :
Gaji Pokok Rp 5.040.000
Tunjangan Jabatan Rp 24.818.000
Tunjangan Kehormatan Rp 2.396.000
Tunjangan Perumahan Rp 37.750.000
Tunjangan Transportasi Rp 29.546.000
Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Rp 16.325.000
Tunjangan Hari Tua Rp 8.063.500

Sementara Wakil Ketua KPK akan mendapat sebesar Rp 112,5 juta. Adapun rinciannya terdiri dari:
Gaji Pokok Rp 4.620.000
Tunjangan Jabatan Rp 20.475.000
Tunjangan Kehormatan Rp 2.134.000
Tunjangan Perumahan Rp 34.900.000
Tunjangan Transportasi Rp 27.330.000
Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Rp 16.325.000
Tunjangan Hari Tua Rp 6.807.250

(jpc)

Artikel Di Tengah Wabah Korona, Pimpinan KPK Minta Naik Gaji Rp 300 Juta pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Perlu (mundur dari jabatan lama). Itu sudah clear di UU KPK bahwa Dewas tidak boleh rangkap jabatan. Jadi harus mundur/nonaktif dari jabatan lain,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono dikonfirmasi, Rabu (25/12/2019).

Dini menyampaikan, Pimpinan KPK tidak boleh merangkap jabatan. Karena dalam Pasal 29 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, dijelaskan bahwa semua jabatan harus dilepaskan oleh pimpinan KPK.

Termasuk Ketua KPK Komjen Polisi Firli Bahuri yang masih aktif di Kepolisian. Menurutnya harus non-aktif. Kini Firli masih tercatat sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.

“Pasal 29 tersebut berlaku juga terhadap beliau. Jadi harus non-aktif dari jabatan lain selama menjabat sebagai pimpinan KPK,” tegasnya.

Menjawab desakan ini, Firli mengklaim kini sudah tidak lagi mempunyai jabatan di institusi Polri. “Saya sudah tidak punya jabatan apapun di polri, terakhir jabatan saya sebagai Kabaharkam Polri dan sudah di serah terimakan pada 19  Desember 2019 kepada Ijen Pol Agus Andriyanto,” kata Firli kepada JawaPos.com (grup Bontangpost.id).

Padahal, sebelum dilantik sebagai Ketua KPK untuk periode 2019-2023 pada Jumat (20/12) Firli dimutasi dari Kabaharkam untuk menduduki posisi Analis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Kendati demikian, Firli mengaku dirinya akan fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK jilid V. “Sekarang saya hanya fokus untuk menjalankan tugas sebagai komisioner KPK RI. Saya akan kerja,” tegasnya. (jpc)

Artikel Tegas! Istana Minta Firli Bahuri Mundur dari Struktural Polri pertama kali tampil pada Bontang Post .

Kelima Dewas KPK yang dilantik adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris. Pelantikan dewas lembaga antirasuah ini dilakukan sebelum dilantiknya para pimpinan terpilih.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan presiden (Keppres) oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, yakni Keppres Nomor 160/P Tahun 2019 tentang pengangkatan keanggotan dewas KPK periode 2019-2023.

“Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2023. Masing-masing, Saudara Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua,” kata Setya.

Empat nama berikutnya merupakan anggota, yakni Albertina Ho, Harjono dan Syamsuddin Haris, dan Artidjo Alkostar.

Mereka kemudian mengucapkan sendiri sumpah jabatan sebagai Dewas KPK, disaksikan oleh Presiden Jokowi. Setelah itu, masing-masing melakukan penandatanganan berita acara pelantikan. (fat/jpnn)

Artikel Ketua Dewas KPK 2019-2023 Dilantik, Ini Daftar Namanya pertama kali tampil pada Bontang Post .

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan, pimpinan KPK periode 2015-2019 akan ikut menyaksikan pelantikan tersebut di Istana Presiden. Bahkan dikatakan Laode, mereka akan berangkat bersama-sama menuju Istana Negara.

“Iya kami bareng-bareng (bersama pimpinan KPK terpilih) ke Istana dari kantor (KPK),” kata Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Setelah pelantikan di Istana, lanjut Laode, para pimpinan KPK langsung kembali ke kantor KPK untuk melaksanakan serah terima jabatan (sertijab). “Dari Istana kembali lagi untuk sertijab,” ujarnya.

Laode sendiri mengaku sudah mulai mengemasi barang-barang miliknya dari ruang kerja di KPK, sejak beberapa hari kemarin. Begitu juga keempat pimpinan KPK lainnya.

“Sudah dari kemarin sejak Minggu ini lah sebenarnya barang saya enggak banyak. Yang saya kemas buku-buku saja memang banyak buku. Kemarin raket, bola basket sudah dibawa pulang, mungkin besok yang terakhir tempat bikin kopi saya akan saya bawa pulang,” terang Laode.

Kendati sudah dikemasi, ungkap Laode, ada juga barang-barang yang tak dibawa pulang dan diwariskan kepada pimpinan KPK yang akan menempatkan ruangan kerjanya.

“Ada saya punya kerang kulit, kerang yang besar. Akan didapat oleh komisioner yang tempati ruangan saya nanti saya tulis pesan di situ,” ungkap Laode.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengaku sudah mencicil untuk mengemasi barang-barangnya dari ruang kerjanya di KPK. “Benah-benah sudah selesai, buku-buku sudah saya bawa pulang, ada sekitar tiga dus kecil,” ucap Agus.

