bontangpost.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim, Rabu (30/6/2021). Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Sekretaris DPD Golkar Kaltim Mursidi Muslim, membenarkan kabar tersebut.
Dirinya menjelaskan ada dua orang anggota dari KPK datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak sendiri, mereka datang ditemani Wali Kota Andi Harun dan Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin.
“Kami kaget tadi, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi sebagai tuan rumah apalagi yang datang wali kota dengan sekda dan pejabat yang lain, kami terima dengan terbuka,” ujar Musidi.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa kedatangan anggota KPK terkait dengan persoalan aset Pemerintah Kota Samarinda. Gedung DPD Partai Golkar Kaltim selama ini berdiri diatas lahan milik Pemkot Samarinda namun untuk bangunan yang ada, sepenuhnya dibangun oleh Partai Golkar.
“Saya sampaikan tadi gedung DPD Golkar Kaltim dimiliki Golkar saat zaman PKI, karena undang-undang zaman pak Presiden Soekarno mereka diusir dari Indonesia. Dan gedung ini adalah hasil rampasan perang,” jelasnya.
“Jadi saya bilang bahwa DPD Golkar Kaltim tidak pernah mengakui tanah ini milik Golkar, karena kami tahu hukum. Tetapi memang gedung ini sejak lama dipakai Golkar. Alhamdulillah waktu KPK memberikan kata sambutan, bahwa celah hukum di UU ada, dan beliau menawarkan ada win-win solution antara partai Golkar dan Pemerintah Kota,” tambahnya.
Setelah kunjungan tersebut, dirinya pun akan menyampaikan hasil rapat kepada ketua DPD Golkar Kaltim dan pengurus partai yang lain. Dijabarkan Mursidi, tidak hanya gedung DPD Golkar Kaltim menjadi target pengecekan kepemilikan terkait inventarisasi aset Pemkot Samarinda, namun juga RSIA Aisyiyah, dan Hotel Mercure. “Habis dari sini mereka langsung ke Mercure,” pungkasnya. (selasar)