Saat ini, lanjut Agus, ia tinggal membersihkan data-data yang ada di komputer dan laptop milik KPK. Selanjutnya akan menghapus seluruh data yang berkaitan dengan tugasnya di telepon genggam yang dipinjamkan KPK.

“Ini tinggal mengosongkan file di PC kantor dan Laptop kantor. Besok mengosongkan data di HP kantor,” tukasnya. (jpc)

Artikel Pimpinan KPK Baru Dilantik Hari Ini di Istana Negara pertama kali tampil pada Bontang Post .

“Pelantikan kan masih lama tanggal 20, (belum ada persiapan khusus),” kata Firli usai serah terima jabatan sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga menuturkan, dirinya akan bekerja sepenuh hati di lembaga antirasuah. Meski belakangan sempat menuai pro dan kontra terkait pemilihannya sebagai Ketua KPK, namun Firli berjanji akan sepenuhnya mengabdi kepada masyarakat.

“Itu pekerjaan masyarakat, mengabdi pada bangsa dan negara,” tegas Firli.

Diketahui, Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Dia terpilih setelah menjalani serangkain tes oleh panitia seleksi dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI.

Dalam masa kepemimpinannya, Firli akan didampingi oleh empat Wakil Ketua KPK, diantaranya Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pantauli Siregar. (jpc)

Artikel Jumat Depan Dilantik Jadi Ketua KPK, Firli: Tanggal 20 kan Masih Lama pertama kali tampil pada Bontang Post .

Pada saat menghadiri Perayaan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran, Solo, Jokowi meminta wartawan bertanya tentang Hari Batik, bukan soal Perpu KPK.

“Ini kan kita sedang bicara tentang batik,” kata Jokowi di Pura Mangkunegaran Solo, pada Rabu lalu, 2 Oktober 2019.

Adapun Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan yang tahu nasib Perpu KPK adalah Presiden Jokowi. “Presiden yang tahu, yang jelas urusan ini hanya Bapak Presiden yang tahu, dan tidak perlu dimultitafsirkan,” ucapnya.

Segendang sepenarian dengan Presiden Jokowi dan Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memilih menjawab, “Belum tahu, belum tahu, tanya Masnya, tuh,” di Istana Negara hari ini, Kamis, 3 Oktober 2019, ambil menunjuk ke sembarang orang.

Selanjutnya, Pelaksana tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo malah meminta pers bertanya kepada Menseskab Pramono Anung soal Perpu KPK. Politikus PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri tersebut juga menyatakan tak mau berkomentar mengenai itu.

“Mohon Maaf,” tutur Tjahjo Kumolo.

Setelah bertemu dengan puluhan tokoh nasional di Istana Merdeka pada Kamis, 26 September 2019, Presiden Jokowi menyampaikan akan mempertimbangkan Perpu KPK dan segera memutuskannya. Namun hingga kini sikap Presiden Jokowi belum jelas.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengklaim bahwa Jokowi dan para ketua umum partai pendukung pemerintah sepakat menolak penerbitan Perpu KPK

Ketika dikonfirmasi tentang hal itu, Mensesneg Pratikno meminta pers menunggu pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi.

“Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau Presiden sudah menyatakan sesuatu, nah, itu. Sekarang, kan, belum.”

Sebelumnya, salah satu tokoh nasional peserta pertemuan, Mochtar Pabottingi, berharap Presiden Jokowi tidak mendengarkan suara dari partai-partai politik. Jika Jokowi mengikuti mereka nasibnya bisa sama seperti Presiden RI ke-2 Soeharto.

“Jokowi menghancurkan dirinya sendiri kalau tidak mengeluarkan Perpu. Semua catatan-catatan dan prestasi Jokowi akan kehilangan arti, akan sirna begitu saja, menguap begitu saja, kalau korupsi di luar kontrol,” ujarnya pada Rabu lalu, 2 Oktober 2019.(tempo)

Artikel Ditanya Perpu KPK, Jokowi dan Para Menteri Kompak Bungkam pertama kali tampil pada Bontang Post .

Seorang sumber JawaPos.com di KPK menyebutkan, tak hanya Partrialis yang ditangkap, tapi totalnya tiga orang yang diamankan. Masih menurut sumber tersebut, penangkapan dilakukan terhadap tiga orang pada Rabu (25/1) kemarin. OTT diduga terkait dengan suap menyuap guagatan judicial riview di MK.

Kini ketiganya telah diamankan KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan intensif selama 1×24 jam. “Terkait dugaan tindak pidana suap masih proses pemeriksaan,” ujar sumber internal KPK.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi memilih untuk berbicara aman. Dia mengaku masih belum mengetahui soal operasi tangkap tangan tersebut. “Saya belum dengar,” ujarnya saat dikonformasi Kamis (26/1)

Begitu pula dengan pihak Mahkamah Konstitusi (MK) belum mendapat kabar tentang penangkapan PA. “Belum dapat info,” ujar Humas MK, Heru Setiawan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (26/1). (put/ian/jpg)

Artikel Hakim MK Patrialis Akbar Dikabarkan Diciduk KPK pertama kali tampil pada Bontang Post .